Senator Lampung
31 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Syaiful Amri from Senator Lampung
Scoop.it!

Senator Lampung 9/10/2013

PDIP ANGGAP STA PENGHIANAT


Via Syaiful Amri
Syaiful Amri's insight:

PDIP Sebut STA Penghianat

 

BANDARLAMPUNG - Terseretnya kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, ternyata tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas lembaga itu.

Namun banyak kalangan, kini mulai ragu, terhadap putusan atas gugatan yang telah  di tetapkan MK.  Beberapa diantaranya adalah putusan menyangkut pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung, maupun sejumlah putusan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Lampung.  

Kecurigaan adanya permainan dalam penanganan perkara Pilkada di Lampung ini juga tidak hanya sekadar isapan jempol saja. Salah satunya kedekatan Akil dengan Susi Tur Andayani yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dugaan lain mmuncul setelah ia memiliki jaringan pengacara kondang.

Yang lebih mencengangkan lagi, eratnya hubungan Susi dan Akil tergambar dalam transaksi keuangan di antara keduanya. Dalam laporan transaksi 2010 yang diperoleh, mengalir uang transfer dari rekening Susi ke rekening PT Bank Central Asia nomor 171043XXXX milik Akil Mochtar senilai Rp250 juta pada 5 Agustus 2010.

Transaksi ini dilakukan sehari setelah panel hakim konstitusi tempat Akil menjadi anggota menolak gugatan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah Lampung Selatan, yang dimenangi pasangan Rycko Menoza dan Eki Setyanto. Susi merupakan kuasa hukum pasangan ini.

Sumber lain mengatakan, sepanjang 2009-2010, Akil berulang kali menerima kiriman tunai dari pihak yang beperkara. Bernilai total lebih dari Rp5 miliar, uang dialirkan melalui sekretarisnya, Yuanna Sisilia, dan Daryono, anggota staf MK.

Dimintai konfirmasi soal kebenaran informasi itu, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso menolak menjawab. ’’Data itu bukan untuk dipublikasikan,” katanya.

Terpisah Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Dedi Afrizal menegaskan, pihaknya tidak berkompeten menjawab soal tudingan miring terhadap Susi Tur Andayani yang nota bene merupakan kader PDI Perjuangan yang namanya masuk dalam daftar pencalonan anggota legislatif daerah pemilihan Bandarlampung dengan nomor urut tujuh.  

’’Saya tidak kompeten untuk menjawab itu. Tapi jika KPK punya bukti punya, ya silahkan. Jelas KPK punya target dan punya mekanisme, sah-ah saja, proses hukum dilakukan, karena di negara kita tidak ada satu pun yang kebal hukum. Tapi tetap, bahwa kita harus berpedoman pada praduga tidak beralah,” papar Dedi kepada Senator Lampung tadi malam (9/10).

Dedi pun menegaskan, munculnya pendapat yang menyebutkan adanya kaitan antara Susi Tur Andayani dengan putusan-putusan yang dikeluarkan MK, menjadi hal lumrah. Apalagi kaitan antara hukum dan politik begitu dekat.  

 ’’Ya sekarang ini segala sesuatu, dikaitkan dengan politik itu biasalah. Saya kira ini kebutulan, saja. Sekali lagi tanamkan praduga tidak bersalah, itu yang harus diutamakan,” papar Dedi.

Secara lembaga, Susi Tur Andayani memang sudah mencederai nama partai. ’’Meski keputusan hukum belum final apakah dia bersalah atau tidak, tapi jelas-jelas dia tidak lagi menghormati partai. Anda bayangkan saja, dia kader PDIP kok membela klainnya yang berasal dari Partai Golkar dalam Pilkada Lebak, Banten. Seharusnya ini tidak terjadi, jika memang dia profesional dan menjujung tinggi PDI Perjuangan. Wajar jika dia (Susi, red) kita sebut penghianat!” ungkap Dedi lewat sambungan telepon. 

 Nah disinggung soal terbukanya peluang untuk mencoret nama Susi Tur Andayani dalam pencalonan sebagai anggota legislatif, Dedi yang juga anggota DPRD Lampung ini menegaskan, semua dikembalikan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung.

’’Silahkan dicoret jika memang landasan hukumnya sudah jelas. Kami sangat menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Tapi, jangan sampai putusan yang dibuat juga merugikan hak politik Susi,” kata dia.

Menyangkut hal ini, DPD PDI Perjuangan telah telah memanggil DPC PDIP Kota Bandarlampung untuk membahas lebih dalam. ’’DPD telah memanggil DPC PDIP Bandarlampung. Insya Allah rapat dilangsungkan Kamis (10/10),” pungkas Dedi.

Terpisah, Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Lampung. Yang selanjutnya hasil koordinasi ini akan diasampaikan kepada KPU RI.

’’Dengan status tersangka Susi, KPU Bandarlampung sudah menggelar rapat terkait pencoretan namanya. Tetapi ini harus didasari pula dengan keputusan KPU RI. Dan ini pun sudah kita konsultasikan dengan KPU Lampung,” ujar mantan reporter Indosiar itu. 

Ditambahkan, kasus yang melilit STA harus inkrah. ’’Kita tinggal menunggu inkrah saja. Tapi ini juga persoalan waktu. Nah dalam peraturan yang ada kejahatan korupsi, makar sudah dibedakan. Maka itu kami minta KPU RI yang memutuskan, KPU Bandarlampung hanya meminta terobosan hukum,” tutur pria berkacamata itu.

Dorongan untuk mencoret nama STA dalam bursa pencalonan, lanjut Fauzi akan lebih maksimal, jika ada dorongan dari lembaga terkait untuk menciptakan wakil rakyat bersih dari perkara korupsi. ’’KPU tentu sangat terbantu jika ada dorongan semacam itu.  Alasannya realistis, komitmen mewujudkan Pemilu yang bersih dari KKN,” papar Fauzi. (ful)

 

 

more...
No comment yet.
Rescooped by Syaiful Amri from Senator Lampung
Scoop.it!

Senator Lampung 9/10/2013

PDIP ANGGAP STA PENGHIANAT

more...
Syaiful Amri's curator insight, October 8, 2013 6:16 PM

PDIP Sebut STA Penghianat

 

BANDARLAMPUNG - Terseretnya kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, ternyata tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas lembaga itu.

Namun banyak kalangan, kini mulai ragu, terhadap putusan atas gugatan yang telah  di tetapkan MK.  Beberapa diantaranya adalah putusan menyangkut pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung, maupun sejumlah putusan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Lampung.  

Kecurigaan adanya permainan dalam penanganan perkara Pilkada di Lampung ini juga tidak hanya sekadar isapan jempol saja. Salah satunya kedekatan Akil dengan Susi Tur Andayani yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dugaan lain mmuncul setelah ia memiliki jaringan pengacara kondang.

Yang lebih mencengangkan lagi, eratnya hubungan Susi dan Akil tergambar dalam transaksi keuangan di antara keduanya. Dalam laporan transaksi 2010 yang diperoleh, mengalir uang transfer dari rekening Susi ke rekening PT Bank Central Asia nomor 171043XXXX milik Akil Mochtar senilai Rp250 juta pada 5 Agustus 2010.

Transaksi ini dilakukan sehari setelah panel hakim konstitusi tempat Akil menjadi anggota menolak gugatan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah Lampung Selatan, yang dimenangi pasangan Rycko Menoza dan Eki Setyanto. Susi merupakan kuasa hukum pasangan ini.

Sumber lain mengatakan, sepanjang 2009-2010, Akil berulang kali menerima kiriman tunai dari pihak yang beperkara. Bernilai total lebih dari Rp5 miliar, uang dialirkan melalui sekretarisnya, Yuanna Sisilia, dan Daryono, anggota staf MK.

Dimintai konfirmasi soal kebenaran informasi itu, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso menolak menjawab. ’’Data itu bukan untuk dipublikasikan,” katanya.

Terpisah Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Dedi Afrizal menegaskan, pihaknya tidak berkompeten menjawab soal tudingan miring terhadap Susi Tur Andayani yang nota bene merupakan kader PDI Perjuangan yang namanya masuk dalam daftar pencalonan anggota legislatif daerah pemilihan Bandarlampung dengan nomor urut tujuh.  

’’Saya tidak kompeten untuk menjawab itu. Tapi jika KPK punya bukti punya, ya silahkan. Jelas KPK punya target dan punya mekanisme, sah-ah saja, proses hukum dilakukan, karena di negara kita tidak ada satu pun yang kebal hukum. Tapi tetap, bahwa kita harus berpedoman pada praduga tidak beralah,” papar Dedi kepada Senator Lampung tadi malam (9/10).

Dedi pun menegaskan, munculnya pendapat yang menyebutkan adanya kaitan antara Susi Tur Andayani dengan putusan-putusan yang dikeluarkan MK, menjadi hal lumrah. Apalagi kaitan antara hukum dan politik begitu dekat.  

 ’’Ya sekarang ini segala sesuatu, dikaitkan dengan politik itu biasalah. Saya kira ini kebutulan, saja. Sekali lagi tanamkan praduga tidak bersalah, itu yang harus diutamakan,” papar Dedi.

Secara lembaga, Susi Tur Andayani memang sudah mencederai nama partai. ’’Meski keputusan hukum belum final apakah dia bersalah atau tidak, tapi jelas-jelas dia tidak lagi menghormati partai. Anda bayangkan saja, dia kader PDIP kok membela klainnya yang berasal dari Partai Golkar dalam Pilkada Lebak, Banten. Seharusnya ini tidak terjadi, jika memang dia profesional dan menjujung tinggi PDI Perjuangan. Wajar jika dia (Susi, red) kita sebut penghianat!” ungkap Dedi lewat sambungan telepon. 

 Nah disinggung soal terbukanya peluang untuk mencoret nama Susi Tur Andayani dalam pencalonan sebagai anggota legislatif, Dedi yang juga anggota DPRD Lampung ini menegaskan, semua dikembalikan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung.

’’Silahkan dicoret jika memang landasan hukumnya sudah jelas. Kami sangat menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Tapi, jangan sampai putusan yang dibuat juga merugikan hak politik Susi,” kata dia.

Menyangkut hal ini, DPD PDI Perjuangan telah telah memanggil DPC PDIP Kota Bandarlampung untuk membahas lebih dalam. ’’DPD telah memanggil DPC PDIP Bandarlampung. Insya Allah rapat dilangsungkan Kamis (10/10),” pungkas Dedi.

Terpisah, Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Lampung. Yang selanjutnya hasil koordinasi ini akan diasampaikan kepada KPU RI.

’’Dengan status tersangka Susi, KPU Bandarlampung sudah menggelar rapat terkait pencoretan namanya. Tetapi ini harus didasari pula dengan keputusan KPU RI. Dan ini pun sudah kita konsultasikan dengan KPU Lampung,” ujar mantan reporter Indosiar itu. 

Ditambahkan, kasus yang melilit STA harus inkrah. ’’Kita tinggal menunggu inkrah saja. Tapi ini juga persoalan waktu. Nah dalam peraturan yang ada kejahatan korupsi, makar sudah dibedakan. Maka itu kami minta KPU RI yang memutuskan, KPU Bandarlampung hanya meminta terobosan hukum,” tutur pria berkacamata itu.

Dorongan untuk mencoret nama STA dalam bursa pencalonan, lanjut Fauzi akan lebih maksimal, jika ada dorongan dari lembaga terkait untuk menciptakan wakil rakyat bersih dari perkara korupsi. ’’KPU tentu sangat terbantu jika ada dorongan semacam itu.  Alasannya realistis, komitmen mewujudkan Pemilu yang bersih dari KKN,” papar Fauzi. (ful)

 

 

Scooped by Syaiful Amri
Scoop.it!

Senator Online | Web Edition

senator lampung 09/10/2013

Syaiful Amri's insight:

PDIP Sebut STA Penghianat

 

BANDARLAMPUNG - Terseretnya kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, ternyata tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas lembaga itu.

Namun banyak kalangan, kini mulai ragu, terhadap putusan atas gugatan yang telah  di tetapkan MK.  Beberapa diantaranya adalah putusan menyangkut pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung, maupun sejumlah putusan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Lampung.  

Kecurigaan adanya permainan dalam penanganan perkara Pilkada di Lampung ini juga tidak hanya sekadar isapan jempol saja. Salah satunya kedekatan Akil dengan Susi Tur Andayani yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dugaan lain mmuncul setelah ia memiliki jaringan pengacara kondang.

Yang lebih mencengangkan lagi, eratnya hubungan Susi dan Akil tergambar dalam transaksi keuangan di antara keduanya. Dalam laporan transaksi 2010 yang diperoleh, mengalir uang transfer dari rekening Susi ke rekening PT Bank Central Asia nomor 171043XXXX milik Akil Mochtar senilai Rp250 juta pada 5 Agustus 2010.

Transaksi ini dilakukan sehari setelah panel hakim konstitusi tempat Akil menjadi anggota menolak gugatan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah Lampung Selatan, yang dimenangi pasangan Rycko Menoza dan Eki Setyanto. Susi merupakan kuasa hukum pasangan ini.

Sumber lain mengatakan, sepanjang 2009-2010, Akil berulang kali menerima kiriman tunai dari pihak yang beperkara. Bernilai total lebih dari Rp5 miliar, uang dialirkan melalui sekretarisnya, Yuanna Sisilia, dan Daryono, anggota staf MK.

Dimintai konfirmasi soal kebenaran informasi itu, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso menolak menjawab. ’’Data itu bukan untuk dipublikasikan,” katanya.

Terpisah Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Dedi Afrizal menegaskan, pihaknya tidak berkompeten menjawab soal tudingan miring terhadap Susi Tur Andayani yang nota bene merupakan kader PDI Perjuangan yang namanya masuk dalam daftar pencalonan anggota legislatif daerah pemilihan Bandarlampung dengan nomor urut tujuh.  

’’Saya tidak kompeten untuk menjawab itu. Tapi jika KPK punya bukti punya, ya silahkan. Jelas KPK punya target dan punya mekanisme, sah-ah saja, proses hukum dilakukan, karena di negara kita tidak ada satu pun yang kebal hukum. Tapi tetap, bahwa kita harus berpedoman pada praduga tidak beralah,” papar Dedi kepada Senator Lampung tadi malam (9/10).

Dedi pun menegaskan, munculnya pendapat yang menyebutkan adanya kaitan antara Susi Tur Andayani dengan putusan-putusan yang dikeluarkan MK, menjadi hal lumrah. Apalagi kaitan antara hukum dan politik begitu dekat.  

 ’’Ya sekarang ini segala sesuatu, dikaitkan dengan politik itu biasalah. Saya kira ini kebutulan, saja. Sekali lagi tanamkan praduga tidak bersalah, itu yang harus diutamakan,” papar Dedi.

Secara lembaga, Susi Tur Andayani memang sudah mencederai nama partai. ’’Meski keputusan hukum belum final apakah dia bersalah atau tidak, tapi jelas-jelas dia tidak lagi menghormati partai. Anda bayangkan saja, dia kader PDIP kok membela klainnya yang berasal dari Partai Golkar dalam Pilkada Lebak, Banten. Seharusnya ini tidak terjadi, jika memang dia profesional dan menjujung tinggi PDI Perjuangan. Wajar jika dia (Susi, red) kita sebut penghianat!” ungkap Dedi lewat sambungan telepon. 

 Nah disinggung soal terbukanya peluang untuk mencoret nama Susi Tur Andayani dalam pencalonan sebagai anggota legislatif, Dedi yang juga anggota DPRD Lampung ini menegaskan, semua dikembalikan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung.

’’Silahkan dicoret jika memang landasan hukumnya sudah jelas. Kami sangat menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Tapi, jangan sampai putusan yang dibuat juga merugikan hak politik Susi,” kata dia.

Menyangkut hal ini, DPD PDI Perjuangan telah telah memanggil DPC PDIP Kota Bandarlampung untuk membahas lebih dalam. ’’DPD telah memanggil DPC PDIP Bandarlampung. Insya Allah rapat dilangsungkan Kamis (10/10),” pungkas Dedi.

Terpisah, Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Lampung. Yang selanjutnya hasil koordinasi ini akan diasampaikan kepada KPU RI.

’’Dengan status tersangka Susi, KPU Bandarlampung sudah menggelar rapat terkait pencoretan namanya. Tetapi ini harus didasari pula dengan keputusan KPU RI. Dan ini pun sudah kita konsultasikan dengan KPU Lampung,” ujar mantan reporter Indosiar itu. 

Ditambahkan, kasus yang melilit STA harus inkrah. ’’Kita tinggal menunggu inkrah saja. Tapi ini juga persoalan waktu. Nah dalam peraturan yang ada kejahatan korupsi, makar sudah dibedakan. Maka itu kami minta KPU RI yang memutuskan, KPU Bandarlampung hanya meminta terobosan hukum,” tutur pria berkacamata itu.

Dorongan untuk mencoret nama STA dalam bursa pencalonan, lanjut Fauzi akan lebih maksimal, jika ada dorongan dari lembaga terkait untuk menciptakan wakil rakyat bersih dari perkara korupsi. ’’KPU tentu sangat terbantu jika ada dorongan semacam itu.  Alasannya realistis, komitmen mewujudkan Pemilu yang bersih dari KKN,” papar Fauzi. (ful)

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Syaiful Amri
Scoop.it!

Senator Lampung 9/10/2013

PDIP ANGGAP STA PENGHIANAT

more...
Syaiful Amri's curator insight, October 8, 2013 6:16 PM

PDIP Sebut STA Penghianat

 

BANDARLAMPUNG - Terseretnya kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, ternyata tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas lembaga itu.

Namun banyak kalangan, kini mulai ragu, terhadap putusan atas gugatan yang telah  di tetapkan MK.  Beberapa diantaranya adalah putusan menyangkut pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung, maupun sejumlah putusan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Lampung.  

Kecurigaan adanya permainan dalam penanganan perkara Pilkada di Lampung ini juga tidak hanya sekadar isapan jempol saja. Salah satunya kedekatan Akil dengan Susi Tur Andayani yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dugaan lain mmuncul setelah ia memiliki jaringan pengacara kondang.

Yang lebih mencengangkan lagi, eratnya hubungan Susi dan Akil tergambar dalam transaksi keuangan di antara keduanya. Dalam laporan transaksi 2010 yang diperoleh, mengalir uang transfer dari rekening Susi ke rekening PT Bank Central Asia nomor 171043XXXX milik Akil Mochtar senilai Rp250 juta pada 5 Agustus 2010.

Transaksi ini dilakukan sehari setelah panel hakim konstitusi tempat Akil menjadi anggota menolak gugatan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah Lampung Selatan, yang dimenangi pasangan Rycko Menoza dan Eki Setyanto. Susi merupakan kuasa hukum pasangan ini.

Sumber lain mengatakan, sepanjang 2009-2010, Akil berulang kali menerima kiriman tunai dari pihak yang beperkara. Bernilai total lebih dari Rp5 miliar, uang dialirkan melalui sekretarisnya, Yuanna Sisilia, dan Daryono, anggota staf MK.

Dimintai konfirmasi soal kebenaran informasi itu, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso menolak menjawab. ’’Data itu bukan untuk dipublikasikan,” katanya.

Terpisah Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Dedi Afrizal menegaskan, pihaknya tidak berkompeten menjawab soal tudingan miring terhadap Susi Tur Andayani yang nota bene merupakan kader PDI Perjuangan yang namanya masuk dalam daftar pencalonan anggota legislatif daerah pemilihan Bandarlampung dengan nomor urut tujuh.  

’’Saya tidak kompeten untuk menjawab itu. Tapi jika KPK punya bukti punya, ya silahkan. Jelas KPK punya target dan punya mekanisme, sah-ah saja, proses hukum dilakukan, karena di negara kita tidak ada satu pun yang kebal hukum. Tapi tetap, bahwa kita harus berpedoman pada praduga tidak beralah,” papar Dedi kepada Senator Lampung tadi malam (9/10).

Dedi pun menegaskan, munculnya pendapat yang menyebutkan adanya kaitan antara Susi Tur Andayani dengan putusan-putusan yang dikeluarkan MK, menjadi hal lumrah. Apalagi kaitan antara hukum dan politik begitu dekat.  

 ’’Ya sekarang ini segala sesuatu, dikaitkan dengan politik itu biasalah. Saya kira ini kebutulan, saja. Sekali lagi tanamkan praduga tidak bersalah, itu yang harus diutamakan,” papar Dedi.

Secara lembaga, Susi Tur Andayani memang sudah mencederai nama partai. ’’Meski keputusan hukum belum final apakah dia bersalah atau tidak, tapi jelas-jelas dia tidak lagi menghormati partai. Anda bayangkan saja, dia kader PDIP kok membela klainnya yang berasal dari Partai Golkar dalam Pilkada Lebak, Banten. Seharusnya ini tidak terjadi, jika memang dia profesional dan menjujung tinggi PDI Perjuangan. Wajar jika dia (Susi, red) kita sebut penghianat!” ungkap Dedi lewat sambungan telepon. 

 Nah disinggung soal terbukanya peluang untuk mencoret nama Susi Tur Andayani dalam pencalonan sebagai anggota legislatif, Dedi yang juga anggota DPRD Lampung ini menegaskan, semua dikembalikan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung.

’’Silahkan dicoret jika memang landasan hukumnya sudah jelas. Kami sangat menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Tapi, jangan sampai putusan yang dibuat juga merugikan hak politik Susi,” kata dia.

Menyangkut hal ini, DPD PDI Perjuangan telah telah memanggil DPC PDIP Kota Bandarlampung untuk membahas lebih dalam. ’’DPD telah memanggil DPC PDIP Bandarlampung. Insya Allah rapat dilangsungkan Kamis (10/10),” pungkas Dedi.

Terpisah, Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Lampung. Yang selanjutnya hasil koordinasi ini akan diasampaikan kepada KPU RI.

’’Dengan status tersangka Susi, KPU Bandarlampung sudah menggelar rapat terkait pencoretan namanya. Tetapi ini harus didasari pula dengan keputusan KPU RI. Dan ini pun sudah kita konsultasikan dengan KPU Lampung,” ujar mantan reporter Indosiar itu. 

Ditambahkan, kasus yang melilit STA harus inkrah. ’’Kita tinggal menunggu inkrah saja. Tapi ini juga persoalan waktu. Nah dalam peraturan yang ada kejahatan korupsi, makar sudah dibedakan. Maka itu kami minta KPU RI yang memutuskan, KPU Bandarlampung hanya meminta terobosan hukum,” tutur pria berkacamata itu.

Dorongan untuk mencoret nama STA dalam bursa pencalonan, lanjut Fauzi akan lebih maksimal, jika ada dorongan dari lembaga terkait untuk menciptakan wakil rakyat bersih dari perkara korupsi. ’’KPU tentu sangat terbantu jika ada dorongan semacam itu.  Alasannya realistis, komitmen mewujudkan Pemilu yang bersih dari KKN,” papar Fauzi. (ful)