humanity
9 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Adventianingtyas S from Artikel
Scoop.it!

PERNYATAAN SIKAP PERINGATAN HARI BURUH SEDUNIA FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

PERNYATAAN SIKAP PERINGATAN HARI BURUH SEDUNIA

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

 

“Gerakan Rakyat Melawan Rezim SBY-Budiono Boneka Imperialis AS. Tolak Kenaikan Harga BBM-Naikkan Upah - Turunkan dan Kontrol Harga-harga Kebutuhan Pokok- Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industrialsiasi Nasional untuk Rakyat”.

 

Salam Demokrasi !!

Sebagai penghormatan terhadap perjuangan buruh, 1 Mei dijadikan sebagai hari libur nasional, pada 1946 lalu. Soeharto mencoba mengharamkan peringatan hari buruh dan memaksakan 20 Februari sebagai hari pekerja. Kampanye anti hari buruh oleh Soeharto seturut dengan propaganda Amerika Serikat untuk menghancurkan kekuatan demokrasi di dunia.

 

Sejak 1998 lalu, Hari Buruh Sedunia kembali diperingati. Memperingati, bukan merayakan! Memperingati bahwa hak-hak demokratis buruh masih dan sedang dirampas oleh kapitalis monopoli dunia melalui rezim Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. SBY-Boediono memiliki watak tidak jauh berbeda dengan Soeharto, bahkan lebih bengis. SBY-Boediono melalui aparat negara dan berbagai instrumen hukum merampas hak-hak dasar buruh, buruh-perempuan, kaum tani, pelajar-pemuda, kaum miskin perkotaan dan pekerja sosial.

 

Bagaimana SBY-Boediono merampas hak-hak dasar rakyat?

 

Seperti diketahui, rezim SBY-Boediono memberikan berbagai kemudahan untuk investor asing. Di antaranya, dukungan dana untuk membangun infrastruktur dalam proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan pemberian insentif pengurangan pajak penghasilan (tax holiday) dan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. SBY-Boediono mengambil tindakan di atas untuk membantu pemilik kapital raksasa dari ambang kehancuran. Selama 2011 saja anggaran Amerika Serikat (AS) terus defisit hingga mencapai 8,6 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan rasio utangnya mencapai 90 persen. Sementara Uni Eropa (UE) mengalami defisit anggaran rata-rata sebesar 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang sebesar 80 persen. Peringkat investasi (investment grade) di negara maju kian buram. Mereka melakukan konsolidasi fiskal dengan cara memangkas anggaran publik, menambah pinjaman dan mencari pasar baru.

 

Sebagai salah satu upayanya, Imperialisme (Kapitalisme monopoli) mengajak (Mengkonsolidasikan) negara-negara lain untuk “berpartisipasi” dalam menyelesaikan krisis yang dialaminya. Forum-forum tingkat internasional dan regional seperti G-20, KTT APEC dan KTT ASEAN, mengindikasikan kepentingan tersebut. G-20 telah memperbincangkan instabilitas pasar finansial dan mekanisme ‘gotong royong’ dalam menanggung krisis, KTT APEC memutuskan tentang penghilangan hambatan tarif perdagangan antar negara, mendorong perekonomian ‘ramah lingkungan’ (monetisasi alam), penghapusan subsidi bahan bakar minyak, dan penguatan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Keputusan di atas dikongkretkan dalam hasil pertemuan regional KTT Asia Timur, KTT ASEAN ke-19, dan pertemuan ASEAN +3 (Jepang, China dan Korea Selatan) di Nusa Dua Bali pada November 2011.

 

Kapitalis Monopoli mendapatkan berbagai kemudahan dalam menjalankan seluruh skema penghisapannya didalam negeri, sementara Indonesia dijadikan barang loakan untuk pasar-pasar negara maju, tanahnya dirampas untuk membangun pabrik-pabrik usaha multinasional serta ekspansi perkebunan skala besar dan warganya menganggur dan menjadi sasaran tenaga kerja murah yang siap diperjualkan baik didalam maupun luar negeri melalui berbagai lembaga outsourcing dan yayasan penyalur tenaga kerja atau PJTKI. Pasalnya, lebih dari 50 persen buruh di Indonesia berpendidikan rendah dan tidak terampil, selain karena tidak berkualitas juga sulit dijangkau karena mahalnya biaya pendidikan. Sementara anggaran negara dihabiskan untuk membayar hutang dan membiayai birokrasi.

 

Sejak 10 tahun terakhir kenaikan upah buruh tidak lebih dari 10 persen. Upah yang diterima buruh hanya cukup untuk menutupi kebutuhan selama tiga minggu. Di kalangan buruh tani dan buruh bangunan, upah buruh hanya cukup dua minggu. Segenap buruh di seluruh sektor yang tersedia tidak memiliki kepastian pendapatan dan kepastian kerja. Sebabnya, SBY-Boediono menjalankan politik liberalisasi pasar yang membiarkan harga ditentukan oleh pedagang besar dan mekanisme moneter. Selain itu, liberalisasi pun dijalankan dalam kesempatan kerja dalam bentuk praktik buruh kontrak dan alih daya (outsourcing). Politik upah murah dilanggengkan melalui Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005. Dan, politik perbudakan modern dilanggengkan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

 

Perbudakan modern dilakukan pula dengan mengirimkan tenaga kerja keluar negeri (BMI). Dari buruh migran, SBY-Boediono merampas remitansi buruh. Per Oktober 2010 remitansi buruh migran mencapai 7,135 miliar dollar AS atau sekitar 1,3 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB), lebih besar dari bantuan pembangunan negara asing yang hanya 1,2 miliar dollar AS. Buruh migran adalah penyumbang terbesar kedua setelah minyak dan gas. Menjadi buruh migran di luar negeri merupakan cerminan ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja sekaligus memenuhi pendidikan yang berkualitas.

 

Melalui skema politik upah murah yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, Buruh migran pun tidak terhindarkan dari perampasan upah. Terhadap Buruh migran, pemerintah melakukan perampsan upah melalui biaya penempatan yang tinggi (Overcharging) yang harus ditanggung oleh BMI, Asuransi hingga tabungan wajib yang sama sekali tidak dipahami oleh BMI kedudukan dan fungsinya. Buruh migran dihadapkan dengan berbagai problem sejak keberangkatan, selama keberangkatan, selama bekerja hingga kepulangan. Karenanya, tidak heran jika selama ini banyak BMI yang pulang tanpa penghasilan, pulang dengan luka bahkan tidak sedikit yang pulang tinggal nama (Meninggal) akibat kekerasan yang dialami ditempat kerja. Terbunuhnya, 3 (tiga) TKI di Malaysia baru-baru ini merupakan bukti bahwa rezim SBY-Boediono tidak memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerjanya. Sementara itu, Pemerintah tetap menargetkan pengiriman tenaga kerja keluar Negeri mencapai minimal 1-2 juta pertahun.

 

Diberangusnya hak-hak berorganisasi di kalangan buruh dan dikriminalkannya kaum tani dan buruh merupakan pintu masuk untuk merampas upah dan tanah. Perampasan upah, tanah dan, kesempatan kerja merupakan startegi kapitalis monopoli dunia mempertahankan dirinya dari ambang kehancuran.

 

Atas dasar pertimbangan di atas, kami Front Perjuangan Rakyat (FPR), yang terdiri dari organisasi buruh, tani, pelajar-pemuda, perempuan, organisasi sosial, dan individu menyatakan, tidak rela menyumbangkan upah, tanah dan hak-hak dasar kami dikorbankan untuk membantu kapitalis monopoli dunia yang sedang krisis, “Lawan Perampasan Upah, Tolak penaikan Harga BBM- Turunkan dan Kontrol Harga-harga Kebutuhan Pokok-Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industrialsiasi Nasional untuk Rakyat”. Dan untuk itu pula dalam momentum peringatan hari buruh sedunia (May Day) 1 Mei 2012 Front Perjuangan Rakyat (FPR) Menuntut:

 

1. Naikkan upah buruh dan Hentikakan seluruh skema politik upah murah serta Cabut Permen 17/2005; Kepmen 231/2003 dan Permen 1/1999.Hapuskan system kerja kontrak dan Outsourching.

 

2. Berikan Jaminan kebebasan berserikat dan Hentikan Pemberangusan serikat dalam berbagai bentuk.

 

3. Sediakan Lapangan pekerjaan bagi Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia

 

4. Tolak Kenaikan Harga BBM dan Turunkan serta Kontrol harga-harga kebutuhan pokok rakyat.Cabut UU Migas no. 22/2001, UU no. 11/1967 dan UU Penanaman Modal no. 25/2007 yang mengabdi pada imperialis.

 

5. Berikan Perlindungan Sejati bagi Buruh Migrant dan keluarganya.Cabut UU 39/2004 dan segera bentuk undang-undang yang berpihak pada BMI dan Keluarganya.

 

6. Hentikan Komersialisasi pendidikan dan Tolak RUU PT.

 

7. Hentikan Perampasan dan Penggusuran Tanah rakyat.Menolak dan Hentikan Privatisasi asset-aset Negara terutama BUMN dalam bentuk apapun.

 

8. Hentikan Kekerasan -Kriminalisasi- segala bentuk intimidasi dan teror terhadap Rakyat dan Bebaskan tanpa syarat kaum tani dan rakyat lainnya yang ditahan karena berjuang menuntut hak-hak sosial-ekonomi dan hak-hak sipil demokratisnya.

 

9. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun segera Industrialisasi Nasional untuk Rakyat.

 

10. Jadikan 1 Mei sebagai hari buruh dan Libur Nasional

 

11. Menuntut adanya Jaminan Sosial bagi kaum buruh dan seluruh rakyat yang di tanggung sepenuhnya oleh Negara; Menuntut dihentikannya praktek diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan serta perdagangan anak dan perempuan;

12. Hentikan Korupsi. Tangkap, Adili dan Sita Seluruh Harta Para Koruptor.

 

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan sampaikan untuk menjadi perhatian pihak-pihak terkait terutama pemerintahan rezim SBY-Budiono untuk segera memenuhi tuntutaan-tuntutan rakyat. Melalui ini juga kami dari Front Perjuangan Rakyat Indonesia (FPR) menyampaikan SELAMAT Hari Buruh Internasional (MayDay) 1 Mei 2012. Bangkitakan-Organisasikan dan Gerakan massa rakyat seluas-luasnya. Gelorakan terus perjuangan massa hingga kemenangan ada di tangan rakyat.

Jayalah Perjuangan Rakyat !!

Hidup Kaum Buruh Indonesia!!

Hidup Rakyat Indonesia!!

Lawan Seluruh Kebijakan Pemerintah SBY yang Anti-Rakyat!

 

Jakarta 1 Mei 2012

Hormat kami

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

 

 

RUDI HB DAMAN

 

 

KOORDINATOR

 


Via Informasi Perburuhan Sedane
more...
No comment yet.
Rescooped by Adventianingtyas S from Artikel
Scoop.it!

Marsinah: Korban Orde Baru, Pahlawan Orde Baru

Oleh Harry Wibowo

 

Jasad Marsinah diketahui publik tergeletak di sebuah gubuk berdinding terbuka di pinggir sawah dekat hutan jati, di dusun Jegong, desa Wilangan, kabupaten Nganjuk, lebih seratus kilometer dari pondokannya di pemukiman buruh desa Siring, Porong. Tak pernah diketahui dengan pasti siapa yang meletakkan mayatnya, siapa yang kebetulan menemukkannya pertama kali, dan kapan? Sabtu 8 Mei 1993 atau keesokan hari Minggunya? Seperti juga tak pernah terungkap melalui cara apapun: liputan pers, pencarian fakta, penyidikan polisi, bahkan para dukun maupun pengadilan, oleh siapa ia dianaya dan di(ter)bunuh? Di mana dan kapan ia meregang nyawa, Rabu malam 5 Mei 1993 atau beberapa hari sesudahnya? Kita cuma bisa berspekulasi dan menduga-duga. Kita memang bisa mereka-reka motif pembunuhan dan menafsirkan kesimpulannya sendiri. Tapi kita tak mampu mengungkap fakta-faktanya. Kunci kematiannya tetap gelap penuh misteri hingga kini, walau tujuh tahun berselang.

 

Memang bukan fakta-fakta pembunuhan itu yang penting kemudian, melainkan jalinan citra yang tersusun melalui serangkain pertarungan wacana yang rumit. Para pembunuh mengesankan Marsinah diperkosa. Para aktivis perburuhan menyanjungnya sebagai suri teladan pejuang buruh. Penguasa militer pusat dibantu setempat merekayasa penyelubungan kasusnya sekaligus menyusun skenario peradilan. Kepolisian setempat menyidik tersangka palsu. Para feminis mengagungkannya sebagai korban kekerasan perempuan. Para seniman mendramatisasi nasibnya ke dalam lagu, mengabadikanya dalam monumen, patung, lukisan, panggung teater dan seni rupa instalasi. Para aktivis hak asasi menganugerahi Yap Thiam Hien Award bagi kegigihannya. Khalayak awam prihatin dan bersimpati membuka dompet sumbangan bagi keluarganya. Para birokrat serikat pekerja melambangkanya sebagai korban kesewenangan majikan. Keluarganya sendiri yang sederhana, sebagaimana kebanyakan sikap keluarga pedesaan Jawa, menerimanya dengan pasrah dan tabah. Dan seterusnya, dan seterusnya.

 

Marsinah, tipikal buruh perempuan desa yang mengkota tapi terpinggirkan, tiba-tiba muncul sebagai pahlawan di tengah hiruk pikuk industrialisasi manufaktur dan represi penguasa di pertengahan dasawarsa 90-an. Ia bukan hanya mewakili ‘nasib malang’ jutaan buruh perempuan yang menggantungkan masa depannya pada pabrik-pabrik padat karya berupah rendah, berkondisi kerja buruk, dan tak terlindungi hukum, tapi pembunuhannya yang dimediasikan dan diartikulasikan oleh media massa menyediakan arena diskursif bagi pertarungan berbagai kepentingan dan hubungan kuasa: buruh-buruh, pengusaha, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, birokrasi militer, kepolisian, dan sistem peradilan.

 

Kunjungi selengkapnya di:

http://lembagainformasiperburuhansedane.blogspot.com/2012/05/marsinah-korban-orde-baru-pahlawan-orde.html

 

Artikel-artikel “Pahlawan Kita”:

 

Marsinah: Korban Orde Baru, Pahlawan Orde Baru

 

Mengenang Bambang Harri (Jember, 5 Juli 1959 – Bandung, 23 Februari 2008)

 

Rodiah, Hari Kartini dan Hari Buruh Sedunia

 

Bebaskan Somyot Pruksakasemsuk: Aktivis Buruh dan Demokrasi Thailand

 

Chun Tae-il: Cahaya Inspirasi untuk Gerakan Buruh

 

Sosialisme Revolusioner Semaoen

 

Mengenang Fauzi Abdullah (1949-2009)


Via Informasi Perburuhan Sedane
more...
No comment yet.