Kliping Perburuhan
6.4K views | +3 today
Follow
Kliping Perburuhan
Seputar berita perburuhan dari berbagai media massa
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Ratusan Warga Duduki Lahan Agri Andala

Ratusan Warga Duduki Lahan Agri Andala | Kliping Perburuhan | Scoop.it

PONDOK KUBANG, BE – 325 warga yang mengaku Kelompok Tani Selatan kemarin (13/5) mendatangi areal sawit, Desa Anyar dan Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kubang. Belum diketahui secara pasti alasan kedatangan mereka ke lokasi areal sawit PT Agri Andalas tersebut.

 

Namun dari keterangan beberapa pihak, kedatangan warga dari selatan Provinsi Bengkulu untuk mencoba menduduki lahan sawit karena didasari dugaan HGU PT Agri Andalas di Desa Anyar dan Pondok Kubang tidak diurus lagi atau terlantar. Sehingga akan dimanfaatkan sebagai perkebunan mereka. “Kami ke sini untuk memanfaatkan lahan Agri (PT Agri Andalas) yang tidak ada HGU-nya. Juga kondisi tanahnya terlantar,” jelas salah satu warga yang ikut dalam aksi itu.

 

Manager Humas dan Legal PT Agri Andalas, Sri Rejeki, ditemui di lokasi kejadian menjelaskan, HGU PT Agri Andalas sudah diurus pada 2005 lalu. Dan berlaku untuk masa 35 tahun. Khusus di blok Desa Anyar dan Pondok Kubang seluas 1.228 Ha. “Entah kami tidak tahu alasan mereka hendak menduduki lahan. Dengan alasan HGU tidak ada, dan dianggap terlantar. Padahal 2005 lalu baru diurus, dan berlaku untuk 35 tahun,” ungkapnya.

 

Sementara Kades Anyar, Tamrin mengatakan, kedatangan kelompok tani itu sudah yang kedua kali. Kedatangan pertama Minggu lalu (6/5) dengan jumlah yang sama. Kedatangan mereka bermaksud menduduki lahan dengan dalih lahan tidak memiliki izin HGU. Disamping itu, lahan dinyatakan terlantar. “Minggu lalu (6/5) mereka sudah ramai-ramai ke sini (Desa Anyar) dan memaksa akan menduduki lahan. Bahkan saya, kades di sini tidak dianggap. Saat itu, mereka tidak jadi dan kembali seminggu kemudian, ya hari ini (kemarin,red)” ungkapnya. Sedanghkan Kades Pondok Kubang, Ispindi, mengungkapkan pihaknya menjaga wilayah Agri karena berada di wilayah desa. Selain itu, 90% mereka yang bekerja di PT Agri Andalas adalah warga Pondok Kubang dan Anyar.

 

“Kami tidak ingin wilayah kami diganggu, apalagi oleh orang luar. Kebanyakan mereka yang bekerja adalah warga di sini. Kami berupaya menjaga desa,” ungkapnya. Disisi lain, kelompok tani yang tiba sejak pukul 08.00 WIB pagi itu, membawa peralatan kebun seperti parang kemudian masuk ke areal sawit 4 km berkendaraan roda dua. Ketegangan sempat terjadi antara Humas PT Agri Andalas, Sri Rejeki dengan koordinator warga, Dahyan. Kelompok tani sempat berorasi perihal kepemilikan lahan HGU yang dinyatakan terlantar sehingga patut dimanfaatkan. Ketegangan itu mereda setelah ditengahi Polres Bengkulu Utara, yang dipimpin langsung Kapolres Asep Teddy N SIK. ”Saya tidak ingin adanya kekerasan dalam penyelesaian masalah ini. Namun dituntaskan melalui prosedur yang benar. Jika ada alasan hukum yang kuat atas aksi ini bisa ditunjukkan maka masing-masing pihak menunjukkan buktinya,” ujar Teddy di tengah kerumunan warga.

 

Kelompok tani sempat menunjukkan bundel fotokopi yang didalamkan berisi garis peta tertentu kondisi lahan PT Agri Andalas dan sejumlah pernyataan. Bundel kertas tersebut ditinggalkan ke pihak Agri Andalas. Mereka juga meminta PT Agri Andalas menunjukkan dokumen HGU yang dimiliki. Hanya saja, saat di lokasi itu belum bisa ditunjukkan.Alhasil pertemuan mencapai kata sepakat akan dilakukan pertemuan di Kantor Kecamatan Pondok Kubang 23 Mei mendatang. Camat Pondok Kubang, Mukhlis, SE saat kejadian mengungkapkan kedatangan itu tidak ada koordinasi dengan kecamatan tetapi dilakukan sepihak oleh kelompok tani.

 

Sebab itu dia mengatakan, pada pertemuan nanti ada kejelasan mengenai alasan kelompok tani itu menduduki lahan Agri Andalas tersebut. ”Titik temunya akan dibahas pada pertemuan 23 Mei di kantor camat Pondok Kubang. Mereka akan dijelaskan duduk persoalannya sehingga tidak serta merta langsung menduduki tanpa alasan yang jelas,” ungkap Mukhlis. Sementara itu, guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pengamanan dari Polres Bengkulu Utara melibatkan 100 personel dalmas terdiri dari intel, sabhara, Polsek Talang Empat, Pondok Kelapa, dan Karang Tinggi. “Belum ada bentrok dalam aksi ini, meski begitu 100 dalmas, juga 3 Polsek diturunkan untuk pengamanan aksi ini,” kata Kasat Intel Polres BU, AKP Junaidi. Kerumunan berakhir pukul 15.00 WIB. (122)

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Hari ini 68 Pilot Merpati akan mogok kerja

Biasanya, karyawan mogok karena merasa kurang sejahtera. Tapi, pilot Merpati Airlines memiliki alasan berbeda. Mereka akan mogok kerja karena Direktur Utama Merpati Airlines, Sardjono Jhonny, dicopot. Aksi mogok yang melibatkan 68 pilot ini akan dimulai Senin (14/5) ini. Kabarnya posisi direktur utama akan ditempati Komisaris Utama saat ini.Koordinator Komite Solidaritas Penerbang Merpati Nusantara Airlines Eman Supritaman mengungkapkan, hari ini, rencananya Direktur Utama Merpati akan dipanggil Kementerian BUMN untuk diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, pencopotan Sardjono ini juga menabrak mekanisme RUPS seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

 

Kejanggalan pergantian tersebut membuat 68 pilot Merpati mengancam mogok terbang. Rencananya, aksi mogok dimulai dari penerbang pesawat Twin Otter, Cassa 212, dan MA 60 yang melayani rute perintis mulai jam 00.00, pada 13 Mei, tengah malam tadi.

 

Sementara pilot dan awak kabin yang melayani rute domestik dengan pesawat Boeing 737 akan mogok 14 Mei 2012. "Aksi mogok ini akan segera diberitahukan pada Senin ke dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat pada pukul 09.00 WIB," ujarnya. Eman mengklaim, sudah ada 68 pilot yang telah meneken pernyataan penolakan pergantian direktur utama.

 

Menurutnya, cara ini merupakan bentuk solidaritas pilot atas nasib sang direktur utama. Menurut Eman, sejak Sardjono menjabat sebagai Dirut Merpati pada 27 Mei 2010 lalu, dia telah menjalankan program bisnis Merpati Airlines dengan baik. "Jadi kami mempertanyakan kenapa harus diganti?" ujar dia, Minggu (13/5).

Sebagai buktinya, selama dipimpin Sardjono ada kemajuan yang dirasakan karyawan, yakni gaji naik 30% sejak Mei 2010. Aturan keselamatan terbang juga kian terjamin.

Diganti komisaris utama

 

Senior Vice President Corporate Planning Merpati, Erry Wardhana membenarkan Kementerian ESDM telah mengirim surat pergantian posisi direktur utama dan akan diserahterimakan Senin (14/5) hari ini. "Surat penggantiannya sudah ada, dan kami sangat menyayangkannya karena dilakukan mendadak. Hal ini menyebabkan tongkat estafet kepemimpinan tidak berjalan mulus," ucap Erry.

 

Erry menjelaskan, pengganti Sardjono adalah Rudi Setyopurnomo yang merupakan Komisaris Utama Merpati. "Yang mengherankan, apa alasan penggantian itu. Kami dengar banyak tuduhan yang disampaikan kepadanya, namun tampaknya Pak Sardjono tidak diberi kesempatan untuk membela diri di depan forum, malah tiba-tiba diganti," ucapnya.

 

Sardjono sendiri mengakui dirinya akan diganti oleh Rudi. "Saya dipecat, bukan mundur dan kalau memang saya diminta mundur, saya mundur," ucapnya singkat.
Dia juga mengakui alasan pemecatan tersebut karena ada beberapa tuduhan yang dialamatkan ke dirinya. namun sayang, Sardjono tidak merinci apa saja tuduhan yang membuatkan tersingkir itu.

 

Sekadar informasi, tahun ini Merpati berharap mampu meningkatkan target pendapatan sebesar Rp 3,5 triliun atau tumbuh 200% dari pendapatan tahun lalu. Sementara laba operasional ditargetkan mencapai Rp 67 miliar.

 

Hingga periode Januari-April 2012, Merpati telah berhasil mengangkut 800.000 orang penumpang atau sekitar 16% dari target keseluruhan penumpang di 2012 yang sebanyak 5 juta penumpang.

 

Menurut Erry, saat ini Merpati telah memiliki 26 rute penerbangan perintis di seluruh Nusantara. Rencananya Merpati juga akan mengoperasikan 17 pesawat Boeing 737 klasik berbagai jenis hingga akhir 2012.
more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Bangkit Menggugat

Bangkit Menggugat | Kliping Perburuhan | Scoop.it

SatuNegeri.com - Adalah tentang matinya hak asasi kaum pekerja. Ini terjadi pada tanggal 10 Mei 2012, di lokasi dekat PT. Universal Footwear Utama Indonesia (UFU). Yang berlamat di Jl.Industri II Blok G nomor 1, Pasir Jaya, Jati Uwung, Kota Tangerang Provinsi Banten.

 

Sekitar pukul 8.25, para pekerja yang tergabung di Serikat Buruh Bangkit hendak mendatangi perusahaan tempat mereka bekerja. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan ormas Pemuda Panca Marga dan Badan Pembina Potensi Keluarga Banten (BPPKB). Jumlah mereka tiga bus dan sebuah mobil komando serta puluhan motor, lengkap dengan senjata bambu runcing. Para pekerja tunggang-langgang, dan mobil komando pihak Serikat Buruh Bangkit dihadang, nyaris ditabrak serta ditendangi. Pekerja yang berjumlah sekitar 250 orang akhirnya terdesak mundur, dan digiring oleh aparat kepolisian Jatiuwung untuk menempati sebuah tikungan, sekitar satu kilometer dari lokasi.

 

Hari itu para pekerja melakukan unjuk rasa, sebagai wujud keputusasaan atas berbagai pelanggaran yang bertahun-tahun dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh warga negara Korea, memproduksi sepatu Geox Respira, juga Nike maupun Adidas. Pelanggaran tersebut berupa tidak adanya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, manipulasi pemotongan iuran Jaminan Hari Tua dengan menggunakan upah tahun 2003; ekploitasi terhadap pekerja dengan cara tidak membolehkan pekerja pulang sebelum mencapai target tanpa dibayar, melarang dan atu memberlakukan waktu ke WC, menyuruh pekerja membayar air minum, membayar seragam, menghanguskan cuti tahunan, dan melanggar kebebasan berserikat dengan cara mengintimidasi pengurus dan anggota serikat, dan tidak melaksanakan upah sesuai SK Gubernnur sejak 2007 sampai 2012. Dan para pekerja masih bersetatus kontrak meski masa kerja mereka telah mencapai 5 tahun atau lebih.

 

Permasalahan di atas sudah dilaporkan oleh Serikat Buruh Bangkit sejak tahun 2007 ke berbagai instansi terkait – sedari Disnaker Kota Tangerang, Walikota Gubernur Banten, DPRD Kota Tangerang, hingga ke Menteri Tenaga Kerja, Ombusedman Nasional dll. Namun sampai sekarang tidak ada tindakan yang bisa mengubah nasib pekerja di perusaan tersebut. Justru pengusaha mengintimidasi pengurus dan anggota serikat yang ingin meminta hak-haknya dengan melibatkan ormas-ormas yang tidak ada hubungannya dengan persoalan pekerja.

 

Serikat Buruh Bangkit, merupakan salah satu organisasi buruh yang berhak dan berkewajiban melakukan pembelaan dalam Perselisihan Hubungan Industrial atau tindakan pengusaha yang dapat merugikan pihak pekerja. Kami melihat bahwa meruncingnya persoalan karena negara melakukan pembiaran. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak-hak pekerja yang secara khusus tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar RI; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Bab III pasal (33) ayat (1), pasal (38) ayat (1). Kami sungguh mempertanyakan, di manakah negara? Sehingga aparat membiarkan orang atau kelompok menggunakan senjata dan mengancam di depan matanya?

 

Dengan hilangnya rasa aman atas kejadian tanggal 10 Mei 2012 ini, kami akan meneruskan perjuangan dengan mendatangi Kantor Menteri Tenaga Kerja di Jakarta, Senin 13 Mei 2012 sampai ada penyelesaian.

 

Untuk itu kami mengajak seluruh elemen serikat pekerja/buruh, lembaga pemerhati kedilan dan penegakan hukum untuk memberikan solidaritas dan perhatian melalui berbagai dukungan dalam bentuk apapun (surat/delegasi, dll). Itu penting guna mengawasi kinerja aparatur negara demi terwujudnya penyelenggeraaan pemerintahan yang tegas, bersih, dan jujur, demi tegaknya keadilan.

 

Tangerang, 10 Mei 2012

 

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Setiap Tahun 200-500 Polisi Dipecat

[DENPASAR] Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna mengatakan, setiap tahun sekitar 200-500 anggota Polri dipecat karena melakukan pelanggaran berat.

 

Polri sesuai komitmennya tidak akan segan-segan melakukan penindakan terhadap anggota yang bertindak arogansi terhadap masyarakat.

 

Penegasan tersebut disampaikan Wakapolri disela–sela kunjungannya ke Polda Bali, Kamis (10/5).

 

Ia mengatakan, keluhan terhadap sikap Polisi yang cendrung arogan sudah ada sejak dulu. Karena itu, pada tahun 1998 lalu, Polri bertekad mereformasi diri sesuai dengan harapan masyarakat.

 

“Masalah arogansi adalah masalah personel, tapi itu menjadi bagian dari image dari polisi secara keseluruhan. Polri sampai tingkat pimpinan sepakat bahwa kita komit sebagai pelayan prima bagi masyarakat,” tegasnya.

 

Komjen Nanan menyebutkan, anggota personel yang tampil arogan dan yang tampil belum sesuai harapan masyarakat merupakan bagian yang harus dibenahi.

“Mari kita memberi motivasi terhadap anggota yang jumlahnya 400.000 ini. Bahwa mereka banyak yang sudah tampilkan itu,” tegasnya. [137]

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Komisi IX: Manajemen IFT harus penuhi hak karyawan

Komisi IX: Manajemen IFT harus penuhi hak karyawan | Kliping Perburuhan | Scoop.it

JAKARTA. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta manajemen PT Indonesia Finanindo Media untuk menyelesaikan seluruh hak karyawan Indonesia Finance Today. Desakan ini merupakan hasil audiensi antara Komisi IX DPR dengan serikat karyawan Indonesia Finance Today (IFT) yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (12/4).

 

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning, menyatakan bahwa Komisi IX akan mendesak manajemen PT Indonesia Finanindo Media selaku penerbit surat kabar Indonesia Finance Today untuk memenuhi hak-hak normatif pekerja yang belum diberikan dan untuk memberikan hak kebebasan berserikat. Menurut Ribka, kebebasan berserikat telah diatur dalam undang-undang dasar (UUD) 1945.

 

"Kebebasan berserikat itu tidak hanya diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi juga Undang-Undang Dasar 1945. Pengusaha yang melanggar bisa dihukum," tutur Ribka dalam pertemuan ini.

 

Sementara itu, Juru bicara serikat karyawan IFT Abdul Malik menguraikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Serikat Karyawan IFT dengan manajemen PT Indonesia Finanindo Media adalah dikarenakan pemecatan sepihak oleh manajemen terhadap tiga belas anggota dan pengurus Serikat Karyawan IFT. Pemecatan ini, lanjut Abdul, terkait dengan sikap Serikat Karyawan IFT yang menuntut manajemen mengembalikan pemotongan gaji sepihak sebesar 5% sampai dengan 27,5%, yang dimulai sejak Februari 2012.

 

"Pihak manajemen juga tidak membayar kompensasi tunai atas tunggakan Jamsostek selama lebih dari setahun, dan tidak membayarkan tunggakan tunjangan kesehatan pada tahun 2011," tutur Abdul.

 

Abdul menambahkan, seluruh tuntutan yang dilayangkan oleh serikat karyawan IFT merupakan hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kerja. Dan kontrak tersebut, menurut Abdul, telah dilanggar sendiri oleh pihak manajemen perusahaan.

 

Dalam audiensi yang memakan waktu tidak begitu lama ini, pihak manajemen Indonesia Finanindo Media, tidak hadir guna memenuhi undangan dari Komisi IX DPR. Namun menurut Ribka, DPR dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak manajemen, jika sampai dengan tiga kali pemanggilan pihak manajemen juga tidak memenuhi undangan.

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Keamanan Kerja Buruh Terabaikan

KBR68H - Lebih dari 7000 buruh mengalami kecelakaan kerja setiap tahun. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat, sembilan nyawa melayang setiap hari akibat kecelakaan kerja pada tahun lalu. Tempat kerja menjadi rumah jagal yang mengancam nyawa atau kecacatan fisik. Di Hari Buruh Internasional pekan lalu, selain upah layak, kaum buruh juga menuntut jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Reporter KBR68H Yudi Rachman menemui Syaeful, seorang buruh yang pernah menjadi korban kecelakaan kerja di pabriknya. Tertimpa Besi Baja

 

“Kaya sikatlah atas bawah muter, ini terus nge-press nah tangan saya masuk terkelupas, ini mah mateng saja, tetapi tidak dapat apa hanya jaminan berobat jalan saja. Cuma tidak sembuh total dan diberikan kebijaksanaan istirahat total. Tidak dapat apa-apa selain itu, namanya uang penggantian tidak ada sama sekali sepeser pun”

Syaeful Azhar menunjukan bekas luka bakar di tangan atas bagian kiri yang mengecil. Kejadiannya sudah lebih 10 tahun lalu, tapi ingatan kecelakaan memilukan itu masih terasa baginya.

 

“Awalnya megang handfrish, saya itu kalau tidak salah bagian mesin satu, dua, tiga, empat, kelima saya, bagian saya kelima, giliran saya, ini tangkap ini sudah megang, mungkin ini menceng dikit jadi tertarik masuh tetapi saya ingat matikan mesin, salahnya teman saya mau nolong pencet knob-on, muter lagi. Untungnya seragam tebal kalau tidak habis semua tangan ini. Bukan berdarah jadi mateng, kaya ikan habis dibakar atau di oven.”

 

Tangan Sayeful terkena mesin sikat baja saat ia bekerja di PT Daelim, perusahaan asal Korea Selatan. Pabrik itu memproduksi peralatan dapur seperti pisau baja.

 

“Waktu itu masuk siang atau malam? Shif dua, habis sholat ashar, pokoknya saya kenanya, sore sekitar jam empat atau setengah lima, Habis sholat Ashar masuk, tidak lama seperti ini. Ya kebakar ya kesikat, saja, ini kan mesinnya sikat, bukan sikat baja, kaya sikat kelapa tetapi padat, stainless dari buram sampai mengkilap pakai itu, besi saja sampai kilat apalagi tangan.”

 

Syaeful mengatakan, proses penanganan kecelakaan kerja diberikan seadanya.

Bekas Luka Bakar

 

“Dibawa ke klinik Anisa, dulu klinik Anisa masih kecil sebesar ruangan ini. Mencucinya saja masih di luar pakai keran, pakai sabun biasa. Setelah itu diantar ke rumah dari pihak perusahaan, diistirahatkan tiga hari, terus masuk lagi tetapi tidak kerja pulang, check up, tetapi tidak dapat apa-apa sama sekali. Didata mah didata, tetap ada pendataan, ini termasuk kecelakaan kerja kosmetik, dari Jamsostek juga tidak ada.”Kecelakaan kerja kosmetik adalah kecelakaan dengan luka yang berhubungan dengan kulit seperti terbakar dan terkena zat kimia.

 

Dengan model kerja seperti itu, keamanan dan keselamatan harus menjadi perhatian utama. Yang terjadi sebaliknya, kata Syaeful.

 

“Hah… tidak bisa diomongin dah kondisi kerja di PT Daelim, parah. Parahnya bagaimana? Ibarat dinding, walaupun setiap hari dibersihkan tetap saja, lantai yang terbuat dari cor-coran licin pastilah. Dulu sepatu dan celana tidak dapat, hanya baju saja yang dapat, kaca mata tidak ada, masker dapat kadang-kadang bagong, kadang-kadang hanya kain, kalau sarung tangan dapat jatah, itukan resikonya sarung tangan jebol terus.”

 

Sekitar lima bulan setelah kecelakaan itu, Syaeful mengundurkan diri. Disusul beberapa buruh lainnya yang tidak berani melanjutkan kerja, kata Dadang Kurniawan, salah satu buruh PT Daelim.

 

“Perasaan takut ada juga, pernah ini terbentur deg begitu. Memang di situ butuh nyali dan reflek, kalau nyali dan refleknya kurang atau letoy begitu wah sudah. Waspada, banyak yang takut karyawan baru, kemarin saja dua orang keluar.”

Dadang Kurniawan sudah bekerja di PT Daelim lebih dari 5 tahun. Sistem keamanan dan keselamatan kerja tidak banyak berubah.

 

“Kalau keselamatan mungkin standar, kalau sarung tangan minim dijatah Senin sama Selasa saja, itu juga kadang ada yang beli ada yang cuci di laundry. Sampai pernah saya patungan untuk yang nyuci sendok itukan kimia, saya patungan buat Bang Mutha buat beli sepatu AP Boot ditarik lima ribu buat dia, sampai melepuh-melepuh kakinya, kasihan.”

 

Staf SDM PT Daelim Agus yang dikonfirmasi enggan memberikan keterangan.

“Jangan sekarang saya sedang sibuk, banyak kerjaan nanti saja. Coba telpon bagian GA saja.”

 

Kami berusaha mengkonfirmasi lebih lanjut dan tidak mendapatkan jawaban. Beberapa kali menelepon, tidak diangkat.

 

Syaeful di Bengkel Furniture Miliknya

 

PT Daelim berdiri sejak 1994. Pabriknya ada di Cikarang, Jawa Barat. Pada masa itu, perusahaan pembuat peralatan dapur ini mengupahi buruhnya tak sampai Rp 500 ribu per bulan. Buruhnya hanya beberapa ratus orang saja. Sekarang buruhnya sudah lebih 1000 orang. Upah memakai aturan Upah Minimum Kota Bekasi, yaitu sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Namun itu untuk buruh yang masa kerjanya di atas 13 tahun.PT Daelim beberapa kali pernah berurusan dengan hukum, misalnya menggunakan perangkat lunak komputer bajakan dan pemberangusan serikat buruh. Seorang pengurus serikat, Sumari mengatakan, masalah keamanan dan keselamatan kerja sudah berkali-kali diadukan.

 

“Kalau kecelakaan kerja hampir tiap bulan terjadi karena safety emergency tidak ada sama sekali, kalau soal keselamatan kerja sangat minus nol persen, dari masker, sarung tangan, mesin, korban bulan ini belum ada. Tetapi sebelumnya sebulan itu kadang ada dua, kalau dari Serikat sendiri kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita dulu kita pernah ngirim surat ke manajemen dan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja sampai sekarang tidak ada tindakannya.”

 

Pekan lalu, buruh menuntut perbaikan keamanan kerja pada peringatan Hari Buruh Sedunia. Bagaimana respon pemerintah?

 

Perbaikan Sistem K3

Pekan lalu, 1 Mei, kaum buruh memperingati Hari Buruh Sedunia. Elemen keselamatan dan keamanan kerja masuk dalam tuntutan kesejahteraan.

Kementerian Tenaga Kerja mencatat kecelakaan kerja selama 2011 berjumlah 8885 kasus dengan jumlah korban sebanyak 7658 orang. Data itu dengan kasus terbentur peralatan dan mesin, terjatuh dari ketinggian, terjepit mesin dan peralatan, tenggelam bangunan kontruksi atau zat kimia atau tertimbun reruntuhan konstruksi bangunan.

Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muji Handoyo mengatakan, sekitar sembilan orang tewas per hari akibat kecelakaan kerja.

 

“Pertama memang kita sangat kurang pegawai teknis pengawas ketenagakerjaan yang masuk kualifikasi teknis yang bisa mampu melakukan pengawasan implementasi norma-norma K3, seperti di Jabodetabek ini sangat kurang sekali. Tetapi tidak hanya terbatas pada tenaga pengawas, pemerintah memang dalam kemampuan pengawasan K3 sangat kurang sekali. Di Kementerian sendiri sedang berusaha menambah pengawas dan maupun pengawas yang berkualifikasi K3.”

 

Mesin Tetas Telur Bebek Karya Syaeful

Data Kemenaker menyebut, ada 4058 perusahaan yang melanggar aturan keamanan kerja, dan 4225 perusahaan sedang disidik oleh pemerintah. Kembali Muji Handoyo.“Sanksi pidana yang ada di Undang-undang 170 sangat rendah dan sangat tidak memberikan efek jera. Denda Rp 500 ribu dan hukuman kurungan 3 bulan. Untuk zaman sekarang sanksi semacam ini banyak diremehkan sehingga perlu pemikiran yang komprehensif. Saya sudah menginstruksikan ketika ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dilakukan penyelidikan dan apabila memungkinkan ditingkatkan ke penyidikan.”

 

Anggota Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Baris Silitonga mengakui tingkat keselamatan dan keamanan buruh masih minim.

“Setiap perusahaan atau pengusaha itu sesuai dengan UU 13/2003 di mana keselamatan kerja sudah diatur, sekarang itukan banyak tenaga kerja hanya diberikan pekerjaan seadanya tanpa jaminan keselamatan kerja kepada buruhnya. Okelah sekarang sudah diberikan iuran Jamsostek tetapi infrastruktur pendukung keselamatan kerja banyak yang tidak memberikan kepada buruhnya.”

Namun Baris juga mengkritik buruh yang lalai dan bekerja tanpa aturan keselamatan.

“Harus diingat pekerja-pekerja Indonesia kerap susah diatur, kadang diberikan alat keselamatan kerja tidak dipakai, alasannya susah, ribet dan segala macam. Inikan harus diberikan pengarahan atau pendidikan kepada pekerja soal pentingnya keselamatan kerja tersebut.”

 

Firman Lubis, dokter dari Universitas Indonesia yang sering menangani buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Menurut dia, informasi dan edukasi soal keselamatan dan kesehatan kerja untuk buruh sangat kurang.

 

“Benda-benda gangguan yang bisa menimbulkan penyakit itu yang harus dihilangkan atau dikurangi. Itu yang harus dilakukan dengan memberikan peringatan-peringatan. Nah, juga mandor atau pengawas harus selalu mengingatkan, karena sering kali di sini banyak alasan saat disuruh pakai sarung tangan, banyak alasan panaslah, disuruh pakai helm, merasa panas padahal itu untuk melindung. Itu juga perlu diedukasi.”

Jalan Menuju Rumah

 

Sementara Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengakui kurangnya perhatian pengusaha terhadap keselamatan kerja. Apindo terus mendorong anggotanya untuk memberikan edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.“K3 itu penting karena menyangkut produktivitas dan ketentraman kerja. Bagi kami itu adalah suatu keharusan dan makin banyak orang sakit dan kecelakaan karena kerja kita semakin rugi. Oleh karena itu, kita mengikutsertakan karyawan kami dengan asuransi termasuk Jamsostek. Berbagai aturan telah diatur termasuk P2K3 itu, hanya masalahnya itu memang semuanya perlu diaudit baik secara internal maupun eksternal.”

 

Kembali ke PT Daelim. Dadang Kurniawan, buruh perusahaan itu berharap ada peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di pabriknya.

 

“Terus safety-nya jangan susah seperti sarung tangan, jangan banyak birokrasi harus tanda tangan Korea, ini itulah. Harus gampanglah misalnya dua hari sekali, kadang sampai bolong. Masker dikasih tetapi kecil, masker yang terbuat dari kain. Klinik saja tidak ada sekarang, obat-obatan biasanya ada, sekarang tidak ada. Dulu waktu tahun 90-an masih ada dokter jaga, sekarang boro-boro dokter, klinik saja tidak ada, jadi emergency langsung ke rumah sakit.”

 

Kemenakertrans berjanji akan menyelidiki dan meminta pengawas di daerah melakukan audit terhadap sistem keselamatan kerja di PT Daelim.

“Coba kita lakukan penyelidikan dulu nanti, sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah daerah. Hanya pemerintah daerah maunya angkat pengawas spesialis nanti akan kita lihat, berikan saja alamatnya nanti akan kita lihat. Kita tidak bisa bicara apa-apa sebelum melihat langsung.”

 

Kini Syaeful tidak ingin lagi menjadi buruh pabrik. Pria bertubuh kurus itu mencoba usaha sendiri, membuat furniture di rumahnya yang berukuran 5x5 meter di Tanjung Pura, Krawang, Jawa Barat.

 

Selain itu ia beternak bebek untuk menghidupi keluarganya. Dia masih merasakan sakitnya luka di lengan kirinya akibat kecelakaan di pabrik 10 tahun lalu.

“Itu setelah lima tahun, kalau makan udang, saya kan tidak makan ikan tetapi makan udang, kalau makan udang itu renyam, gatalnya minta ampun, saya garuk sampai lecet lagi, lima tahun lebih saya tersiksa. Ini padahal tidak dijahit, ini memang dalam, matang bener. Saya mikir, perburuhan sekarang sedang kolaps, malahan senior-senior saya larinya ke perkebunan dan peternakan.”

 

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Rencana Buruh Lapor ke ILO Dinilai tak Berdasar

KBR68H, Jakarta – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menilai rencana Federasi Serikat Pekerja Mandiri untuk mengadukan pemerintah ke Organisasi Buruh Dunia (ILO) tidak berdasar.

 

Pasalnya, pemerintah selalu mendukung terbentuknya serikat pekerja. Juru Bicara Kemenakertrans, Suhartono mengklaim, pemerintah selalu mengingatkan perusahaan untuk tidak bertindak sewenang-wenang kepada pekerja. “Kalau pemerintah mendorong adanya serikat-serikat pekerja ditingkat perusahan, sisi mananya yang harus dilaporkan bahwa pemerintah diadukan kepada ILO. Itu mungkin secara filosofinya, secara praktek di lapangan pun pemerintah sangat mendorong tumbuhan serikat pekerja di perusahaan. (Jadi pemerintah menilai pengaduan itu kurang tepat?) Saya tidak mengatakan seperti itu. Itu kan hak mereka mengadukan kepada siapa (ILO). Tetapi pada prinsipnya pemerintah sangat mendorong terbentuknya serikat pekerja,” terangnya.

 

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Mandiri berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Dunia (ILO). Mereka menilai, pemerintah membiarkan pemberangusan Serikat Pekerja Grand Hotel Aquila Bandung. Sekretaris Regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri, Haldi Pinandita mengatakan, pengaduan ini sebagai langkah akhir setelah proses hukum kasus pemberangusan serta pemecatan 137 pegawainya tidak membuahkan hasil.

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Ratusan Penumpang Blokir Kereta di Tangerang

[TANGERANG] Ratusan penumpang di Stasiun Daru dan Cileujut Tangerang memblokir perjalanan kereta memprotes perubahan jadwal pemberhentian kereta, Kamis (3/5). Aksi yang berlangsung selama satu jam itu membuat perjalanan kereta api terlambat sampai ke Stasiun Kota. Sambil duduk-duduk di bantaran rel, seluruh penumpang memprotes pengubahan jadwal pemberhentian kereta.

 

“Akibat membuat peraturan seenaknya, CL 05.45 baru datang jam 06.00 di Sudimara, langsung diserbu penumpang dari tiga kereta karena dua KRD Rangkas-Kota tidak berhenti di Sudimara,” kata moderator milis komunitas pengguna kereta Jabodetabek KRL Mania, Nurcahyo.

 

Dalam penerapan pembatasan penumpang pada hari pertama, KA Rangkas Jaya hanya berhenti di stasiun besar seperti Stasiun Rangkas, Parungpanjang, Serpong, Kebayoran, hingga Tanah Abang. Sebelumnya, KA Rangkas Jaya berhenti di semua stasiun, baik stasiun besar maupun stasiun kecil.

 

Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Mateta Rijalulhaq kepada SP mengatakan, aksi penumpang ini karena mereka merasa kesulitan untuk naik kereta. Di sisi lain, KAI mengambil kebijakan tidak berhenti karena semata-mata untuk keselamatan, karena kereta sudah penuh sejak Stasiun Rangkas.

 

Namun, dengan adanya aksi penumpang itu, hari ini KAI akan melakukan evaluasi apakah jadwal pemberhentian dikembalikan seperti semula atau ada kebijakan lain. "Hari ini kita evaluasi, mudah-mudahan sore sudah ada kebijakan baru," ujar Mateta.

Sementara itu, sejumlah penumpang di Stasiun Serpong yang mengalami keterlambatan mengatakan, KAI perlu menambah gerbong ke arah Rangkasbitung supaya penumpang lebih banyak terangkut. Dengan aksi mencegat kereta menyebabkan tergangunya seluruh perjalanan kereta lainnya.

 

Menurut Mateta, untuk kereta ekonomi wewenangnya berada di tangan pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan. "Untuk kereta ekonomi bukan kami yang memutuskan," ujarnya. Sementara itu, KRL jurusan Bogor-Jakarta juga mengalami keterlambatan tadi pagi, karena adanya gangguan persinyalan di antara Stadion Depok dan UI. KRL harus antre untuk melewati UI. “Saya terlambat lebih dari setengah jam akibat gangguan ini,” kata Agus, penumpang dari Bogor yang turun di Stasiun Sudirman. [132/Y-7]

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Demo Buruh di Lampung Diwarnai Bentrok

Demo Buruh di Lampung Diwarnai Bentrok | Kliping Perburuhan | Scoop.it

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Unjuk rasa aliansi masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lampung untuk memperingati Hari Buruh Sedunia diwarnai bentrok, Selasa (1/5/2012) sekitar pukul 13.00.

 

Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai, bahkan diiringi nyanyian lagu mars buruh, tiba-tiba menjadi ricuh. Peristiwa ini terjadi ketika massa yang merupakan aktivis mahasiswa mencoba mendekat ke kantor gubernur, tetapi langsung dihadang puluhan petugas satuan polisi pamong praja (satpol PP). Sempat terjadi dorong-mendorong di antara mereka sebelum akhirnya mereka saling pukul menggunakan tongkat dan bambu.

 

Namun, bentrokan ini tidak berlangsung lama karena ratusan personel polisi yang berjaga di kompleks Pemerintah Provinsi Lampung ikut meredam massa. Akibat bentrokan ini, sedikitnya tiga pengunjuk rasa luka ringan.

 

Menurut para saksi mata, bentrokan ini bermula ketika mereka memergoki ada petugas satpol PP yang mengeluarkan sangkur dari pinggangnya untuk menakut-nakuti massa saat aksi saling dorong.

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Nangroe | Hari Buruh Sedunia, Ini Dia Pernyataan Sikap Aliansi Buruh Aceh 2012

Nangroe | Hari Buruh Sedunia, Ini Dia Pernyataan Sikap Aliansi Buruh Aceh 2012 | Kliping Perburuhan | Scoop.it

BANDA ACEH - Aliansi Buruh Aceh 2012 yang merupakan gabungan dari serikat pekerja/buruh, CSO/LSM dan aktivis perempuan mengeluarkan pernyataan sikap terkait hari buruh 1 Mei 2012 di Haba Kafe, Banda Aceh.

 

Berikut pernyataan sikap dari Aliansi Buruh Aceh 2012

 

Mendesak Pemerintah DPR Aceh untuk segera membahas dan mengesahkan raqan ketenagakerjaan yang telah menjadi qanun prioritas tahun 2012 dengan melibatkan perwakilan serikat pekerja/buruh.

 

Tolak upah murah dan mendesak pemberi kerja baik swasta, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pembayaran upah layak bagi pekerja/buruh tanpa diskriminasi.

 

Hapuskan tenaga out sourching di Aceh karena tidak memberikan kenyamanan kerja dan rasa keadilan bagi buruh.

 

Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan sistem jaminan sosial nasional dan undang-undang badan penyelenggara jaminan sosial.

 

Pemberi kerja dan pemerintah harus memberikan perlindungan kerja bagi pekerja perempuan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan baik dalam waktu kerja maupun dalam pengasuhan anak ketika bekerja.[]

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Unemployment increases by 1.3m every year: Kadin

The Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) says that the number of unemployed Indonesians increases by 1.3 million every year due to the gap between available jobs and new workers.

 

"There are 2.91 million new workers every year and yet we only get 1.6 million new jobs per year. That's why there is always a gap of 1.3 million unemployed individuals," Kadin chairman Suryo Bambang Sulisto said on Tuesday, as quoted by Antara News Agency.

 

Aside from the discrepancy between new workers and available jobs, Suryo said that another factor leading to unemployment was a lack of qualified workers.

"Out of about 8.14 million unemployed Indonesians, only 5.7 percent of them have a bachelor's degree," Suryo said.

 

In order to allow these workers to contribute to Indonesia's economy, Suryo said that the country had to grow 8 percent every year. (png/swd)

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Sistem outsourcing sengsarakan kaum buruh

Sistem outsourcing sengsarakan kaum buruh | Kliping Perburuhan | Scoop.it

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, menyatakan, pemerintah sebenarnya sama sekali tidak suka dengan sistem alih daya tenaga kerja atau yang lazim disebut outsourcing.

 

"Sistem kerja outsourcing telah menyengsarakan pekerja, sehingga harus diawasi super ketat," kata Muhaimin dalam keterangan resminya, Rabu (2/5/2012).

Outsourcing adalah pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan ke perusahaan atau institusi lain. Misalnya, di sebuah bank, tenaga penagih sering dialihdayakan atau disewa dari perusahaan lain.

 

Muhaimin mengatakan, pemerintah menggunakan dua cara untuk mengawasi sistem tersebut, yaitu menambah jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan dan menyusun Komite Pengawas Ketenagakerjaan Nasional. Keberadaan komite tersebut, menurut dia, akan membantu dalam mengatasi masalah alih daya yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

 

Muhaimin mengatakan, alih daya telah terbukti membuat sistem kontrak kerja yang merugikan para pekerja. Alih daya harus ditegaskan bahwa tidak boleh dilakukan pada pekerjaan pokok.

 

"Dalam satu pasal Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memang dibolehkan adanya alih daya. Namun, harus ditegaskan bahwa dalam undang-undang itu yang dimaksud adalah bukan pekerjaan pokok dan inti, tapi pekerjaan tambahan," ujar Muhaimin.

 

Terkait pengaturan pekerjaan tambahan, Muhaimin berjanji dalam waktu dekat ini akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur mekanisme alih daya, sehingga bisa menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan para pekerja.

 

Namun, Muhaimin mengakui, sistem alih daya memang bisa membantu perusahaan di luar pekerjaan inti. Misalnya, bank yang menyewa tenaga kebersihan dan pengamanan dari luar. Satu perusahaan biasanya ada yang tidak memiliki kompetensi dalam kebersihan dan pengamanan. "Sistem seperti itu masih bisa ditoleransi, tetapi kalau semua pekerjaan dialihdayakan pasti dilarang," kata Muhaimin.

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Pengawas Tenaga Kerja Harus Ditingkatkan | Investor Daily

JAKARTA-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa jumlah dan kualitas pengawas tenaga kerja di Indonesia harus ditingkatkan agar kesejahteraan buruh dapat terjamin.

 

"Pengawas tenaga kerja di Indonesia masih sangat sedikit, contohnya di Batam, hanya ada empat petugas untuk mengawasi sekitar 3.000 perusahaan, padahal perbandingan idealnya adalah satu pengawas untuk lima perusahaan," kata Rieke dalam sarasehan "Implementasi Gaji Pokok Ideal", di Kantor Pos Jakarta, Senin (30/4).

Selain dari segi jumlah, Rieke juga menegaskan bahwa kualitas pengawas tenaga kerja juga harus ditingkatkan.

 

"Seorang pengawas tenaga kerja harus mempunyai kemampuan khusus seperti memahami sistem produksi dan menghitung laba perusahaan. Mereka harus mendapat pendidikan khusus selama enam bulan," kata Rieke.

Namun Rieke mengungkapkan bahwa biaya pelatihan tersebut sangat besar sehingga menghambat pemerintah untuk menambah jumlahnya atau meningkatkan kualitas pengawas tenaga kerja.

 

"Akibat dari kurangnya jumlah dan kualitas ini, pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan kita sangat sulit ditindaklanjuti," kata dia.

 

Menurut Rieke, ada dua kemungkinan yang akan muncul karena hal tersebut. Yang pertama, pengawas tenaga kerja akan bingung karena harus menangani perusahaan melebihi kapasitasnya sehingga pada akhirnya tidak melakukan apapun.

 

"Kemungkinan kedua, pengawas tersebut sangat mudah disuap oleh perusahaan," kata dia.

 

Jika kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ini dapat diperbaiki, Rieke berpendapat bahwa kesejahteraan para buruh dapat terjamin karena perusahaan benar-benar bertanggung jawab.

 

Sebelumnya (24/4), penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga menegaskan peran penting pengawasan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

 

Penelitian itu juga menghasilkan usulan bahwa penambahan tenaga pengawas bisa diambil dari serikat pekerja. Selain untuk menghemat biaya belanja pemerintah, pengawas dari serikat pekerja juga dapat menjamin objektivitas hasil.

 

Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pengawas tenaga kerja di Indonesia saat ini adalah 2.384, sementara jumlah perusahaan yang harus ditangani adalah 216.547. Ini artinya satu pengawas menangani 90 perusahaan, masih jauh dari perbandingan ideal.(ant/hrb)

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Sopir Elpiji Ancam Mogok

Sopir Elpiji Ancam Mogok | Kliping Perburuhan | Scoop.it

PONTIANAK— Sopir truk angkutan elpiji bersubsidi mengancam mogok, sebagai aksi protes terhadap pelarangan melintas di Jembatan Kapuas I yang tertuang dalam peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2010. Tuntutan sopir, yakni memperoleh dispensasi atas kebijakan yang telah pemerintah terbitkan. “Kami ingin keadilan. Kenapa mobil tangki BBM bersubsidi bisa melewati jembatan Kapuas 1. Sementara kami sopir gas Elpiji tidak diperbolehkan melintas. Padahal sama mengangkut kebutuhan masyarakat,” kata Sekrestaris Umum Persatuan Driver Elpiji Bersubsidi, Amin Anto, kemarin di Pontianak.

 

Menurut Amin jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan para sopir elpiji bersubsidi, maka aksi mogok bakal dilancarkan pada Senin (28/5) mendatang. Menghentikan segala aktifitas pendistribusian ke seluruh agen di Kota Pontianak maupun daerah di Kalimantan Barat. Dia menambahkan alternatif pemerintah dengan mengarahkan sopir melintas menggunakan feri penyeberangan bukan sebagai jalan solusi terbaik. Justru membuat sopir terbebani dan harus banyak menghabiskan waktu untuk menanti giliran menyeberang. Lantaran kendaraan yang antre tidak sedikit. “Paling cepat biasa memakan waktu satu hingga dua jam. Sementara kami dituntut tepat waktu,” kata Amin.

 

Menurut Amin, para sopir sudah pernah mengirim surat kepada Pemkot untuk meminta dispensi dapat melintas di Jembatan Kapuas I. Namun, keinginan sopir ini ditolak melalui surat 551/827/DISHUBKOMINFO tertanggal 25 Oktober 2011. Yakni untuk kelancaran pendistribusian gas elpiji 3 Kg ke pangkalan khusunya daerah kota pontianak serta Kabupaten Kubu Raya tetap bisa dilakukan melewati jembatan kapuas II.

 

Kemudian pihaknya kembali melayangkan surat ke Walikota Pontianak dengan nomor surat 008/FDEB/1/2012 tertanggal 30 Januari 2012. Namun Walikota menyarankan langsung ke Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pontianak. “Kami ke Dishub Pontianak tidak mendapatkan solusi. Dishub menyatakan ini merupakan wewenang Wali kota pontianak yang tertuang dalam bentuk Perwako,”kata Amin. “ Kita bersepakat. Sebanyak 55 sopir angkutan gas elpiji bersubsidi kami untuk mogok mendistribusikan ke seluruh agen yang ada di di kota, serta 14 kabupaten yang ada di Kalbar. Jika walikota pontianak tidak mengizinkan truk pengangkut elpiji bersubsidi melintasi jembatan Kapuas I,” tambah dia. (stm)

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Nasib Pahlawan Devisa

KEMATIAN salah satu tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Buleleng Bali, Ni Luh Endang Susyani (31), karena dibunuh perampok di South Carolina, Amerika Serikat (AS), seakan menghentakkan kembali dunia pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sebelumnya, tiga TKI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) juga ditembak mati di Malaysia. Sementara deretan potret hitam per-TKI-an telah menghantui sejak jauh-jauh sebelumnya.

 

Kasus tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang diperkosa, disiksa seperti disetrika, dicambuk, disiram air keras dan berbagai kekejaman lain majikannya di Arab Saudi, merupakan kisah klasik yang berulang terjadi. Berikutnya kisah kelam para pekerja Indonesia di Malaysia, tak kalah sadisnya dengan yang di Arab Saudi. Saking jengkel dan geramnya bangsa ini, sampai-sampai muncul desakan agar dilakukan moratorium pengiriman TKI khususnya ke Arab Saudi. Desakan ini pun telah direspons oleh pemerintah. Namun belakangan, kembali muncul desakan agar kebijakan moratorium itu bisa dicabut.

 

Di balik berbagai kisah pilu yang menimpa jutaan TKI yang mencari nafkah di luar negeri, sebenarnya tujuan mereka hanya satu, yakni dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Secara tidak langsung sebenarnya mereka menyindir, bahwa negara ini sudah tidak mampu lagi memberi penghidupan yang layak bagi warganya. Bahkan karena cukup besarnya devisa yang dikirim para TKI ini, sampai-sampai mereka diberi julukan pahlawan devisa. Sayangnya, nasib seorang pahlawan sejak dahulu kala seakan sudah ditaktirkan untuk menderita bahkan sampai mengorbankan nyawa.

Sedemikian besar pengorbanan yang telah diberikan para TKI ini agar bisa mengirim devisa ke negaranya, lantas apa yang mereka dapatkan dari negara ini? Perlindungan? Jarang bahkan nyaris tidak ada. Buktinya, kasus para TKI yang telah menerima siksa bahkan nyawanya telah tercerabut, penanganannya lebih banyak saru gremeng. Seperti yang menimpa Ni Luh Endang Susyani, ternyata jaminan asuransinya tak jelas. Hal sama dialami ribuan TKI lain di berbagai belahan dunia.

 

Khusus Bali, memang TKI yang dikirim lebih banyak bekerja di sektor formal. Artinya, jarang yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga, tukang kebun dan sejenisnya di luar negeri. Mereka kebanyakan bekerja sebagai tenaga spa, terapis, di kapal pesiar, perhotelan atau perusahaan-perusahaan. Namun, tetap saja banyak yang belum dilengkapi asuransi. Akibatnya, ketika mereka mengalami musibah di luar negeri, seperti kecelakaan kerja hingga bernasib tragis seperti bunuh diri, tewas karena kriminalitas, disiksa majikan dan lain-lain, mereka tidak terlindungi asuransi jiwa.

 

Berbagai kasus yang menimpa para pahlawan devisa itu, semestinya dicermati semua pihak, baik dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) serta Pengirim Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Pemerintah seharusnya memperhatikan jaminan asuransi terhadap TKI. Jangan hanya meraup devisa, sementara lupa kewajiban memberi perlindungan kepada warga negaranya yang bekerja di luar negeri. (sug)

 

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Ribuan Warga Usung Keranda Mayat ke Kantor Bupati - Riaupos.co

RENGAT (RP) - Sekitar seribuan warga dari delapan desa dan satu kelurahan, Kamis (9/5) menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Inhu. Mereka menuntut Pekab mencabut izin sejumlah perusahaan PT Duta Palma Nusantara (DPN) Group. Dalam aksi ini warga mengusung dua keranda mayat.

 

Warga datang sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan ratusan sepeda motor dan beberapa unit truk cold diesel. Warga yang berasal dari perwakilan delapan desa ditambah Kelurahan Pangkalan Kasai itu, berkumpul di Pangkalan Kasai, kemudian bertolak ke kantor bupati di kawal Polsek setempat. Sesampai di kantor bupati warga langsung membentang sejumlah spanduk. Di antaranya bertuliskan ”Cabut izin PT Duta Palma Group’’, ”Realisasikan hak masyarakat,” ”Pola kemitraan harga mati” serta sejumlah spanduk yang lain. Sekitar dua jam lebih perwakilan warga menyampaikan orasi.

Seperti yang diungkapkan Marwan MR, kedatangan mereka ke kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi. Ini terkait persoalan warga dengan PT DPN di daerah ini.

Dimana sebelumnya Pansus DPRD sudah mengeluarkan rekomendasi. Di antara isi rekoemndasi itu adalah perusahaan harus meujudkan hak-hak warga tempatan dengan pembangunan kebun pola kemitraan.

 

Sementara perwakilan warga dari Danau Rambai, Boy Layani mengatakan, Bupati Inhu dan jajaran diminta untuk bertindak tegas terhadap anak perusahaan PT DPN Group. Seperti.

 

PT Palma 1, PT Bertuah Aneka Yasa (BAY), PT Seberida Subur (SS), PT Banyu Bening Utama (BBU). Ia menganggap perusahaan ini melanggar undang-undang yang berlaku.

Menurutnya, perusahaan ini tidak patuh kepada aturan dan meremehkan Pemkab. Terutama terkait dengan tuntutan warga yang bersengketa dengan masing-masing perusahaan.”Pemkab harus mencabut izin masing-maing perusahaan ini,” tambahnya.

Boy mengatakan, sudah saatnya warga menggugat dan menuntut hak mereka. Karena lahan dikuasai perusahaan dengan cara merampas. Perusahaan meraup untung besar di Inhu. .Sementara berdasarkan rekomendasi Pansus DPRD menegaskan semua pelanggaran yang tidak prosedural harus ditindak.

 

Perwakilan warga yang lain Jamri Tomanggor dan Zaudi Alamsyah juga menyampaikan orasi. Mereka menilai Pemkab terlalu lemah dalam menindak perusahaan. “Tolong dengarkan aspirasi kami. Perusahan ini penjajah dan perampok hak-hak masyarakat di Inhu,” ujarnya.

 

Dalam orasi ini warga minta bertemu langsung dengan Bupati Inhu Yopi Arianto dan pejabat lain. Tapi dalam waktu bersamaan bupati dan pejabat lain tengah melakukan acara di Air Molek.

 

Sekitar pukul 12.00 WIB warga beristirahat. Sambil menunggu kedatangan Bupati Inhu. Sampai pukul 15.00 WIB, warga belum bertemu dengan bupati karena menggelar rapat di Kejaksaan Negeri Rengat setelah melaksanakan acara di Air Molek.

Menurut perwakilan warga dari Pangkalan Kasai, Jamalan Halimi dan Margianto jumlah warga yang turun terdiri dari delapan desa. Warga desa yang melaksanakan demo ini adalah dari tiga kecamatan yang berdekatan dengan lokasi perusahaan. Yaitu Kecamatan Kuala Cenaku (Desa Kuala Mulya dan Desa Kuala Cenaku.

 

Berikutnya, Kecamatan Seberida (Desa Paya Rumbai, Pangkalan Kasai, dan Kelesa). Selanjutnya, Kecamatan Batang Gansal (Desa Ringin, Belimbing, dan Danau Rambai).”Total warga yang turun hari ini mencapai seribu orang lebih,”ucap Margianto dan Jamalan.

 

Demontrasi ini mendapat pengawalan ketat dari polisi dan Satpol PP Inhu. Dari Polres Inhu ikut mengawal aksi unjuk rasa ini, Kasat Intel AKP.Syafriadi, Kasat Sabara AKP.

Dwi Kormal, Kanit Reskrim Polres Iptu Andi Kurniawan, serta dari Polsek Rengat Barat. Menurut Kasat Intel, sebanyak 79 anggota polisi diturunkan. Selain itu juga dari Satpol PP Inhu.”Izin mereka demo sampai pukul 18.00 WIB. Setelah itu kita sarankan akan pulang ke rumah masing-masing,” ujarnya.

 

Sementara Humas PT Kencana Amal Tani (KAT) anak perusahaan PT DPN Group Alfian Simbolon SH dihubungi melalui selulernya tidak diangkat.(ari)

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Menakertrans Hadiri Pertemuan Menteri Tenaga ASEAN | Suara Pembaruan

Menakertrans Hadiri Pertemuan Menteri Tenaga ASEAN | Suara Pembaruan | Kliping Perburuhan | Scoop.it

[JAKARTA] Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengajak negara-negara ASEAN agar meningkatkan kerjasama regional dalam mengembangkan keterampilan kerja pekerja usia muda dan jaminan perlindungan sosial dan peningkatan perlindungan pekerja migran.

 

Kerja sama regional di bidang ketenagakerjaan dibutuhkan untuk saling membantu antar negara ASEAN sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara dan wilayah. Muhaimin mengatakan itu saat menyampaikan sambutan dalam sidang ASEAN Labour Minister Meeting (ALMM) ke-22 di Pnomh Penh, Kamboja yang diadakan pada 10-11 Mei 2012. Pertemuan Menteri-menteri Tenaga Kerja negara-negara ASEAN ini dihadiri 10 negara anggota ASEAN dan perwakilan tiga negara dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.

 

Dalam sambutannya, Muhaimin mengingatkan kepada negara-negara ASEAN agar memberikan perhatian khusus dalam kerjasama meningkatkan kualitas tenaga kerja usia muda yang terampil. “Negara-negara ASEAN punya tujuan di masa mendatang untuk menciptakan pasar tunggal dan produksi dasar yang stabil, kompetitif dan ekonomis dengan terintegrasi,” kata Muhaimin.

 

Oleh karena ini. tambah Muhaimin perlu adanya fasilitasi khusus yang efektif bagi tenaga kerja muda dan pekerja migran dalam pengembangan sektor perdagangan dan investasi, lanjutnya, akan memperlancar distribusi barang, jasa, dan mempermudah akses bagi pekerja terampil antarnegara.

 

Muhaimin menegaskan negara-negara ASEAN perlu mengetahui tentang pengembangan keterampilan yang menjadi satu kunci keberhasilan dalam menangani pengangguran usia muda. “Pengembangan keterampilan kewirausahaan penting untuk pemuda di daerah pedesaan, yang akses ke pasar tenaga kerja formal terbatas,” tegasnya.

 

Muhaimin menegaskan negara-negara ASEAN perlu menyadari tentang pengembangan keterampilan yang menjadi satu kunci keberhasilan dalam menangani pengangguran usia muda.

 

“Pengembangan keterampilan kewirausahaan penting untuk pemuda di daerah pedesaan dan perkotaan, yang akses ke pasar tenaga kerja formalnyaterbatas,” tegasnya.

 

Mengenai perlindungan sosial, Muhaimin menjelaskan, saat ini telah menjadi prioritas Indonesia. Apalagi pada 2014 harus diterapkan dua kerangka hukum jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

 

Pemerintah menerbitkan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pendukung realisasi terbentuknya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja dan masyarakat pada umumnya. “Sistem regulasi jaminan sosial akan sangat membantu dalam pemberian hak yang layak bagi kesejahteraan pekerja/buruh , perusahaan maupun pemerintah,” jelas Muhaimin.

 

Muhaimin mengatakan, dalam BPJS ketenagakerjaan telah menyiapkan konsep tentang pengaturan iuran dan manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian (JKm) Sedangkan terkait dengan perlindungan pekerja migran di wilayah ASEAN, Muhaimin menyatakan Indonesia juga mendukung Komite ASEAN untuk Pekerja Migran untuk menjalankan isi dari Deklarasi Cebu yang ditandatangani 2007.

 

“Kita tahu aspek perlindungan pekerja migran sangat rentan, tapi harus diakui mereka telah memberikan kontribusi sosial dan ekonomi untuk negara pengirim dan penerima, terutama yang ada di ASEAN,” paparnya.

 

Oleh karena itu, lanjutnya, menjadi keharusan dam komitmen bagi ASEAN untuk melaksanakan instrumen operasional dalam mempromosikan dan melindungi hak pekerja migran sebelum 2015. [E-8]

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Puluhan Angkot Terancam Dibekukan karena Angkut Demonstran

Puluhan Angkot Terancam Dibekukan karena Angkut Demonstran | Kliping Perburuhan | Scoop.it

KBR68H - Pasca aksi demonstrasi Hari Buruh Sedunia kemarin, sebanyak 30 armada bus terancam dibekukan izin trayeknya oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penyebabnya karena bus-bus itu mengangkut pendemo dan beroperasi di luar rute yang seharusnya. Sejumlah kalangan memprotes sanksi itu lantaran dianggap menghalangi masyarakat menyuarakan pendapat. Namun Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim, sanksi itu sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang melarang penggunaan angkutan umum untuk kampanye politik atau pun demonstrasi. Betulkah?

 

Sebanyak 30 angkutan umum yang terdiri dari 23 metromini dan tujuh bus besar Mayasari Bakti dan PPD terancam dibekukan izin trayeknya. Wakil Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Riza Hasyim mengatakan, seluruh bus-bus itu terbukti melanggar rute trayek untuk mengangkut pengunjuk rasa saat Hari Buruh Sedunia, 1 Mei lalu. Ia bahkan mengklaim sudah mengantongi data dan foto puluhan bus itu ketika mengakut para pendemo. Kata dia, sanksi bagi bus yang terbukti melanggar aturan bakal dikenai pembekuan izin trayek selama 14 hari.

 

“Kita punya aturan kendaraan-kendaraan mereka ini kan sudah punya trayek. Tapi mobil itu digunakan untuk mengangkut orang demo. Nah ini menyalahi trayeknya, Itulah mengapa kita tindak. Yang kita larang itu untuk demo satu, kedua untuk mereka yang nonton bola. (jadi 30 armada ini selain dia melanggar trayek juga dia mengangkut pendemo begitu pak? Jadi dua-duanya pak?) Iya”

 

Wakil Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Riza Hasyim mengatakan, sanksi pembekuan izin trayek itu merujuk pada aturan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Di mana kendaaraan angkutan umum tidak boleh digunakan untuk berunjuk rasa, berkampanye atau kegiatan suporter olah raga.

 

Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KPSI) Said Iqbal menilai, larangan itu sebagai bentuk menghalang-halangi hak menyatakan pendapat. Pasalnya kata dia, tiap kali menggelar aksi demonstrasi, pasti sudah disetujui Kepolisian. Sehingga tidak mungkin dituding melanggar Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

 

“Jangan halang-halangi aksi pengunjuk rasa sepanjang dia konstitusional, tertib dan ada ijin. Tentang pengusaha bus dia mau mengijinkan atau tidak, itu bukan domain dari pada Dishub melakukan intervensi pelarangan. Karena semua warga negara berhak untuk menyewa bus. Serius loh mbak kalau ini dilarang serius akan mengganggu satbilitas dalam hak konstitusi untuk mengungkapkan pendapat di muka umum”.

 

Sejalan dengan KPSI, Kepolisian Jakarta juga menilai sanksi pembekuan bahkan pencabutan izin trayek karena mengangkut pengunjuk rasa berlebihan. Sebab tidak mungkin para pendemo menggelar aksinya dengan berjalan kaki. Kepolisian pun kata Juru bicara Polda Metro Jaya, Rikwanto, tidak keberatan jika para demonstran menyewa angkutan umum dalam aksinya selama berlangsung tertib dan aman. Ia justru meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta berhubungan dengan pemilik armada bus jika menemukan pelanggaran rute trayek.

 

“Artinya nggak mungkin mereka jalan kaki dari tempatnya kan. Mereka pasti pakai kendaraan kan. Nah kendaraan itu kan mereka sewa entah dari mana. Mereka nggak ada masalah sewa-sewa itu. Kan mereka bayar. Yang jadi masalah kan Dishub dengan perusahaan bus itu mungkin punya aturan khusus dari Dishub misalnya ini truk trayeknya sana kok ke sini. Nah itu kebijakan Dishub untuk membicarakan dengan P.o itu sendiri.”

 

Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta bakal membicarakan ancaman sanksi terhadap 30 angkutan bus itu ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pasalnya menurut Ketua Organda DKI Jakarta, Soedirman, hampir semua pendemo pasti menyewa angkutan umum dalam aksinya.

 

"Itu adalah tugas dari pada Organda untuk melakukan satu mediasi, satu peninjauan yang dijatuhkan oleh Dishub bahwa ini tidak murni mereka ini melakukan pelanggaran. Di lihat ada kasus- kasu tertentu yang harus dipertimbangkan. Pelanggaran ini kan sifatnya masih dugaan. Kalau ini murni dipaksa ini kan ada pertimbangan bahwa kami dipaksa bukan kami minta jalur ini bukan"

 

Pengamat transportasi Muhammad Yamin mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak bisa langsung membekukan izin trayek angkutan bus. Sebab kata dia, sudah ada kesepakatan antara yang disewa dengan penyewa. Selain itu, meskipun si angkutan umum dipakai untuk mengangkut pendemo toh, mereka tak mengambil penumpang di luar trayek itu.

 

“Kalau kita berdasarkan pelanggaran trayek, ya memang melanggar, tetapi kalau ada kesepakatan izin, misalnya digunakan khusus, ya itu bisa saja. Ini dibawa ke kebijakan politis atau bagaimana. Sesuai dengan aturannya, trayek darp pada bus itu sudah tertentu, dan kalau dia melewati trayek lain itu pelanggaran, memang begitu. Tetapi saya kira tidak berlaku itu karena itu dicarter oleh pendemo. Ini kan dicarter oleh masyarakata dalam rangka hari buruh dengan asumsi Itikad baik. Itu tidak apa-apa"

Muhammad Yamin pun menambahkan, diperlukan sikap yang bijak dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam melihat kasus ini. Pasalnya demo buruh pada tahun ini berjalan dengan sangat kondusif dan sangat didukung oleh masyarakat maupun pemerintah.

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

PN Bandung Bebaskan Terdakwa Pemberangus Serikat Pekerja

KBR68H, Bandung - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat membebaskan terdakwa pemberangusan serikat pekerja. Terdakwa Sherry Iskandar, bekas Manajer Personalia Grand Hotel Aquila, tidak membayar upah 137 pegawai yang dipecat pada 2008. Hakim beralasan seluruh tuntutan yang diajukan jaksa tidak terbukti dalam persidangan. Atas putusan itu, Jaksa Penuntut Umum Wahyu akan melayangkan kasasi.

 

"Kita akan pertahankan. Tetap kita pertahankan semuan dakwaan. (Ada pertimbangan enggak dengan fakta dipersidangan?) Ya nanti kan kita kaji dulu, kita lihat dulu. (Mungkin enggak ada yang ganjil putusan hakim?) Persepsi kan kita beda, lain dong, tanya hakim kalau soal itu atau wawancara hakim masalah itu."

 

Sebelumnya jaksa menuntut hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 10 juta. Bekas Manajer Personalia Grand Hotel Aquila Bandung Sherry Iskandar memecat ratusan karyawannya karena bergabung dengan serikat pekerja hotel itu. Sampai saat ini seluruh pegawai Grand Hotel Aquila belum menerima upah dan uang pesangon dari manajemen.

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Problem Hak Buruh dan Tantangan Berserikat

Problem Hak Buruh dan Tantangan Berserikat | Kliping Perburuhan | Scoop.it

KBR68H - Jaminan kebebasan berkekspersi dalam dunia pekerjaan semakin memprihatinkan. Bahkan kekerasan dalam dunia pekerjaan pun kerap kali terjadi. Hal ini dialami oleh seorang jurnalis Metro TV, Luviana, yang mendapat perlakuan sewenang - wenang dari manajemen Metro TV berupa status non job.Status ini diberlakukan terhadap Luviana, tanpa alasan yang jelas. Luvi diminta untuk mengundurkan diri oleh pihak manajemen Metro TV, karena Luvi mengajukan beberapa tuntutan ke manajemennya seputar kesejahteraan dan pendirian serikat pekerja. Tidak hanya Luviana, harian Indonesia Finance Today pun memecat 13 karyawannya yang mendirikan serikat pekerja dalam perusahaan tersebut.

Jelang hari buruh Internasional (Mayday) apa kabar dengan kebebasan dan problem hak buruh saat ini ? KBR68H mengulasnya secara mendalam soal permasalah ketenagakerjaan dan jaminan untuk berserikat dalam program khusus Reformasi Hukum dan Ham. Bersama penyiar KBR68H, Iksan Rahardjo memandu narasumber Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal dan karyawan yang menjadi korban kesewenangan Metro TV Luviana.

 

Kasus Luviana bermula soal inisiasi beberapa karyawan Metro TV yang ingin mendirikan serikat pekerja dan soal status kepegawaian di lembaga penyiaran swasta Metro TV. Luviana dan kawan-kawan memprotes juga soal ketimpangan pembagian bonus bagi karyawan berprestasi dan ekspolitasi berlebihan tenaga karyawan. Akibat protes dan tekanan dari Luviana dan kawan-kawan soal hak pekerja dan status pekerja, manajemen Metro TV merumahkan Luviana secara sepihak dengan alasan mengajak karyawan lain untuk melawan manajemen.

 

Luviana mengatakan, dirinya menghadapi hambatan psikis dalam mendirikan serikat pekerja. Hak itu menandakan tidak ada kebebasan berekspersi.“Pemimpin Redaksi mengatakan telah memecat karyawan Media Indonesia yang mendirikan Serikat Pekerja” jelas Luviana soal tekanan psikis dari manajemen Metro TV.

Menurut Luviana, setelah melalui perundingan bipartit di Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Barat, Luviana dituding oleh manajemen Metro TV sebagai pelaku pencemaran nama baik perusahaan Metro TV. “Kita sekarang dilaporkan melakukan pencemaran nama baik perusahaan, Jadi setiap kita mengadukan nasib kita ke media massa dan organisasi, saya dianggap mencemarkan perusahaan” jelasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal hambatan pendirian serikat pekerja dan buruh di sebuah perusahaan adalah adanya perundangan No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja dan serikat buruh. Pemerintah dan perusahaan tidak bisa menghalangi pendirian serikat pekerja dan buruh. Ada yurispudensi yang mengatakan pelaku baik perorangan atau perusahaan yang ingin menghalangi pendirian serikat pekerja dan buruh bisa dikenai hukuman pidana. “ Ada sebuah keputusan di Pengadilan Negeri yang bisa dipakai oleh pengadilan negeri lain untuk menghukum pimpinan Metro TV soal mengahalang-halangi pendirian serikat buruh dan pekerja. Masih banyak pula kasus yang menghalang-halangi pendirian serikat pekera baik perusahaan maupun pabrik” jelas Said.

 

“Pendirian Serikat Pekerja dan Buruh adalah untuk mengoreksi langkah perusahaan dengan memberikan usulan, kritik dan usulan. Jangan dianggap kritikan dan usulan itu sebagai gangguan kerja manajemen. Karena hak berserikat itu dijamin oleh Konvensi ILO, UUD 1945”, kata Said Iqbal soal hak-hak dan jaminan konstitusi pendirian serikat pekerja.

 

Pemerintah harus melindungi hak-hak pekerja dan buruh untuk mendirikan serikat pekerja. Dalam kasus Metro TV dan Luviana ini. Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berpendapat Metro TV sengaja membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan mengenakan pasal karet sebagai “shock theraphy” bagi karyawan yang diangap melawan manajemen. Bahkan menurut dia, menggunakan tangan Disnaker untuk membuat masalah ini semakin menyudutkan karyawan sehingga karyawan stress dan mundur dari perusahaan. “Cara-cara ini membuat karyawan stress sehingga karyawan yang dianggap bermasalah ketakutan dan mundur dari perusahaan” jelas Said Iqbal.

 

Luviana juga mengakui, awalnya stress saat mendapatkan tekanan dan tuduhan-tuduhan hukum dari manajemen Metro TV. “Bahkan teman-teman juga sempat menyudutkan saya, kenapa menceritakan masalah ini orang luar. Saya juga sempat dituduh macam-macam, awalnya saya stress. Saya hanya menuntut kesewenang-wenangan perusahaan terhadap karyawannya yang telah bekerja dan mengabdi lama untuk perusahaan” ujar Luvi.

 

Proses kesadaran yang terbangun dalam memperjuangkan nasib, menurut Said Iqbal seharusnya sebelum berserikat melakukan penyuluhan terlebih dahulu agar terbangun kesadaran bersama untuk pendirian serikat pekerja. “Ada dua yang biasa dilakukan perusahaan, membuka diri atau menolak pendirian serikat pekerja. Keberadaan pengakuan serikat pekerja bagian dari restorasi dan hak menyatakan pendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang, seharusnya itu dilindungi dan diakomodasi oleh perusahaan, jangan dianggap sebagai musuh perusahaan,” ucap Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

 

Sementara itu, penelepon, Pak Untung dari Kendari berpendapat bahwa ada ketakutan dari pimpinan perusahaan apabila ada bawahannya yang berniat mendirikan serikat pekerja. Selan itu, pimpinan juga ketakutan akan ada tuntutan transparansi perusahaan. Sedangkan pak Suardi Maksum di Sambas berkomentar, soal kaum pekerja dan hari buruh memerlukan perbaikan nasib buruh. Banyak sekali pemikiran yang tidak setimbang antara buruh dan majikan. Soal penyelesaian secara tripartite antara buruh dan manajemen harus didasari pada kemanusiaan yang saling membutuhkan.

 

Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berharap manajemen metro TV dapat mengembalikan hak-hak Luviana dan mengabulkan pendirian serikat pekerja. Selain itu, nama baik Luviana dan pemulihan kerja Luviana harus dikembalikan ke sediakala. “Hak-hak itu harus dikembalikan kepada Luviana, jika tidak mengabulkan pendirian serikat pekerja, kami akan melakukan kampanye untuk memidanakan pemimpin metro tv karena menghalang-halangi pendirian serikat pekerja. Presiden, DPR juga harus ikut membantu hak konstitusi warga negara untuk berserikat, ” tegasnya.

 

Menutup perbincangan, Luviana tidak hanya mengusung persoalan ekonomi semata tetapi juga melalu serikat pekerja untuk mengoreksi kondisi lingkungkan sosial politik dengan memberikan kritik yang membangun terhadap perusahaan pers. “Ini hak konstitusi untuk warga negara untuk mendirikan serikat pekerja. Jika masih berdogma lama era tahun 70-an, saya tidak akan gentar. Karena saya memperjuangkan persoalan riil jurnalis di Indonesia. Saya ingin dipekerjakan kembali dan diberikan hak mendirikan serikat pekerja karena saya tidak melakukan kesalahan dalam pekerjaan” tutup Luviana .

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Pungli Trilyunan di Industri Pelayaran

Salah satu biang ekonomi biaya tinggi distribusi logistik adalah pungutan liar. Infrastruktur pelabuhan yang buruk, kurangnya sarana penunjang pelabuhan, hingga sistem pelayanan yang belum terpadu memperburuk kondisi. Dana ilegal yang terhimpun mencapai trilyunan rupiah per tahun. Mengapa kita tidak memiliki lembaga sea and coast guard?---Bagi kapal-kapal pelayaran rakyat, keluar dari area Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, bukan berarti urusan sudah beres. Embusan angin, guncangan ombak, dan hamparan laut yang seolah tidak bertepi masih menyisakan teka-teki besar.

 

Harapan sampai ke pelabuhan tujuan tepat waktu dan bebas hambatan menjadi sebuah pertaruhan. "Yah, begitulah, seperti liku-liku sebuah perjalanan. Kalau bukan ancaman badai dan gelombang laut, ya, kapal diberhentikan di tengah laut," kata seorang pelaut yang biasa membawa kapal ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di kawasan barat. Biasanya, menurut pelaut yang tidak mau disebutkan namanya itu, aksi tersebut melibatkan oknum polairud, Angkatan Laut, serta petugas yang berwenang dan beroperasi di laut.

 

Mereka tidak sungkan menghentikan kapal ketika sedang berlayar dan langsung melakukan pemeriksaan. Setelah itu, ungkap pria yang lahir dan tumbuh di kawasan Sunda Kelapa itu, jika ada kesalahan, akan muncul negosiasi untuk menyelesaikan masalah itu.

 

Apakah benar ada jenis operasi seperti itu? Abdul Kadir Jaelani, anggota Dewan Pembina DPP Pengusaha Pelayaran Rakyat (Pelra), membenarkan aksi seperti itu. ''Kalau negosiasinya tidak selesai di tengah laut, kami biasanya dibawa ke pangkalan mereka,'' kata Jaelani. Bahkan kadang-kadang, dalam sekali perjalanan yang makan waktu tiga hingga empat hari, sebuah kapal bisa diperiksa dan dikenai denda oleh petugas berbeda.

 

''Yang kayak gitu sudah biasa,'' tutur Jaelani. Selain diperiksa masa berlaku surat izin berlayarnya, kelengkapan prasyarat administrasi untuk nakhoda kapal juga diminta. Padahal, para kru kapal sudah cukup memiliki sertifikat mualim pelayaran rakyat dan juru motor pelayaran rakyat.

 

Kejadian itu baru secuil adegan dari episode panjang tidak efektif dan tidak efesiennya pengangkutan barang melalui laut. Terhambatnya akses masuk kapal ke pelabuhan itu, menurut Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto, bisa dipicu banyak hal. Dari infrastruktur pelabuhan yang buruk, kurangnya sarana penunjang seperti crane, gudang, dan dermaga, hingga sistem pelayanan yang belum terpadu, online, serta terkomputerisasi. Sebagai contoh, kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai yang tidak bisa buka 24 jam. Ini bisa membuat kapal terpaksa menunggu hingga tujuh hari lebih.

 

Hal itu, menurut Carmelita, menjadi salah satu faktor yang membuat ongkos transportasi laut menjadi mahal. Biaya tambahan itu akhirnya membuat tarif pengiriman barang tambah besar dan barang yang didistribusikan ke wilayah pedalaman menjadi selangit harganya. "Jadi, masyarakat perlu tahu bahwa hambatan dalam pengangkutan logistik akan membuat barang-barang di pulau-pulau terpencil harganya naik dan menekan daya beli mereka," katanya.

 

Sementara itu, Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo), Toto Dirgantoro menyatakan, jika denda yang muncul karena ada pelanggaran, tidak masuk kategori pungli karena landasan hukumnya jelas. "Sedangkan pungli di sektor pelayaran tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan hal tersebut bisa terjadi di pelabuhan dan di laut," kata Toto kepada Fitri Kumalasari dari GATRA.

 

Toh, Toto menilai, ada perbedaan antara pungli dan ''biaya pelancaran''. Dalam pungli itu ada unsur pemaksaan. ''Kalau lu tidak kasih, gua nggak akan proses,'' ujarnya. Sedangkan biaya pelancaran, menurut Toto, barang akan lebih cepat diproses asalkan ada biaya ekstra, meskipun sifatnya tidak mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu, persoalan pungli harus dilihat faktanya di lapangan.

 

Toto melihat, terkadang petugas ekspedisi muatan kapal laut yang justru bermain. Petugas itu memang mengeluarkan biaya ekstra Rp 50.000, tetapi melapor ke kantornya telah terkena pungli hingga Rp 500.000. "Maka, harus ada bukti dan data kuat, apakah tambahan biaya itu telah membuat ekonomi biaya tinggi di industri pelayaran," paparnya.

 

Menanggapi masih maraknya pungli di pelabuhan itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bambang S. Ervan, menyatakan perlu dilacak lebih jauh penyebabnya. ''Kalau benar memang ada pungli, ya, dilaporkan saja, sehingga Kemenhub bisa mengambil tindakan terhadap lembaga di bawahnya,'' kata Ervan kepada Hayati Nupus dari GATRA. Namun melaporkan pungli di laut tidak semudah yang diomongkan, karena minimnya saksi dan tidak adanya badan khusus tempat mengadu.

 

Keberadaan KPLP atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, papar Ervan, untuk memastikan implementasi International Ship and Port Security Code berjalan baik. Bambang mengakui bahwa dalam penegakan peraturan pelayaran, banyak insitutusi yang terlibat, seperti polisi air dan udara, KPLP, Bea Cukai, dan syahbandar. Masing-masing instansi merasa berhak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang.

 

Terkait kurangnya infrastruktur dan sistem pelayanan di pelabuhan, menurut Bambang, pihak Kemenhub tidak tinggal diam. Selain mengembangkan fasilitas di berbagai pelabuhan, sejumlah pelabuhan telah menerapkan sistem pelacakan dokumen secara online, yaitu: Indonesian Single Window. Salah satu pelabuhan yang telah mengimplementasikannya adalah Tanjung Priok, yang dioperasikan oleh Pelindo II.

Menurut Direktur Utama Pelindo II, R.J. Lino, penerapan sistem secara online itu telah ikut menekan pungli. "Namun, jika pungli masih ada, hal itu tidak bisa dimungkiri karena pungli itu modusnya bermacam-macam dan stakeholder di pelabuhan begitu banyak," katanya kepada Taufiqurrohman dari GATRA. Pelayanan publik yang diberikan di Pelabuhan Tanjung Priok juga semakin baik, seperti hasil penilaian KPK yang menempatkan Tanjung Priok di posisi kelima instansi terbersih dari korupsi pada 2011.

 

Indikator positif lainnya adalah peningkatan arus bongkat muat dari 3,7 juta TEUs pada 2008 menjadi 6 juta TEUs pada 2011. Lalu volume kontainer dari dan ke Tanjung Priok yang transhipment di Singapura, Tanjung Pelepas, dan Port Klang, yang pada 2008 mencapai 70%, pada 2011 menjadi kurang dari 18%.

Untuk menghindari munculnya tumpang tindih atau pemeriksaan berulang kali terhadap kapal yang berlayar, idealnya pemeriksaan dilakukan sejumlah instansi secara bersama-sama di pelabuhan. Dengan demikian, jika telah memenuhi persyaratan, kapal itu tidak perlu lagi dicegat dan diperiksa di tengah laut. Ironisnya, sebagai negara kepulauan, Indonesia belum memiliki institusi tunggal satu komando dan multitasking seperti badan penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) yang telah terbentuk di banyak negara. (G.A. Guritno, Haris Firdaus dan Birny Birdieni)

(Laporan Utama Majalah GATRA edisi 18/26, terbit Kamis, 3 Mei 2012)

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Kisah guru besar yang berangkat dari pabrik

Bandung (ANTARA News) - Seorang buruh bernama Ahmad Tohir tercatat sebagai A. Tohir untuk bekerja pada shift pagi pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB di satu pabrik.

 

Namun, pada shift sore, sosok sama tercatat sebagai Ahmad T untuk menyambung kerja lagi dari pukul 15.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Sehingga, Ahmad Tohir terpaksa bekerja 15 jam selama sehari, enam hari dalam sepekan.

 

Pihak perusahaan sengaja mengubah-ubah nama Ahmad Tohir sebagai akal-akalan agar tidak ketahuan memeras tenaga seorang buruh untuk bekerja dua shift. Namun bagi Ahmad Tohir, terpaksa bekerja dua shift merupakan cara untuk mendapatkan penghasilan lebih karena upahnya tidak pernah cukup untuk hidup layak.

Cerita tentang Ahmad Tohir itu adalah nyata terjadi pada 1970an. Dituturkan oleh Guru Besar Ilmu Hubungan Industrial Universitas Padjadjaran (Unpad) Soeganda Priyatna.

 

Soeganda tahu betul buruknya fasilitas yang diberikan perusahaan kepada buruh pada era itu.

 

"Tempat minum untuk para buruh itu berbentuk drum berkapasitas 200 liter yang diisi air teh. Gelasnya dirantai ke drum itu dan dipakai beramai-ramai oleh buruh," ujarnya.

 

Pada masa itu, kata Soeganda, pabrik juga kerap memperkerjakan tenaga pembersih dari desa-desa yang cuma digaji setahun sekali. Tempat tidur bagi tenaga pembersih itu berupa lantai dalam bedeng.

 

Cerita-cerita Soeganda tentang dunia perburuhan adalah nyata, bukan sekadar teori-teori yang dilontarkan seorang guru besar. Soeganda pun tidak kikuk berbicara di hadapan para buruh pada sarasehan membahas sejarah hari buruh di Kantor Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jalan Pecinan lama, Bandung, pada peringatan Hari Buruh sedunia 1 Mei 2012.

 

Gaya bicaranya lebih mirip mendongeng. Kalimat-kalimatnya mudah dicerna. Untuk menjelaskan betapa kebijakan outsourcing atau tenaga alih daya tidak layak diterapkan kepada para buruh, Soeganda mengambil perumpamaan pesebakbola Ronaldo yang dibayar mahal karena kelihaiannya beraksi di lapangan hijau.

 

"Kalau Ronaldo memang pantas cuma dikontrak, bukan pekerja tetap, karena sekali main bayarannya sampai Rp2 miliar," ujarnya.

 

Tenaga alih daya, menurut Soeganda, hanya layak diterapkan kepada pekerja berkeahlian atau berpengetahuan tertentu sehingga pekerja itu bisa menuntut bayaran tinggi. Namun, sama sekali tidak pantas diberlakukan pada pekerja biasa, apalagi buruh yang risiko kecelakaan dalam pekerjaannya tinggi.

 

Soeganda menaruh hati pada perbaikan nasib para buruh. Perburuhan bukanlah planet asing bagi Soeganda yang kini menggeluti dunia akademik. Perjalanannya menjadi seorang guru besar berangkat dari sebuah pabrik.

 

Pabrik Es

 

Soeganda awalnya kuliah di Fakultas Ilmu Publisistik dan Jurnalistik Unpad. Pada 1966, ia lulus sarjana muda dan diterima bekerja sebagai kepala seksi umum dan personalia di pabrik es balok Parahyangan, Bandung.

 

Menangani urusan personalia, ia bersentuhan langsung dengan para pekerja di pabrik itu dan banyak mendengar tentang masalah yang dialami para buruh. Soeganda pun mencetuskan ide untuk membentuk serikat buruh di perusahaan es yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.

 

Padahal tahun 1966 sulit sekali untuk mendirikan serikat buruh karena citra serikat buruh itu dilekatkan pada komunisme."Untungnya, ada peraturan bahwa setiap perusahaan daerah wajib membentuk serikat pekerja. Jadi kami menggunakan peraturan itu. Tapi pada masa itu, jangan harap perusahaan swasta bisa membentuk serikat buruh," tuturnya.

 

Soeganda bersyukur direktur utama pabrik es itu mendukung pembentukan serikat buruh. Bahkan, direktur pabrik itu membela kepentingan buruh dengan menunjuk serikat pekerja sebagai agen penjualan es.

 

Ketika pengelolaan pabrik es itu akhirnya dialihkan ke perusahaan swasta oleh pemerintah provinsi, para pekerja pun tidak ribut kebingungan dan tak perlu mengkhawatirkan masa depan mereka. Keuntungan yang diperoleh sebagai agen penjualan es ternyata malah cukup sebagai modal membentuk perusahaan baru.

"Penghasilan dari agen penjualan es digunakan untuk membeli perusahaan daging Badranaya yang terkenal di Bandung. Sampai sekarang saham perusahaan itu dimiliki oleh serikat pekerja pabrik es Parahyangan," ujar Soeganda.

 

Peristiwa itu kemudian membukakan mata Soeganda bahwa perjuangan buruh untuk memperoleh hak hidup layak tidak bisa dipisahkan dari unsur lain, yaitu kesadaran pemerintah untuk membela kepentingan buruh.

 

"Dalam kasus saya dulu, ada direktur utama saya yang 'gila' karena 'ngotot' membela kepentingan buruh di hadapan pemerintah provinsi. Harus selalu ada orang-orang seperti itu yang mau membela kaum buruh," katanya.

 

Soeganda tidak berurusan dengan buruh di satu pabrik saja. Ia kemudian terpilih sebagai ketua serikat pekerja perusahaan makanan dan minuman di Kota Bandung. Pada 1973, dia menjabat Ketua Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) Kota Bandung.

 

Pada 1975, ia mendapatkan panggilan tidak disangka-sangka dari Unpad untuk mengajar karena kekosongan posisi dosen ilmu perburuhan.

"Seorang kawan merekomendasikan saya karena dianggap tahu seluk-beluk dunia perburuhan. Saya dijemput langsung ke pabrik dan diminta untuk mengajar," tuturnya.

 

Awalnya, Soeganda kerepotan karena tidak memiliki basis pendidikan perburuhan. Materi yang disampaikan dalam kuliahnya terbatas pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang ia ketahui.

 

Ia tidak menyerah, lalu belajar secara otodikdak. Ia pun menempuh pendidikan lagi, sampai gelar Prof. Dr. kini mengawali penulisan namanya. Dia dianugerahi gelar guru besar di bidang Ilmu Hubungan Industrial oleh Unpad pada 2010.

Tidak Tega

 

Soeganda mengundurkan diri dari pabrik es setelah diangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai dosen Unpad pada 1975. Namun, jabatan Ketua FBSI tetap disandangnya selama dua periode hingga 1983.

 

"Saya tidak tega meninggalkan teman-teman buruh. Mereka sering mendatangi rumah saya, menunggu saya pulang sampai malam hanya untuk menceritakan masalah mereka. Masalahnya kadang-kadang memang sepele, tapi siapa lagi yang mau mendengarkan mereka," tutur Soeganda.

 

Hatinya terlanjur terlilit oleh permasalahan buruh sehingga ia tidak tega meninggalkan mereka dan sampai saat ini selalu menyumbangkan pemikiran demi perbaikan nasib kaum pekerja.

 

Ia mengingatkan bahwa perjuangan buruh memerlukan kekuatan dari persatuan. Karena itu ia menyayangkan perjuangan buruh yang saat ini terkotak-kotak dalam banyak perserikatan namun tidak memiliki kesamaan visi. Ia pun menilai saat ini serikat buruh banyak dirasuki oleh kepentingan pribadi dan politis.

 

"Ini salah satu kelemahan kita sekarang, serikat pekerja digunakan untuk kepentingan tertentu," ujarnya.

 

Soeganda juga mengingatkan bahwa perjuangan buruh jangan diidentikan dengan aksi unjuk rasa, apalagi yang berujung anarki.

 

"Kalau merusak pagar, menutup jalan tol, kita dapat apa?" katanya.

Buruh, katanya, boleh aksi mogok apabila sebuah perusahaan melanggar ketentuan dalam perundang-undangan. Namun, apabila buruh menolak pemberlakukan suatu undang-undang yang bersifat nasional lebih baik mereka menunjukkan perlawanan dengan mengajukan undang-undang tandingan.

 

Soeganda selalu merunut sejarah hubungan kerja antara pengusaha dan buruh pada kelamnya perbudakan dan kerja paksa pada masa lalu. Karena, menurut dia, dari sanalah bermula sejarah seseorang bekerja untuk orang lain.

 

"Konflik kepentingan antara pengusaha dan pekerja memang selalu ada. Pengusaha mengikuti pola kekuasaan karena bagaimana pun menganggap dirinya di atas pekerja, sedangkan pekerja perlu untuk menuntut hak-haknya. Tinggal bagaimana menemukan jalan tengah melalui konsensus di antara kedua-duanya," ujarnya.

 

Namun, Soeganda tidak mengikuti jalan pikiran Karl Marx yang mengusulkan revolusi fisik kaum buruh untuk merebut alat-alat modal dari kaum kapitalis sebagai satu-satunya cara memecahkan konflik kepentingan abadi antara pengusaha dan pekerja.

 

Soeganda berharap revolusi itu cukup terjadi dalam alam pikiran para wakil rakyat dan penguasa yang memerintah.

 

"Harus ada orang-orang di atas sana, di DPR dan di pemerintah, yang punya kasihan kepada kaum buruh, yang mau memikirkan dan memperjuangkan perbaikan nasib buruh," kata kakek dari lima cucu itu.

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Konferensi Rio+20 Angkat Isu Ekonomi Hijau

JAKARTA- Konferensi Rio+20 atau KTT Bumi yang akan diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil akan mengangkat ekonomi hijau sebagai salah satu tema besar.

 

"Ekonomi hijau diangkat sebagai salah satu tema diskusi dalam Rio+20 karena saat ini masyarakat dunia membutuhkan sistem ekonomi baru yang lebih fokus pada pembangunan berkelanjutan," kata kepala United Nations Information Centre (UNIC) Indonesia, Michele Zaccheo di Jakarta, Rabu (2/5).

 

Nama Rio+20 diambil untuk memperingati 20 tahun KTT Bumi pertama pada 1992 yang juga bertempat di Rio de Janeiro. Pada tahun ini konferensi yang difasilitasi oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Ekonomi dan SOsial (ECOSOC) tersebut akan berlangsung pada 20-22 Juni.

 

"Terdapat empat hal yang menjadi bahan diskusi dalam Rio+20 mengenai ekonomi hijau, pertama adalah bagaimana kegiatan ekonomi bukan hanya menghitung nilai materi saja tapi juga biaya sosial dan lingkungan," ungkap Michele.

 

Salah satu cara untuk menghitung biaya tersebut adalah dengan menetapkan pajak bagi negara maju sebagai dana bagi pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

 

"Ke dua adalah menciptakann insentif bagi investasi dan kegiatan ekonomi berkelanjutan, sehingga meski menerapkan ekonomi hijau, pelaku usaha juga dapat memperoleh keuntungan," tambah Michele.

 

Butir ke tiga membuat pendanaan baru bagi pembangunan berkelanjutan sehingga negara dan masyarakat mau memilih ekonomi hijau.

"Hal terakhir adalah bagaimana membuat indeks pelaksanaan pembangunan berkelanjutan," jelasnya.

 

Michele, yang telah bertugas selama dua tahun di Indonesia itu optimis ekonomi hijau dapat dilakukan meski Eropa sedang dilanda krisis ekonomi.

 

"Saya mengetahui bahwa Eropa sedang mengalami krisis dan Amerika Serikat pun akan melakukan pemilihan umum, tapi ongkos makanan dan energi di dunia semakin mahal, jadi harus ada cara untuk mengatasi masalah tersebut, dan ekonomi hijau dapat menjadi solusi," ungkap Michele.

 

Selain isu ekonomi hijau, tema besar lain yang akan dibahas dalam Rio+20 adalah bagaimana menciptakan kerangka institusional tentang pembangungan berkelanjutan.

"Dalam tema ini juga terdapat empat hal yang didiskusikan, pertama adalah meningkatkan kesatan antara kerangka nasional dan sub-nasional, ini merupakan masalah umum yang dihadapi oleh suatu negara dalam mengimplementasikan suatu kebijakan," kata Michele.

 

Butir ke dua adalah menetapkan tujuan pembangungan berkelanjutan bagi setiap pemerintah masing-masing negara.

 

"Ke tiga adalah membuat laporan pembangunan berkelanjutan secara global secara teratur, saat ini masing-masing negara hanya membuat laporan untuk negaranya saja, belum menyatu secara global," jelas Michele.

 

Sementara yang terakhir adalah membentuk badan antarpemerintahan yang baru dengan tugas mengawasi jalannya pembangunan berkelanjutan.

 

"Badan ini perlu dibentuk karena saat ini ada berbagai badan mengenai lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, padahal seharusnya da satu badan agar memiliki daya dorong yang lebih kuat," katanya.

 

Michele menambahkan bahwa PBB hanya memfasilitasi KTT Bumi sebagai wadah bertemunya para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku bisnis maupun lembaga masyarakat dan tidak dapat memaksakan hasil dari konferensi tersebut.

Pada Rio Summit 1992, dihasilkan Agenda 21 atau Rio Declaration tentang rencana aksi di tingkal global, nasional dan lokal tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

 

Selanjutnya pada 2002, diselenggarakan KTT Bumi di Johannesburg, Afrika Selatan dengan hasil Johannesburg Declaration.(ant/hrb)

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

20 Twin tower buat pekerja siap dibangun di 3 kota

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) kini tengah disibukkan dengan proyek pengerjaan rumah tapak maupun rumah susun (rusun) bagi para pekerja. Bahkan, dalam waktu dekat, sebanyak 20 menara kembar (twin tower) rusun siap dibangun di tiga kota.

 

Ketiga kota yang akan dijadikan lokasi pembangunan rusunawa tersebut adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kota Surabaya.

 

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan, saat ini Kemenpera telah dalam tahap pembangunan sebanyak 24 blok rumah susun sewa (Rusunawa) yang bisa menampung sebanyak 3.856 buruh di berbagai daerah.

 

"Lokasinya cukup strategis dan dekat dengan tempat kerja mereka," kata Djan di Jakarta, Selasa (1/5/2012).

 

Upaya untuk mendorong pembangunan rumah bagi pekerja tersebut diakuinya juga menyusul ditandatanganinya kesepakatan antara Kemenpera, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PT Jamsostek pada 23 April lalu terkait percepatan pembangunan perumahan bagi pekerja atau buruh.

 

Pembangunan tempat tinggal untuk para buruh di lingkungan perumahan itu sendiri akan dibuat dengan menggunakan teknologi tepat guna agar dapat dibangun dalam jangka waktu yang cepat.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah meresmikan Rusunawa yang dibangun oleh PT Jamsostek dan Kemenpera yang berlokasi di kawasan industri Kabil, Batam, pekan lalu.

 

Rusunawa Pekerja-Kabil yang terletak di tanah Badan Pengusahaan (BP) Batam dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni bagi para pekerja baik yang masih lajang maupun sudah berkeluarga.

 

Rusunawa tersebut berjumlah empat menara kembar, masing-masing dua menara kembar dibangun pada 2009 dan 2010 dengan kapasitas total 1.280 unit. Selanjutnya, menurut rencana pembangunan rumah untuk pekerja di Jawa Tengah akan dibangun di atas lahan-lahan yang disediakan perusahaan swasta.

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

SBY stays calm at office as workers stage rallies

For the first time in five years, President Susilo Bambang Yudhoyono neither visited nor greeted workers at their workplaces as part of this ...

more...
No comment yet.