Artikel
Follow
Find
3.4K views | +1 today
 
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
onto Artikel
Scoop.it!

LEMAHNYA PROTEKSI PEMERINTAH TERHADAP BURUH NIKE INDONESIA | fitri baroroh touring the world

LEMAHNYA PROTEKSI PEMERINTAH TERHADAP BURUH NIKE INDONESIA | fitri baroroh touring the world | Artikel | Scoop.it

LEMAHNYA PROTEKSI PEMERINTAH TERHADAP BURUH NIKE INDONESIA

Posted by fitribaroroh on Feb 2, 2012 in class|Subscribe

by Chatarina Tri Hastuti, Fitri Baroroh, Try Reza, Muhammad Hanif

I. Pendahuluan

Dalam Industrialisasi, buruh mempunyai peran yang sangat penting sehingga secara tidak langsung buruh juga berperan penting dalam perdagangan internasional. Dalam WTO pun isu mengenai perlindungan buruh juga menjadi topik yang serius. Perlindungan buruh dalam konteksnya sebagai bentuk proteksionisme baru sering diperdebatkan. Hal ini berdasarkan banyak fakta mengejutkan dan memprihatinkan yang masih terjadi terhadap buruh tak terkecuali buruh Nike di Indonesia.

Nike. Inc merupakan perusahaan multinasional terkemuka yang menghasilkan produk sepatu dan perlengkapan olah raga ternama di dunia. Perusahaan ini menyerahkan semua pengerjaan produksinya ke pihak ketiga termasuk Indonesia.

Pada tahun 1970an Nike memusatkan produksinya di Jepang karena upah buruh di Jepang lebih murah dibanding di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1982, sebagian besar produk Nike dihasilkan di Korea dan Taiwan. Namun, karena upah buruh di kedua negara tersebut kian mahal, Nike merelokasi perusahaannya ke Indonesia, Cina, dan Vietnam.

Dalam kasus buruh Nike Indonesia, Nike telah membuat banyak pelanggaran yang berkaitan dengan kaum buruh. Nike telah mereduksi kekuatan kaum buruh sehingga kaum buruh amat rentan kehilangan pekerjaan mereka dengan aneka alasan pabrik mudah digeser ke tempat lain yang upah buruhnya lebih rendah. Buruh juga mudah kehilangan hak-haknya seperti dalam masalah pesangon, dalam hal berserikat dengan para pekerja lainnya, dalam hal upah dan jam kerja. Selain itu buruh juga sering mendapat kekerasan baik fisik maupun psikis.

II. Perumusan Masalah

1. Mengapa pemerintah Indonesia lemah dalam memproteksi buruh Nike Indonesia?

III. Pembahasan

Sebelum membahas mengenai lemahnya peran pemerintah dalam memproteksi buruh Nike di Indonesia, perlu diketahui mengenai Nike Indonesia lebih lanjut.

o Profil Nike Indonesia

Pada awal tahun 1990-an, Produk Nike di hasilkan oleh enam pabrik yang mempekerjakan 25.000 pekerja. Empat diantaranya milik suplier Nike Korea. Nike mempunyai standar panduan kebijakan pabrik perusahaan seperti yang dapat dilihat dalam kutipan berikut:

“The core standards are set forth below.

1. Forced Labor. The contractor does not use forced labor in any form — prison, indentured, bonded or otherwise.

2. Child Labor. The contractor does not employ any person below the age of 18 to produce footwear. The contractor does not employ any person below the age of 16 to produce apparel, accessories or equipment. If at the time Nike production begins, the contractor employs people of the legal working age who are at least 15, that employment may continue, but the contractor will not hire any person going forward who is younger than the Nike or legal age limit, whichever is higher. To further ensure these age standards are complied with, the contractor does not use any form of homework for Nike production.

3. Compensation. The contractor provides each employee at least the minimum wage, or the prevailing industry wage, whichever is higher; provides each employee a clear, written accounting for every pay period; and does not deduct from employee pay for disciplinary infractions.

4. Benefits. The contractor provides each employee all legally mandated benefits

5. Hours of Work/Overtime. The contractor complies with legally mandated work hours; uses overtime only when each employee is fully compensated according to local law; informs each employee at the time of hiring if mandatory overtime is a condition of employment; and on a regularly scheduled basis provides one day off in seven, and requires no more than 60 hours of work per week on a regularly scheduled basis, or complies with local limits if they are lower.

6. Environment, Safety and Health (ES&H). From suppliers to factories to distributors and to retailers, Nike considers every member of our supply chain as partners in our business. As such, we’ve worked with our Asian partners to achieve specific environmental, health and safety goals, beginning with a program called MESH (Management of Environment, Safety and Health).

7. Documentation and Inspection. The contractor maintains on file all documentation needed to demonstrate compliance with this Code of Conduct and required laws; agrees to make these documents available for Nike or its designated monitor; and agrees to submit to inspections with or without prior notice.”

Berdasarkan kutipan diatas terlihat jelas bahwa Nike membuat kesepakatan yang ideal mengenai buruh nya diantaranya Nike tidak akan mempekerjakan buruh dibawah umur, Nike akan memberikan upah yang layak, Nike akan memberikan banyak keuntungan, Nike akan memberikan hak buruh setiap kali melakukan lembur, dll.

Data yang diambil dari sumber yang berbeda juga menujukan hal yang hampir sama, mengenai pelanggaran kebijakan yang dibuat oleh Nike sendiri.

Standar Panduan Kebijakan Nike:

Karyawan kontraktor tidak bekerja lebih dari 60 jam per minggu, atau jam kerja reguler dan lembur yang diperbolehkan oleh undang-undang di negara produsen, pilih yang paling sedikit. Jam kerja lembur disetujui oleh kedua belah pihak dan mendapatkan kompensasi dengan bayaran premium. Karyawan berhak atas minimal 24 jam istirahat secara berturut-turut untuk setiap periode tujuh hari.

Fakta Jam kerja di Lapangan:

· 50% hingga 100% buruh Nike, jam kerja melebihi yang ditentukan oleh Code of Conduct.· 25% hingga 50% pabrik Nike, buruh bekerja selama 7 hari dalam seminggu.· 25% hingga 50% pabrik Nike, jam kerja buruh melebihi jam kerja yang diatur secara hokum.· 25% pabrik Nike, pekerja dihukum ketika menolak bekerja lembur.

Fakta lain yang mengejutkan adalah mengenai upah para buruh yang tidak sebanding dengan harga sepasang sepatu yang dibandrol oleh Nike. Gaji sebulan dari buruh pabrik HASI (tidak termasuk lembur) yang sudah bekerja selama 10 tahun sebesar Rp 900.000,- atau sama dengan $97,8 (dengan kurs Rp 9.200/ $1) yang berarti mereka hanya mendapatkan RP 30.000,-/harinya atau setara dengan $ 3,3. Dengan pendapatan harian sebesar $3,3 terebut mereka bisa membuat sejumlah sepatu Nike yang dijual oleh pabrik ke Nike di kisaran $11-$20. Sedangkan untuk satu pasang sepatu Nike bisa dibanderol seharga $60 (Rp 552.000,-). Berdasarkan gambaran tersebut, Nike sudah dipastikan tidak mengahargai buruh dengan sepantasnya. Mengingat dengan gaji Rp 900.000,-/bulan bagi buruh pabrik yang tinggal di Tangerang adalah jauh dari cukup karena harga kebutuhan maupun ongkos transportasi semakin meningkat.

Sepasang sepatu Nike bisa berharga lebih dari 100 dollar AS. Dengan posisi ini, Nike jelas mampu mengeruk uang dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan Nike mampu membayar Michael Jordan sebesar 20 juta dollar per tahun untuk membantu menciptakan citra Nike. Demikian pula Andre Agassi yang bisa memperoleh 100 juta dollar untuk kontrak iklan selama 10 tahun. Sementara itu bos dan dedengkot Nike Inc, Philip H. Knight, mengantongi gaji dan bonus sebesar 864.583 dollar dan 787.500 dollar pada tahun 1995. Jumlah ini belum termasuk stok Nike sebesar 4,5 biliun dollar. Dari harga sepatu sekitar 100 dollar AS tersebut, hanya sekitar 2,46 dollar per hari yang disisihkan untuk buruh di Indonesia. Itupun dihitung sebelum ada krisis moneter. Sementara buruh di Vietnam hanya menerima 1 dollar.

Fakta yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda dengan standar panduan kebijakan. Tidak ada fakta yang berpihak pada kaum buruh

o Usaha pemerintah

Sejauh ini pemerintah Indonesia belum melakukan hal yang signifikan terhadap buruh. Hari buruh yang ditandai dengan demo pun tampak sia sia belaka. Usaha proteksi yang dilakukan pemerintah sangat lemah.

Pemerintah Indonesia berusaha mengupayakan akan meningkatkan upah buruh Nike minimun terhadap tekanan yang dialami buruh Nike justru menjadi ancaman, karena Nike justru mengancam akan memindahkan investasi ke Vietnam. Hal inilah yang ditakuti oleh pemerintah Indonesia, karena pada dasarnya buruh Nike di indonesia yang berjumlah kurang lebih 14000 tersebut akan kehilangan pekerjaannya jika perpindahan investasi tersebut terlaksana. Hal tersebut tentunya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia yang jelas sudah relatif banyak, dan sampai saat ini belum ada tindakan dan upaya yang nyata untuk menanggulanginya.

Justru simpati banyak berdatangan dari aktivis buruh yang ada di Amerika, Sebagian masyarakat AS pun berduyun-duyun menggelar aksi protes, bahkan gerakan anti-Nike muncul sebagai dampak akan ketidaksetujuan mereka. Aksi protes dan gerakan anti-Nike ini tersebar di beberapa negara bagian AS, sampai di beberapa bagian di belahan dunia. Di Oregon, tempat kantor pusat Nike Inc, masyarakat tampak tak jenuh-jenuhnya menyatroni Nike Town di jantung kota Portland dan kantor pusat Nike di Beaverton, tak jauh dari Portland.

 

more...
No comment yet.
Artikel
Opini, liputan, analisis
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Marsinah: Korban Orde Baru, Pahlawan Orde Baru

Oleh Harry Wibowo

 

Jasad Marsinah diketahui publik tergeletak di sebuah gubuk berdinding terbuka di pinggir sawah dekat hutan jati, di dusun Jegong, desa Wilangan, kabupaten Nganjuk, lebih seratus kilometer dari pondokannya di pemukiman buruh desa Siring, Porong. Tak pernah diketahui dengan pasti siapa yang meletakkan mayatnya, siapa yang kebetulan menemukkannya pertama kali, dan kapan? Sabtu 8 Mei 1993 atau keesokan hari Minggunya? Seperti juga tak pernah terungkap melalui cara apapun: liputan pers, pencarian fakta, penyidikan polisi, bahkan para dukun maupun pengadilan, oleh siapa ia dianaya dan di(ter)bunuh? Di mana dan kapan ia meregang nyawa, Rabu malam 5 Mei 1993 atau beberapa hari sesudahnya? Kita cuma bisa berspekulasi dan menduga-duga. Kita memang bisa mereka-reka motif pembunuhan dan menafsirkan kesimpulannya sendiri. Tapi kita tak mampu mengungkap fakta-faktanya. Kunci kematiannya tetap gelap penuh misteri hingga kini, walau tujuh tahun berselang.

 

Memang bukan fakta-fakta pembunuhan itu yang penting kemudian, melainkan jalinan citra yang tersusun melalui serangkain pertarungan wacana yang rumit. Para pembunuh mengesankan Marsinah diperkosa. Para aktivis perburuhan menyanjungnya sebagai suri teladan pejuang buruh. Penguasa militer pusat dibantu setempat merekayasa penyelubungan kasusnya sekaligus menyusun skenario peradilan. Kepolisian setempat menyidik tersangka palsu. Para feminis mengagungkannya sebagai korban kekerasan perempuan. Para seniman mendramatisasi nasibnya ke dalam lagu, mengabadikanya dalam monumen, patung, lukisan, panggung teater dan seni rupa instalasi. Para aktivis hak asasi menganugerahi Yap Thiam Hien Award bagi kegigihannya. Khalayak awam prihatin dan bersimpati membuka dompet sumbangan bagi keluarganya. Para birokrat serikat pekerja melambangkanya sebagai korban kesewenangan majikan. Keluarganya sendiri yang sederhana, sebagaimana kebanyakan sikap keluarga pedesaan Jawa, menerimanya dengan pasrah dan tabah. Dan seterusnya, dan seterusnya.

 

Marsinah, tipikal buruh perempuan desa yang mengkota tapi terpinggirkan, tiba-tiba muncul sebagai pahlawan di tengah hiruk pikuk industrialisasi manufaktur dan represi penguasa di pertengahan dasawarsa 90-an. Ia bukan hanya mewakili ‘nasib malang’ jutaan buruh perempuan yang menggantungkan masa depannya pada pabrik-pabrik padat karya berupah rendah, berkondisi kerja buruk, dan tak terlindungi hukum, tapi pembunuhannya yang dimediasikan dan diartikulasikan oleh media massa menyediakan arena diskursif bagi pertarungan berbagai kepentingan dan hubungan kuasa: buruh-buruh, pengusaha, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, birokrasi militer, kepolisian, dan sistem peradilan.

 

Kunjungi selengkapnya di:

http://lembagainformasiperburuhansedane.blogspot.com/2012/05/marsinah-korban-orde-baru-pahlawan-orde.html

 

Artikel-artikel “Pahlawan Kita”:

 

Marsinah: Korban Orde Baru, Pahlawan Orde Baru

 

Mengenang Bambang Harri (Jember, 5 Juli 1959 – Bandung, 23 Februari 2008)

 

Rodiah, Hari Kartini dan Hari Buruh Sedunia

 

Bebaskan Somyot Pruksakasemsuk: Aktivis Buruh dan Demokrasi Thailand

 

Chun Tae-il: Cahaya Inspirasi untuk Gerakan Buruh

 

Sosialisme Revolusioner Semaoen

 

Mengenang Fauzi Abdullah (1949-2009)

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

PERNYATAAN SIKAP PERINGATAN HARI BURUH SEDUNIA FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

PERNYATAAN SIKAP PERINGATAN HARI BURUH SEDUNIA

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

 

“Gerakan Rakyat Melawan Rezim SBY-Budiono Boneka Imperialis AS. Tolak Kenaikan Harga BBM-Naikkan Upah - Turunkan dan Kontrol Harga-harga Kebutuhan Pokok- Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industrialsiasi Nasional untuk Rakyat”.

 

Salam Demokrasi !!

Sebagai penghormatan terhadap perjuangan buruh, 1 Mei dijadikan sebagai hari libur nasional, pada 1946 lalu. Soeharto mencoba mengharamkan peringatan hari buruh dan memaksakan 20 Februari sebagai hari pekerja. Kampanye anti hari buruh oleh Soeharto seturut dengan propaganda Amerika Serikat untuk menghancurkan kekuatan demokrasi di dunia.

 

Sejak 1998 lalu, Hari Buruh Sedunia kembali diperingati. Memperingati, bukan merayakan! Memperingati bahwa hak-hak demokratis buruh masih dan sedang dirampas oleh kapitalis monopoli dunia melalui rezim Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. SBY-Boediono memiliki watak tidak jauh berbeda dengan Soeharto, bahkan lebih bengis. SBY-Boediono melalui aparat negara dan berbagai instrumen hukum merampas hak-hak dasar buruh, buruh-perempuan, kaum tani, pelajar-pemuda, kaum miskin perkotaan dan pekerja sosial.

 

Bagaimana SBY-Boediono merampas hak-hak dasar rakyat?

 

Seperti diketahui, rezim SBY-Boediono memberikan berbagai kemudahan untuk investor asing. Di antaranya, dukungan dana untuk membangun infrastruktur dalam proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan pemberian insentif pengurangan pajak penghasilan (tax holiday) dan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. SBY-Boediono mengambil tindakan di atas untuk membantu pemilik kapital raksasa dari ambang kehancuran. Selama 2011 saja anggaran Amerika Serikat (AS) terus defisit hingga mencapai 8,6 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan rasio utangnya mencapai 90 persen. Sementara Uni Eropa (UE) mengalami defisit anggaran rata-rata sebesar 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang sebesar 80 persen. Peringkat investasi (investment grade) di negara maju kian buram. Mereka melakukan konsolidasi fiskal dengan cara memangkas anggaran publik, menambah pinjaman dan mencari pasar baru.

 

Sebagai salah satu upayanya, Imperialisme (Kapitalisme monopoli) mengajak (Mengkonsolidasikan) negara-negara lain untuk “berpartisipasi” dalam menyelesaikan krisis yang dialaminya. Forum-forum tingkat internasional dan regional seperti G-20, KTT APEC dan KTT ASEAN, mengindikasikan kepentingan tersebut. G-20 telah memperbincangkan instabilitas pasar finansial dan mekanisme ‘gotong royong’ dalam menanggung krisis, KTT APEC memutuskan tentang penghilangan hambatan tarif perdagangan antar negara, mendorong perekonomian ‘ramah lingkungan’ (monetisasi alam), penghapusan subsidi bahan bakar minyak, dan penguatan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Keputusan di atas dikongkretkan dalam hasil pertemuan regional KTT Asia Timur, KTT ASEAN ke-19, dan pertemuan ASEAN +3 (Jepang, China dan Korea Selatan) di Nusa Dua Bali pada November 2011.

 

Kapitalis Monopoli mendapatkan berbagai kemudahan dalam menjalankan seluruh skema penghisapannya didalam negeri, sementara Indonesia dijadikan barang loakan untuk pasar-pasar negara maju, tanahnya dirampas untuk membangun pabrik-pabrik usaha multinasional serta ekspansi perkebunan skala besar dan warganya menganggur dan menjadi sasaran tenaga kerja murah yang siap diperjualkan baik didalam maupun luar negeri melalui berbagai lembaga outsourcing dan yayasan penyalur tenaga kerja atau PJTKI. Pasalnya, lebih dari 50 persen buruh di Indonesia berpendidikan rendah dan tidak terampil, selain karena tidak berkualitas juga sulit dijangkau karena mahalnya biaya pendidikan. Sementara anggaran negara dihabiskan untuk membayar hutang dan membiayai birokrasi.

 

Sejak 10 tahun terakhir kenaikan upah buruh tidak lebih dari 10 persen. Upah yang diterima buruh hanya cukup untuk menutupi kebutuhan selama tiga minggu. Di kalangan buruh tani dan buruh bangunan, upah buruh hanya cukup dua minggu. Segenap buruh di seluruh sektor yang tersedia tidak memiliki kepastian pendapatan dan kepastian kerja. Sebabnya, SBY-Boediono menjalankan politik liberalisasi pasar yang membiarkan harga ditentukan oleh pedagang besar dan mekanisme moneter. Selain itu, liberalisasi pun dijalankan dalam kesempatan kerja dalam bentuk praktik buruh kontrak dan alih daya (outsourcing). Politik upah murah dilanggengkan melalui Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005. Dan, politik perbudakan modern dilanggengkan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

 

Perbudakan modern dilakukan pula dengan mengirimkan tenaga kerja keluar negeri (BMI). Dari buruh migran, SBY-Boediono merampas remitansi buruh. Per Oktober 2010 remitansi buruh migran mencapai 7,135 miliar dollar AS atau sekitar 1,3 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB), lebih besar dari bantuan pembangunan negara asing yang hanya 1,2 miliar dollar AS. Buruh migran adalah penyumbang terbesar kedua setelah minyak dan gas. Menjadi buruh migran di luar negeri merupakan cerminan ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja sekaligus memenuhi pendidikan yang berkualitas.

 

Melalui skema politik upah murah yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, Buruh migran pun tidak terhindarkan dari perampasan upah. Terhadap Buruh migran, pemerintah melakukan perampsan upah melalui biaya penempatan yang tinggi (Overcharging) yang harus ditanggung oleh BMI, Asuransi hingga tabungan wajib yang sama sekali tidak dipahami oleh BMI kedudukan dan fungsinya. Buruh migran dihadapkan dengan berbagai problem sejak keberangkatan, selama keberangkatan, selama bekerja hingga kepulangan. Karenanya, tidak heran jika selama ini banyak BMI yang pulang tanpa penghasilan, pulang dengan luka bahkan tidak sedikit yang pulang tinggal nama (Meninggal) akibat kekerasan yang dialami ditempat kerja. Terbunuhnya, 3 (tiga) TKI di Malaysia baru-baru ini merupakan bukti bahwa rezim SBY-Boediono tidak memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerjanya. Sementara itu, Pemerintah tetap menargetkan pengiriman tenaga kerja keluar Negeri mencapai minimal 1-2 juta pertahun.

 

Diberangusnya hak-hak berorganisasi di kalangan buruh dan dikriminalkannya kaum tani dan buruh merupakan pintu masuk untuk merampas upah dan tanah. Perampasan upah, tanah dan, kesempatan kerja merupakan startegi kapitalis monopoli dunia mempertahankan dirinya dari ambang kehancuran.

 

Atas dasar pertimbangan di atas, kami Front Perjuangan Rakyat (FPR), yang terdiri dari organisasi buruh, tani, pelajar-pemuda, perempuan, organisasi sosial, dan individu menyatakan, tidak rela menyumbangkan upah, tanah dan hak-hak dasar kami dikorbankan untuk membantu kapitalis monopoli dunia yang sedang krisis, “Lawan Perampasan Upah, Tolak penaikan Harga BBM- Turunkan dan Kontrol Harga-harga Kebutuhan Pokok-Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industrialsiasi Nasional untuk Rakyat”. Dan untuk itu pula dalam momentum peringatan hari buruh sedunia (May Day) 1 Mei 2012 Front Perjuangan Rakyat (FPR) Menuntut:

 

1. Naikkan upah buruh dan Hentikakan seluruh skema politik upah murah serta Cabut Permen 17/2005; Kepmen 231/2003 dan Permen 1/1999.Hapuskan system kerja kontrak dan Outsourching.

 

2. Berikan Jaminan kebebasan berserikat dan Hentikan Pemberangusan serikat dalam berbagai bentuk.

 

3. Sediakan Lapangan pekerjaan bagi Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia

 

4. Tolak Kenaikan Harga BBM dan Turunkan serta Kontrol harga-harga kebutuhan pokok rakyat.Cabut UU Migas no. 22/2001, UU no. 11/1967 dan UU Penanaman Modal no. 25/2007 yang mengabdi pada imperialis.

 

5. Berikan Perlindungan Sejati bagi Buruh Migrant dan keluarganya.Cabut UU 39/2004 dan segera bentuk undang-undang yang berpihak pada BMI dan Keluarganya.

 

6. Hentikan Komersialisasi pendidikan dan Tolak RUU PT.

 

7. Hentikan Perampasan dan Penggusuran Tanah rakyat.Menolak dan Hentikan Privatisasi asset-aset Negara terutama BUMN dalam bentuk apapun.

 

8. Hentikan Kekerasan -Kriminalisasi- segala bentuk intimidasi dan teror terhadap Rakyat dan Bebaskan tanpa syarat kaum tani dan rakyat lainnya yang ditahan karena berjuang menuntut hak-hak sosial-ekonomi dan hak-hak sipil demokratisnya.

 

9. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun segera Industrialisasi Nasional untuk Rakyat.

 

10. Jadikan 1 Mei sebagai hari buruh dan Libur Nasional

 

11. Menuntut adanya Jaminan Sosial bagi kaum buruh dan seluruh rakyat yang di tanggung sepenuhnya oleh Negara; Menuntut dihentikannya praktek diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan serta perdagangan anak dan perempuan;

12. Hentikan Korupsi. Tangkap, Adili dan Sita Seluruh Harta Para Koruptor.

 

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan sampaikan untuk menjadi perhatian pihak-pihak terkait terutama pemerintahan rezim SBY-Budiono untuk segera memenuhi tuntutaan-tuntutan rakyat. Melalui ini juga kami dari Front Perjuangan Rakyat Indonesia (FPR) menyampaikan SELAMAT Hari Buruh Internasional (MayDay) 1 Mei 2012. Bangkitakan-Organisasikan dan Gerakan massa rakyat seluas-luasnya. Gelorakan terus perjuangan massa hingga kemenangan ada di tangan rakyat.

Jayalah Perjuangan Rakyat !!

Hidup Kaum Buruh Indonesia!!

Hidup Rakyat Indonesia!!

Lawan Seluruh Kebijakan Pemerintah SBY yang Anti-Rakyat!

 

Jakarta 1 Mei 2012

Hormat kami

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

 

 

RUDI HB DAMAN

 

 

KOORDINATOR

 

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Hari Boeroeh 1 Mei 1946

Hari Boeroeh 1 Mei 1946 | Artikel | Scoop.it

Hari Boeroeh 1 Mei 1946

 

Perayaan 1 Mei 1946 adalah perayaan pertama dalam alam kemerdekaan. Saat itu adalah masa Kabinet Sjahrir Kedua (Maret 1946 – Oktober 1946). Dengan membuka keran demokrasi parlementer, kabinet Sjahrir memastikan keleluasaan gerakan buruh. Sjahrir adalah seorang demokrat-sosialis yang mementingkan hak-hak buruh, setidaknya atas dua dasar: pembacaannya akan sistem negara Indonesia yang ia cita-citakan sebagai negara kesejahteraan, dan sokongannya terhadap gerakan buruh sebagai sumber mobilisasi massa. Karenanya, Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Maria Ulfah, memberikan dukungan besar dalam pelaksanaan perayaan 1 Mei.

 

Kementerian Sosial mengeluarkan satu Makloemat, yang isinya:

Kepada boeroeh harian jg. ikoet merajakan hari 1 Mei diberi gadjih teroes oentoek hari itoe. Kepada kantor2 Djawatan2 dan peroesahaan2 tsb diatas diperkenankan mengibarkan Bendera Merah disamping Sang Merah Poetih.

 

Secara strategis, Makloemat Kementerian Sosial itu sesungguhnya disusun sebagai jawaban positif pemerintah atas tuntutan dari gerakan buruh sebelumnya. Beberapa minggu sebelum 1 Mei, Barisan Boeroeh Indonesia (BBI) telah mengajukan tuntutan terbuka kepada Presiden agar 1 Mei dijadikan hari raya (sebab hari 1 Mei 1946 memang jatuh pada hari Rabu), dan “sekolah2 dan kantor2 soepaja ditoetoep oentoek menghormati hari itoe dan kepada kaoem boeroeh seoemoemnja diberikan kesempatan seloeas2nja oentoek merajakan hari kemenangan.”Jadi, inisiatif perayaan 1 Mei datang dari gerakan buruh, dan oleh karenanya, mereka mengajukan tuntutan kepentingan kepada negara. Negara memberikan jawaban positif atas tuntutan tersebut, dan bahkan selangkah maju mendukung 1 Mei agar dirayakan secara besar-besaran oleh gerakan buruh, dengan memberikan jaminan ekonomis pembayaran upah bagi buruh yang ikut merayakannya dan memperkenankan pengibaran bendera merah (yaitu, bendera simbol perjuangan buruh).

 

Jawaban positif negara atas tuntutan dari gerakan buruh, bukanlah hal yang mengherankan. Dalam konteks negara yang baru merdeka, negara Indonesia hendak membangun citra yang membedakan dirinya dari negara kolonial yang dilawannya, yaitu dengan melindungi dan mendukung gerakan rakyat. Seperti yang terjadi juga di banyak tempat di Asia dan Afrika yang membebaskan dari cengkeraman kolonialisme Eropa, negara Indonesia yang akan dibangun bukanlah seperti negara kolonial yang menindas dan menyengsarakan rakyat (pribumi), melainkan berupaya mengakomodir sebisa mungkin segala kepentingan rakyatnya.

 

Gerakan buruh, yang walaupun jumlahnya tidaklah besar di negara-negara yang baru merdeka ini, mempunyai peran sentral sebagai penggerak mobilisasi massa, sehingga dukungan sosial-politik gerakan buruh menjadi salah satu kunci utama bagaimana pondasi negara yang baru merdeka itu akan disusun. Dalam konteks demikian, Makloemat Kementerian Sosial dapat dipahami sebagai bentuk relasi simbiosis mutualis politik antara negara muda Indonesia dengan gerakan buruh.

 

Tidak ada data sejarah yang menceritakan bagaimana pelaksanaan isi Makloemat Kementerian Sosial tersebut di dalam kenyataannya di lapangan. Apakah benar semua buruh yang “ikoet merajakan hari 1 Mei diberi gadjih teroes oentoek hari itoe”? Apakah sungguh terjadi diperkenankannya pengibaran “Bendera Merah disamping Sang Merah Poetih” di kantor-kantor pemerintah? Kita tidak dapat menjawab secara positif dua pertanyaan penting ini. Dengan demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran atas isi Makloemat itu. Walau begitu, penelusuran beberapa koran utama sepanjang tahun 1946, tidak menemukan adanya berita keluhan dari gerakan buruh atas perayaan 1 Mei 1946, sehingga kita cukup mengetahui bahwa perayaan 1 Mei 1946, sekalipun terjadi pelanggaran atas isi Makloemat, telah berjalan lancar.

 

Patut diketahui pula bahwa persiapan perayaan 1 Mei 1946 telah dimulai beberapa hari sebelumnya. Jauh hari sebelumnya, Barisan Boeroeh Indonesia sudah membentuk “Panita Peringatan hari 1 Mei”. Tugas Panitia ini lebih berupa “penerangan-penerangan” – atau dalam kosakata kekinian: kampanye – perihal sejarah dan arti penting perayaan 1 Mei bagi buruh dan masyarakat umumnya. Maka itu, dapatlah kita ketahui konteks sosial-politik penulisan buku saku “Satoe Mei: Hari Kemenangan Boeroeh Sedoenia” karangan Sandra – yang mencoba menerjemahkan perayaan 1 Mei bagi buruh dalam alam kemerdekaan yang baru dinikmati rakyat Indonesia. Jadi, “penerangan” ditempuh lewat terbitan buruh. Selain itu, “penerangan-penerangan” ini juga dilakukan dengan memanfaatkan media utama pada jaman itu, yaitu: radio.

 

Radio adalah media massa terpenting pada masa 1940-an – 1950-an yang dapat menjangkau masyarakat luas, dan perayaan 1 Mei (dianggap) sebagai hal penting yang perlu disiarkan dan diketahui rakyat umum. Gerakan buruh memberikan “penerangan-penerangan” lewat radio dalam siaran berita Antara. Kegiatan apa yang disusun, juga jadwal acara perayaan 1 Mei disebarkan ke masyarakat umum lewat radio. Menteri Sosial juga memberikan pidatonya lewat radio dalam perayaan 1 Mei 1946. Pidatonya berintikan dua hal, yaitu tentang “sedjarah sarekat kerdja di lain negeri”, dan juga harapan agar gerakan buruh “memberi bantoean dengan ikoet membangoenkan negara Indonesia jang merdeka.”

 

Menariknya, Menteri Sosial juga menyebut program kerja Kementerian dalam menyusun satu “Oendang-oendang Sosial jang ditoejoekan kepada perbaikan nasib rakjat Indonesia seoemoemnja.” Oendang-oendang sosial ini dalam perkembangannya di kemudian hari menjadi UU No. 12/1948 tentang Kerdja. Selain “penerangan-penerangan”, BBI juga mengadakan “pertemoean dimana kaoem boeroeh laki-laki dan perempoean djoega isteri boeroeh, ditoenggoe kedatangannja”. Pertemuan umum lebih berupa ajang sosialisasi di antara rekan-rekan aktivis buruh di tingkat nasional. Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan lagu perjuangan buruh “Internasionale” diputar berturut-turut. Juga diperkenalkan lagu “Satoe Mei” sebagai lagu perjuangan buruh Indonesia dari kelompok progresif .

 

Sementara itu di tingkat lokal, perayaan 1 Mei 1946 mengambil bentuk lain. Sebagaimana diberitakan, gerakan buruh di Pati mengadakan “rapat raksasa” yang berupa upacara (yang dimulai pukul 7 pagi) dan dilanjutkan dengan “arak-arakan setjara demonstrasi dengan membawa sembojan-sembojan”. Juga diadakan “gerakan pengoempoelan bahan pakaian, obat-obatan dan lain-lain oentoek menolong fakir miskin dan bekas roomoesha.” Keprihatinan gerakan buruh terhadap fakir miskin dan bekas rõmusha merupakan bentuk solidaritas yang dipusatkan bagi kesejahteraan masyarakat umum.

 

Gerakan buruh (sudah) menyadari bahwa kesejahteraan rakyat seluruhnya adalah bagian dari cita-cita perjuangannya juga. Sebagai kelompok masyarakat yang “cukup” beruntung memiliki pekerjaan dan memperoleh upah atas pekerjaannya itu, gerakan buruh melakukan kerja-kerja konkret tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi kaum rendahan keseluruhan. Kerja konkret ini didasarkan pada fakta bahwa bahan makanan pada masa-masa awal kemerdekaan sangatlah sulit didapat – dan harga beras di tanah Jawa melonjak drastis dalam masa kurun 1946-1947, sehingga beberapa serikat buruh menuntut pembayaran upah berupa beras. Dengan demikian, jelaslah bahwa bagi gerakan buruh Indonesia perayaan 1 Mei bukan semata-mata merupakan euforia sukacita perayaan kemenangan kelompok buruh atas pencapaian-pencapaiannya secara eksklusif, namun ekspresi keprihatinan yang bertujuan mendorong keadilan sosial bagi masyarakat umum. Ini adalah salah butir penting perayaan 1 Mei 1946, yang bisa kita simpulkan. Lagu “Satoe Mei” yang dijadikan lagu utama perjuangan buruh tahun 1946. Sumber: Boeroeh, 29 April 1946. Perpustakaan Nasional, Jakarta. Foto kiri: Bung Karno berpidato di muka massa buruh di alun-alun Yogyakarta. Foto kanan: Lagu 1 Mei yang mulai dinyanyikan sejak tahun 1946

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Dalam Rangka Menyambut Peringatan Hari Buruh Se-Dunia (May Day) 1 Mei 2012 RALLY MOTOR DAMAI BIKER’R COMMUNITY UNTUK UPAH LAYAK HAPUSKAN SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING SERTA MENOLAK KENAIKAN ...

Dalam Rangka Menyambut Peringatan Hari Buruh Se-Dunia (May Day) 1 Mei 2012 RALLY MOTOR DAMAI BIKER’R COMMUNITY UNTUK UPAH LAYAK HAPUSKAN SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING SERTA MENOLAK KENAIKAN ... | Artikel | Scoop.it

Hari buruh se-dunia atau May Day, adalah hari yang sangat intimewa bagi buruh karena merupakan peristiwa penting dalam tonggak perjuangan buruh sedunia, seluruh klas buruh dan rakyat hampir di seluruh dunia memperingati peristiwa ini, tak terkecuali di Indonesia. Perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh klas buruh pada waktu itu telah memberikan inspirasi dan semangat juang yang tiada terkira. Keteguhan sikap, pengorbanan serta disiplin dalam perjuangan yang bergelora membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh klas buruh di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Salah satu kemenangan besar tersebut adalah penetapan jam kerja bagi kaum buruh, yaitu 8 jam sehari (lima hari kerja) atau 40 jam seminggu. Mengakhiri segala bentuk kerja paksa dan perbudakan yang terjadi pada waktu itu. Saat ini klas buruh tidak lagi harus bekerja dengan jam kerja yang panjang 13-16 jam bahkan bisa mencapai 18 jam sehari, namun cukup bekerja 8 jam sehari.GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI), berpandangan bahwa krisis ekonomi yang terjadi sejak 1998 hingga saat ini telah membawa penderitaan yang semakin mendalam bagi klas buruh Indonesia. Dimana klas buruh Indonesia semakin mengalami penindasan dan penghisapan yang sangat berat, beban penindasan dan penghisapan yang dialami buruh tersebut semakin diperparah lagi akibat dari kegagalan pemerintah SBY-Budiono dalam mengatasi krisis ekonomi. Hampir seluruh skema kebijakan ekonomi, politik, militer, maupun kebudayaan yang di jalankan oleh pemerintahan SBY hanya melahirkan perampasan upah yang semakin intensif dan nyata. Hal ini disebabkan oleh karena seluruh kebijakan SBY hanya merupakan manifestasi/pelaksana dari seluruh skema dan kebijakan Imperialisme AS di Indeonsia, agar Imperialis AS dapat mengatasi krisis ekonomi yang melanda negerinya, dan demikian AS dapat mempertahankan dominasinya secara ekonomi, politik, militer dan kebudayaan di Indonesia.

GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) melihat berbagai macam bentuk perampasan upah yang dilakukan oleh pengusaha dan pemerintah terus berlangsung di negeri ini, berbagai cara dan bentuk tersebut diantaranya seperti, PHK massal tanpa uang pesangon, penggunaan sistem kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) dan outsourcing yang sangat menindas, pemberangusan serikat (Union Busting) yang semakin meluas, penghapusan berbagai macam tunjangan, pemotongan pajak penghasilan yang semakin besar dan masih banyak lagi bentuk-bentuk perampasan upah yang harus di hadapi oleh buruh Inonesia baik dengan cara terbuka maupun terselubung. Dampaknya adalah kehidupan kaum buruh semakin memperihatinkan, dan hanya sekedar untuk mempertahankan hidupnya, buruh Indonesia dipaksa harus bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, kondisi kerja yang sangat buruk tanpa ada perlindungan keselamatan kerja yang memadahi dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya.

Upah buruh sampai sekarang masih jauh dari kebutuhan riil buruh, hal ini disebabkan karena pemerintah SBY masih mempertahankan politik upah murah. Bukti nyatanya adalah masih di pertahankannya Permenaker 17/2005 tentang “Komponen dan pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Untuk buruh lajang”, dan Kepmenaker nomor 231 Tahun 2003 tentang mekanisme penangguhan pelaksanaan Upah Minimum.

Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materil Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam putusannya dengan No. 27/PUU-IX/2011, akan tetapi penerapan buruh kontrak dan outourcing semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah SBY-Budiono telah dengan sengaja membiarkan bahkan melindungi sistem ini. Padahal kita semua mengetahuinya bahwa sistem outsourcing adalah merupakan bentuk nyata perbudakan modern, artinya pemerintah SBY telah melegalkan terjadinya perbudakan terhadap kaum buruh di negeri ini.

Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah merupakan hak setiap warga negara termasuk hak bagi buruh. Akan tetapi jaminan atas kebebasan berserikat bagi buruh telah lama di injak-injak oleh pengusaha dan dibiarkan oleh pemerintah, meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No 21 Tahun 2000, akan tetapi faktanya pemerintah tidak pernah serius memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi buruh sebagaimana di atur dalam UU 21/2000, banyak sekali kasus pelanggaran kebebasan berserikat yang dilakukan oleh pengusaha akan tetapi sangat jarang sekali pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi/hukuman yang tegas oleh pengusaha.

Pemerintah SBY melalui DPR yang dalam Sidang tanggal 30 Maret 2012, telah menambahkan pasal 7 ayat 6 (a) dalam UU APBN P 2012 yang isinya adalah “Memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam kurun waktu 6 bulan”. Maka dipastikan untuk 6 bulan ke depan harga BBM bersubsidi akan naik.

DPR telah menjadi kakitangan rezim SBY serta Imperialis AS dengan mendukung penuh rejim komprador SBY dalam melakukan liberalisasi energi termasuk minyak dan gas di Indonesia, karena dengan keputusan tersebut itu berarti telah menyerahkan harga eceran terendah BBM di Indonesia sepenuhnya kepada mekanisme pasar Internasional. Penetapan ayat tersebut sekaligus menghilangkan kedaulatan rakyat atas APBN, karena memberikan ruang begitu besar terhadap pasar yang liberal dalam penentuan harga minyak yang dijual untuk rakyat, secara hakekat itu semua bertentangan dengan UUD 1945 terutama pasal 33.

Keadaan tersebut memberikan kenyataan bahwa buruh dan Rakyat pekerja Indonesia saat ini terus dalam kubangan penderitaan kemiskinan; penindasan dan penghisapan yang akut akibat masih kuatnya dominasi Imperialisme; feodalisme dan Kapitalis Birokrat (rezim berkuasa) sebagai Kakitangan/Boneka dari kaum Imperialis AS.

Atas dasar persoalan-persoalan tersebut maka didalam momentum menyambut peringatan hari buruh internasional (May Day) tahun 2012 dalam kegiatan RALLY MOTOR DAMAI yang di beri tema : BIKER’R COMMUNITY UNTUK UPAH LAYAK HAPUSKAN SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING SERTA MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM pada hari ini Rabu 25 April 2012 dengan Rute (Titik Kumpul) Tugu Proklamasi Menteng Jakarta Pusat – Kantor Depnakertrans RI – Kantor DPR-RI dan Istana Negara GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) menyatakan sikap sebagai berikut:

Menuntut Untuk di Naikkan Upah Buruh; Cabut Permenaker No.17 Thn 2005; Kepmenaker No. 231 Thn 2003 dan Permen No. 1/1999; Hapuskan Sistem Kerja Kontrak (PKWT) dan Outsourcing; Berikan Jaminan Kebebasan Berserikat Bagi Buruh, dan Memberikan Sanksi Tegas Kepada Pengusaha yang Melanggar Kebebasan Berserikat;Tolak Kenaikan Harga BBM; Kontrol dan Turunkan Harga-Harga Kebutuhan Pokok Rakyat;Jadikan 1 Mei Sebagai Hari Buruh dan Libur Nasional.

Melalui ini juga GSBI menyerukan kepada seluruh anggota dan mengajak seluruh Buruh Indonesia untuk menggalang kekuatan menurunkan seluruh potensi mobilernya dengan cara melakukan Protes Bersama ke pusat-pusat pemerintahan secara serempak pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 dengan tuntutan sebagaimana di atas.

Demikian pernyataan sikap dalam rangka menyambut peringatan hari buruh internasional (May Day) 2012 ini disampaikan, dan kami menyerukan kepada seluruh pekerja/buruh untuk terus berjuang melawan segala bentuk skema perampasan upah, kerja dan pemberangusan serikat buruh, menolak kenaikan harga BBM dengan cara memperkuat persatuan dan rasa solidaritas diantara sesama buruh dan rakyat Indonesia.

Jakarta, 25 April 2012

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP GSBI)

 

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

FOKUS GERAKAN BURUH – Kompas, 27 April 2012

ISU PABRIK SEBAGAI ISU PUBLIK Oleh Ninuk M Pambudy  ”Seratus ribu buruh akan aksi damai dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka Jakarta saat May Day. Isu kami persoalan bersama selu...
more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Rodiah, Hari Kartini dan Hari Buruh Sedunia

Rodiah hanya mengenal Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, sebagai hari kemenangan. Di hari raya tersebut, ia melihat warna-warni kehidupan setelah berpuasa Ramadhan dan penyembelihan kurban. Di dua momen tersebut ia dapat menikmati kue-kue, daging, minuman berwarna dan berasa, melepaskan rutinitas yang tak berujung, dan bertemu serta bercengkerama dengan sanak saudara.

Hari itu, menjelang Hari Kartini. Satu hari yang diperingati oleh sejumlah warga Indonesia dengan berbagai cara. Soekarno menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Nasional dan hari kelahirannya, 21 April dijadikan sebagai Hari Kartini. Anak bangsawan yang disimbolkan kemajuan dan kebebasan ini, disematkan gelar “putri sejati”, dalam lagunya. Rodiah tidak mengenal Hari Kartini. Apalagi merayakannya dengan kegiatan “kewanitaan”, seperti lazim dilakukan oleh sejumlah kalangan pejabat.

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Majalah Perburuhan Sedane: Mengenang Bambang Harri (Jember, 5 Juli 1959 – Bandung, 23 Februari 2008)

Mengenang Bambang Harri

(Jember, 5 Juli 1959 – Bandung, 23 Februari 2008)

 

oleh

Bambang T. Dahana

 

Berminggu-minggu Bambang Harri terbaring sakit di rumahnya. Hari itu dia dilarikan ke Rumah Sakit Santo Yusuf, Bandung, setelah mengeluh sesak nafas. Berita ini menyebar cepat melalui telepon dan pesan singkat (sms). Keluarga dan teman-teman dekat bergantian menemaninya di rumah sakit. Beberapa kawan dari luar kota berdatangan menjenguk. Di ruang tunggu bangsal rumah-sakit dering telepon genggam terdengar hampir tiada henti, karena banyak kawan lama menelepon menanyakan perkembangan keadaan Bambang Harri. Semua yang menunggu di rumah sakit tampak tertekan dan prihatin melihat tubuh Bambang Harri, sudah kurus kering digerogoti kanker getah bening, dipasang berbagai macam alat-alat bantu. Dia terus menerus hilang kesadaran dan melewati beberapa kali keadaan kritis. Sesudah empat hari dirawat di rumah sakit, Sabtu siang 23 Februari 2008, Bambang Harri menghembuskan nafasnya yang terakhir. Petang itu jasadnya diantarkan ke rumah mertuanya di bilangan Cikondang untuk dimandikan dan dishalatkan, sebelum disemayamkan di rumah duka di Griya Bukit Mas, Bojongkoneng, Cikutra, Bandung. Keesokan harinya kami mengantarnya ke tempat peristirahatannya yang terakhir di taman pemakaman umum Cikutra. Bambang Harri Santoso Danukusumo meninggal pada usia hampir menginjak 49 tahun.

 

***

Pada hari pemakaman Bambang Harri, saya mengenali wajah kawan-kawan dari masa lalu. Sepanjang hidupnya Bambang Harri berteman dengan banyak orang. Dengan jalan ceritanya masing-masing mereka berjumpa, berkawan, dan untuk suatu kurun waktu menempuh berbagai perjalanan bersama Bambang Harri. Dia lebih dikenal sebagai aktivis perburuhan. Saya sendiri barangkali lebih ingin mengenang Harri, begitu saya biasa memanggilnya, sebagai teman baik.

 

Saya mengenalnya sejak pertengahan tahun 1980-an ketika kami melewati tahun-tahun sebagai mahasiswa di Bandung. Saya hanya mengenalnya sepintas lalu saat itu. Kami jarang berbincang, karena dia pendiam seperti patung. Kami baru bertukar kata agak lebih banyak, sambil menunggang sepeda motor di suatu siang yang panas di kawasan Dago, ketika kami kebetulan berjumpa. Saya memberinya tumpangan pulang. Dengan alasan yang sangat kabur suatu hari dia mengajak saya singgah ke rumah kostnya. Ternyata hari itu dia berulang tahun. Belakangan saya menemukan bahwa kami memiliki kesamaan-kesamaan minat dan perhatian dan mulai berteman.

 

Sepanjang beberapa tahun kemudian, hingga akhir hayatnya, seberuntung banyak kawan saya berkesempatan berteman dengan Harri. Kami melewatkan banyak waktu bersama-sama. Suatu petang yang menyenangkan kami beramai-ramai pergi ke bioskop menonton Cry for Freedom, film tentang pejuang anti apartheid Afrika Selatan Stephen Biko (kelak Harri dan Gita istrinya menamai anak tunggal mereka: Biko Mahameru, sekarang hampir tujuh tahun). Pada kesempatan yang lain kami ngobrol ngalor-ngidul di warung kopi, terdampar di sebuah rapat yang alot dan menjengkelkan, menemukan diskusi yang menyenangkan, bepergian kesana kemari menemui kelompok ini dan itu, berjam-jam terperangkap di dalam gerbong kereta api bumel jurusan Bandung-Jogja yang padat pengap, hingga menembus udara dingin Gunung Bromo untuk menikmati matahari terbit. Seperti lazimnya berteman, ada kalanya dia menjengkelkan saya. Tetapi saya kira lebih sering dia jengkel melihat saya terlalu mudah kehilangan minat atau mangkir dari janji untuk menemuinya. Pada suatu kurun tahun, kami berjumpa hampir setiap hari. Ada kalanya kami tidak saling jumpa cukup lama, hanya sesekali berbicara lewat telepon, ketika saya menjauh karena keasyikan dengan urusan sendiri. Dan sebaliknya, pada saat yang lain Harri lebih sukar ditemui, karena kesibukannya mencari nafkah dan -sesudah menikah - dan tanggungjawab membesarkan Biko. Melalui semua perjumpaan itu, berangsur-angsur saya mengenal Harri lebih dekat.

 

Harri lahir di Jember, 5 Juli 1959. Dia anak ketujuh dari delapan bersaudara dari Raden Mohammad Saleh Danukusumo dan Raden Ajeng Martati. Melihat beberapa foto keluarganya, saya kira Harri memiliki kedekatan khusus dengan ibunya (hingga sekitar tahun 1990-an saya sering mencuri lihat foto ibundanya terselip di dompetnya). Dia tengah berada di tengah pusaran aktivisme mahasiswa di Bandung ketika ibunya wafat. Dia bahkan masih remaja tanggung berumur 14 tahun ketika ayahnya, seorang pegawai perkebunan, wafat. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya. Dia melewatkan sebagian masa sekolah dan remaja di Surabaya dan Lawang. Saya menyimak dia mengenal baik tempat-tempat yang menarik di Malang, ketika kami singgah di rumah kakaknya dalam suatu perjalanan ke Jawa Timur, mungkin pertengahan 1999. Sungguh jelas sejak remaja dia tergila-gila musik rock 1970-an. Secara sambil lalu Harri pernah bercerita, sewaktu remaja dia kerap sengaja mampir di suatu sudut di kota Malang, untuk mendengarkan gitaris Godbless Ian Antono berlatih. Idolanya yang lain adalah Gitaris Totok Tewel. Dengan sesama arek Jawa Timur Aries Santoso (peminat masalah militer, sekarang bekerja di ISAI, Jakarta) dengan mata berbinar dia membahas penyanyi rock 80-an Sylvia Saartje dan Arthur Kaunang, dan menghubungkan kehadiran komunitas keturunan Minahasa di Jawa Timur dengan ekonomi perkebunan.

 

***

 

Harri menghidup udara kota Bandung pada tahun 1980, sesudah tercatat sebagai mahasiswa fakultas psikologi di Universitas Padjadjaran, tatkala Orde Baru tengah berada di puncak kekuasaannya. Gerakan mahasiswa 1978 baru saja dilumpuhkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK). Kegiatan berbau politik disingkirkan dari kampus. Segera saja dia menemukan kawan-kawan baru yang memiliki minat pada pemikiran politik dan memutar kegiatan diskusi. Bersama beberapa teman seperti Miftah Fauzie, Dudi Salam, Noer Fauzi, dia membentuk kelompok diskusi Pojok Dago, yang menerbitkan buletin ilmu sosial kritis Thesa. Buletin ini sayangnya tidak berumur panjang. Namun Harri tetap terhubung dengan aktivisme mahasiswa melalui kegiatan kelompok diskusi yang, berkat bantuan Ramboen Tjajo dan Hendardi, bisa menggunakan kantor Lembaga Bantuan Hukum Bandung (ketika itu di Jalan Ir H. Juanda, Bandung) sebagai pangkalan.

Sesudah tahun 1984, Harri bersentuhan dengan pemikiran bahwa gerakan mahasiswa seharusnya lebih dari sekedar kelompok diskusi. Tidak boleh lagi sekadar menjadi kekuatan moral dan harus menceburkan diri dalam kehidupan buruh, petani dan mereka yang tertindas. Harri mulai menolehkan perhatian lebih banyak pada kasus-kasus perampasan tanah yang marak di tahun 1980-an. Bersama Hendardi, Rambon Tjajo, dan Paskah Irianto, Harri mulai sering terlihat mondar-mandir ke Cimerak, Ciamis Selatan, untuk menemui petani-petani yang tanahnya dirampas oleh Perhutani, untuk diubah menjadi perkebunan kelapa hibrida yang beroperasi dengan skema Perkebunan Inti Rakyat – Perkebunan (PIRBUN). Tanah seluas lebih dari 1000 hektare dirampas dari tangan petani. Di Cimerak, Harri dan kelompoknya memulai suatu bentuk aktivisme -yang saat itu terhitung baru- yakni melakukan penyelidikan pedesaan, mencatat perkembangan kasus, dan bagaimana rakyat di wilayah kasus menjalani hidupnya. Catatan Cimerak merekam penyangkalan hak dan kekerasan yang dialami petani. Adalah sebuah contoh tentang penguasaan lahan secara besar-besaran, diperkenalkannya skema inti-plasma di perkebunan kelapa hibrida, dukungan negara dan campur tangan aparat kekerasan untuk memuluskan masuknya modal agribisnis di pedesaan. Melalui catatannya, Harri dkk membawa kasus itu untuk didiskusikan bersama para aktivis mahasiswa.

 

Bersama petani Cimerak Harri dkk mendiskusikan soal hak petani, dan membantu mereka agar mendapatkan bantuan hukum. Lebih dari itu, mereka mendorong para petani untuk membentuk kelompok di tingkat lokal dan memilih pemimpinnya. Kepemimpinan inilah yang selanjutnya terhubung dengan kalangan aktivis mahasiswa di kota untuk memperjuangkan nasib petani, antara lain dengan membawa kasus tersebut ke lembaga-lembaga seperti DPRD dan kantor Gubernur. Di luar Cimerak, kita tahu, masih banyak banyak kasus tanah yang lain. Di Jawa Barat saja –untuk menyebut beberapa- ada kasus Badega, Cimacan, dan Jatiwangi. Belum lagi kasus Kedung Ombo dan Pulo Panggung. Harri dkk ikut membangun jaringan orang, organisasi tani dan ornop yang menangani berbagai kasus tanah tersebut, untuk menggerakkan kampanye lebih luas. Sebagian orang akan mengenang andil penting Harri dalam kampanye kasus-kasus agraria melalui penyebaran Kalender Tanah untuk Rakyat. Kalender yang digambar oleh Yayak Yatmaka ini dengan telanjang memperlihatkan keserakahan modal dan kekejaman tentara pada berbagai kasus perampasan tanah (Kedung Ombo, Rancamaya, dsb). Pihak Kejaksaan, mengendus bahwa kalender ini sengaja menyindir istana dan tentara, dan mengumumkan pelarangan. Tak lama kemudian dari Jogjakarta terdengar kabar bahwa beberapa orang ditangkap lantaran menyebarkan kalender ini.

 

Berintegrasi Dengan Gerakan Rakyat

 

Lulus dari universitas (1989), dari tempat kostnya Harri pindah ke sebuah rumah sewa yang terletak di punggung perbukitan Dago, tepatnya di Jalan Biologi 18, Bandung. Biasanya disebut sebagai rumah biologi. Inilah rumah tempat Harri pulang dari berbagai kesibukannya. Rumah biologi adalah rumah kolektif yang resminya berpenghuni tiga orang: Harri, Alvani, dan Boy Fidro (sekarang mengelola sekolah anak petani di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis). Kian hari rumah ini kian berkembang sebagai tempat berkumpul untuk mendiskusikan berbagai masalah kerakyatan. Para aktivis, dari bermacam latar belakang dari berbagai kota, biasa singgah di sini. Maka tak terelakan, di luar penghuni tetap, rumah ini belakangan menampung pula para penghuni tidak tetap yakni para aktivis berkantung tipis yang menumpang hidup. Selain penghuni semi permanen yang menumpang makan dan tidur, ada pula mereka yang biasa mampir untuk menumpang bekerja. Apalagi kalau bukan untuk meminjam pakai komputer XT dengan prosesor 486 (kelas terbaik pada tahun itu). Tanpa mengeluh Harri si kepala keluarga menyambut baik semua yang datang, memastikan mereka semua cukup makan dan bisa bekerja nyaman.

 

Rumah biologi tentu merupakan tempat bagi Harri untuk menjalani kesibukan dan kehidupan pribadinya. Sesekali dia bepergian keluar kota karena pekerjaannya sebagai konsultan psikologi di PT. Telkom. Jika tidak bepergian, pagi hari dia sering sudah duduk di hadapan komputer menyelesaikan pekerjaannya. Pada tahun-tahun itu dia menulis dan menyadur/menterjemahkan banyak dokumen, antara lain menyunting panduan penyelidikan desa dan investigasi pabrik untuk keperluan pendidikan petani dan buruh (malangnya, banyak dokumen tersebut tidak tersisa, punah bersama kerusakan harddisk komputer). Jika tidak banyak kesibukan, dia bersantai menghabiskan waktu luang dengan mendengarkan musik. Dia kerap mendengarkan tiupan saxophone lagu ”Everyday, I thank you” dari Michael Brecker. Seperti halnya dia sering terlihat lagi-lagi membaca ulang biografi Che Guevara dari penulis Perancis Regis Debray.

 

Sesudah masa sewa rumah biologi berakhir, rumah kolektif beberapa kali berpindah tempat (ke jalan Ligar Elok, kemudian Ligar Ayu, lantas terakhir di Jalan Gumuruh). Meski berpindah-pindah hingga beberapa kali, rumah kolektif mengisi fungsi yang kurang lebih sama. Ruang kerja dan perpustakaan adalah fungsi yang tidak pernah hilang. Merupakan tempat dimana Noer Fauzi mengelola kursus-kursus agraria bagi kader organisasi tani. Pada suatu kurun, rumah itu adalah tempat kerja untuk Kasmidin, pemuda tani dari Cimerak yang mengasuh terbitan Suara Tani. Sekaligus tempat Siti, buruh industri dari Ujung Berung, pemimpin redaksi buletin Keluarga Buruh Bandung, mengumpulkan teman-temannya. Lain kali rumah yang sama menjadi tempat mengungsi seorang buruh yang masih sakit hati, takut sekaligus marah sehabis diinterogasi di kantor Kodim. Pernah pula menjadi rumah peristirahatan bagi Suryadi A. Radjab (sekarang sekjen PBHI) untuk memulihkan kesehatan dari sakit lever. Secara alamiah rumah ini menjadi tempat singgah para aktivis yang datang dan pergi, membawa kabar peristiwa penembakan di pemakaman Santa Cruz (1991), mengumpat keterlibatan tentara dalam kasus Marsinah (1993), dan membahas peristiwa 27 Juli 1996 hingga kejatuhan Soeharto pada tahun 1998.

 

***

 

Hingga permulaan tahun 1990-an, kerja pengorganisasian tani sedikit banyak sudah menampakkan hasilnya. Masalah perampasan tanah semakin didengar oleh publik, terutama melalui kampanye yang digalang kelompok-kelompok mahasiswa melalui pembentukan berbagai komite pembelaan kasus-kasus tanah. Organisasi tani di berbagai tempat di Jawa Barat tengah menyiapkan diri membentuk organisasi payung: Serikat Petani Jawa Barat (SPJB). Harri rupanya mulai mengurangi keterlibatannya dalam gerakan tani, dan mulai memikirkan cara untuk melakukan pengorganisiran di sektor perburuhan. Seiring dengan semakin berkembangnya Bandung Raya sebagai pusat industri terutama, bermunculannya pabrik tekstile dan garment di wilayah pinggiran kota, jumlah massa buruh semakin besar pula. Tak perlu dikatakan lagi, sama saja dengan kaum buruh dimanapun, mereka adalah kelompok yang tenaga kerjanya dihisap dengan perlindungan hak yang minimal. Sebagian kecil mereka yang dirugikan dalam perselisihan industrial mencari saran dan pertolongan dari LBH Bandung. Dijembatani layanan bantuan inilah Harri bersama Budi Sentosa Surbakti, staff bantuan hukum LBH Bandung, mulai membangun kontak dengan komunitas buruh di Majalaya, kawasan industri (sejak jaman kolonial) yang terletak di selatan Bandung. Melalui diskusi kasus perburuhan, buruh yang satu mulai terhubung dengan yang lain. Upaya ini perlahan-lahan mulai menampakkan hasilnya. Pada tahun 1991-92, sekitar 20 orang buruh dari berbagai pabrik membentuk Solidaritas Buruh Bandung dan Sekitarnya (SBBS), sebuah kumpulan aktivis buruh yang mulai membangun organisasi buruh di tingkat pabrik.

 

Belajar Bersama Buruh

 

Sesudah sekitar dua tahun berkonsentrasi terutama di Majalaya, Harri dan kawan-kawan (sebagian adalah tenaga di LBH Bandung) maju terus dengan langkah berikutnya, yakni menjalankan pertemuan pendidikan yang lebih terprogram. Melalui pertemuan pendidikan tersebut kelompok-kelompok buruh berkenalan dengan berbagai topik seperti undang-undang perburuhan, analisis perkembangan kapitalisme di Indonesia, dan keterampilan-keterampilan teknis sebagai organiser buruh. Selain itu, wilayah pekerjaan pengorganisiran pun semakin diperluas. Sekitar tahun 1994, pengorganisiran dimulai di tiga wilayah lain: Pasalasari di selatan Bandung, kemudian Cimahi, dan Ujung Berung.

 

Menengok apa yang sudah dikerjakan pada tahun-tahun itu, Harri telah memulai dan menjalani suatu pekerjaan yang sering tidak gampang. Selalu ada saja kesukaran untuk menyelenggarakan pertemuan pendidikan pada akhir minggu, karena para buruh sudah kelelahan karena bekerja lebih dari delapan jam sehari. Lagipula hanya pada akhir minggu para buruh punya waktu untuk mencuci pakaian kotornya. Waktu sering tidak cukup. Pertemuan biasanya harus segera diakhiri pada hari Minggu selepas tengah hari, karena sebagian buruh harus kembali masuk pabrik pada shift malam. Belum lagi kesulitan yang menyangkut penyediaan bahan-bahan pendidikan -sebagian terlalu ’sekolahan’ dan perlu ditulis ulang agar lebih mudah dibaca. Satu hal lagi yang terasa mengganggu adalah kehadiran aparat keamanan (polisi dan militer). Di pabrik, militer ikut campur dalam perselisihan perburuhan (tolak campur tangan militer adalah salah satu agenda advokasi perburuhan yang terpenting pada tahun-tahun itu). Sementara di luar pabrik, pertemuan buruh kerap mengundang perhatian petugas RT, yang sedang menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan aparat keamanan. Faktor ini yang membuat buruh, sekalipun yang sudah terdidik dan memahami hak-haknya, belum tentu bersedia menunjukkan solidaritas dan ikut bergabung dalam organisasi dan membela hak-haknya. Ketika melakukan advokasi kasus, katakanlah tuntutan perbaikan upah dan THR di PT. Jersindo atau PT. Sinar Biru, para organiser buruh di Majalaya harus melakukan semua hal dari mulai mendidik dan membangun kesadaran, mengumpulkan tekad dan keberaniaan, dan membangun persatuan. Semuanya adalah hal penting yang tidak mudah.

 

Hingga pertengahan tahun 1990-an SBBS yang sudah berganti nama menjadi Kelompok Buruh Bandung sudah mampu menerbitkan Buletin KBB secara teratur. Buletin ini adalah bacaan untuk untuk buruh yang diproduksi sendiri oleh buruh. Pertemuan buruh antar wilayah semakin kerap dilakukan. Pertemuan yang membutuhkan tempat agak besar biasanya dilakukan di kantor LBH Bandung. Pada pertemuan tersebut para buruh bertukar dan mendiskusikan hasil investigasi pabrik dan persoalan perburuhan lainnya. Juga pada sekitar tahun ini, KBB melakukan suatu kerja yang membutuhkan koordinasi yang lebih besar, yakni untuk pertama kalinya menyelenggarakan suatu survey upah. Melalui aktivitas ini buruh belajar untuk menghitung kebutuhan nyata sehari-hari buruh lajang dan keluarga buruh dan membandingkannya dengan upah yang mereka terima. Tampaknya cukup banyak kemajuan yang telah dicapai. Di tengah dinamika yang menggairahkan tersebut, kami mendengar berita mengejutkan. Oktober 1994, kawan kami Budi Surbakti meninggal dunia dalam kecelakaan lalu-lintas di Ujung Berung. Ketika itu dia bersepeda motor dalam perjalanan pulang ke rumah. Kami semua paham bahwa motor vespanya tak terurus dan rawan kecelakaan, karena Budi lalai memeliharanya. Betatapun tak memiliki cukup bukti, menimbang kasus-kasus yang ditanganinya selaku pengacara perburuhan di LBH Bandung, kami mencadangkan kemungkinan bahwa kecelakaan tersebut bukan semata-mata kebetulan dan kelalaian. Harri dan kami semua merasa kehilangan seorang kawan, seorang pembela buruh yang pekerja keras.

 

Di tengah pekerjaan pengorganisiran yang seakan tak ada habisnya, Harri masih menyimpan sebagian tenaganya untuk membangun jaringan buruh antar kota. Harri bersama Handeda Sri Lastoto dan Hemmasari (ketika itu staf LBH Bandung) mulai sering bepergian untuk membangun hubungan dengan kelompok/organisasi buruh dan ornop perburuhan yang bekerja di Jabotabek, Solo, Surabaya, dsb. Kontak dilanjutkan melalui bermacam-macam aktivitas dari mulai saling kunjung-mengunjungi, bertukar terbitan dan bahan bacaan, solidaritas pembelaan kasus, dan memperingati Mayday bersama-sama. Peristiwa penting yang melecut percepatan penguatan jaringan antar kota adalah kasus Marsinah, buruh pabrik arloji di daerah Porong yang kedapatan mati terbunuh beberapa hari sesudah mengikuti suatu aksi (Mei 1993). Jaringan antar kota, kemudian melalui pembentukan Komite Solidaritas untuk Marsinah (KSUM), aktif melancarkan tuntutan untuk pengungkapapan pembunuhan ini (sampai sekarang belum terungkap siapa sesungguhnya dalang pembunuhan Marsinah).

 

Barangkali perhelatan menyambut tahun baru tahun 1994 dan 1995, yang sesungguhnya merupakan pertemuan besar perburuhan, adalah salah satu terminal peristiwa penting yang menandai pembangunan jaringan perburuhan antar kota. KBB mendapat kehormatan besar untuk menjadi tuan rumah dari perayaan menyambut tahun baru 1994, yang dilangsungkan di Lembang, Bandung. Diskusi perburuhan yang diselenggarakan di Bandung siang hari menjelang pergantian tahun berlangsung lancar-lancar saja sebagaimana yang direncanakan. Masalah mulai timbul ketika rombongan peserta bergerak dari Bandung menuju lokasi perayaan tahun baru di Lembang. Rupanya, sejak awal kegiatan ini mengundang kecurigaan dari aparat keamanan. Sepanjang acara berlangsung petugas berseragam datang dan pergi, ada pula yang tetap tinggal di lokasi dan terus mengawasi. Hingga akhirnya, dua wakil panitia penyelenggara dipanggil ke kantor Polres Lembang untuk ditanyai. Dua orang itu adalah Haneda Sri Lastoto dan Bambang Harri. Kesimpulannya, dengan dalih tidak ada surat ijin, polisi meminta pertemuan itu dihentikan. Pertemuan memang harus disudahi. Tidak ada lagi kegembiraan menyambut tahun baru. Semua orang merasa gusar dan tidak nyaman karena terus menerus diawasi. Sebelum pertemuan berakhir, Harri meminta kami semua berkumpul membentuk setengah lingkaran. Di hadapan kami semua, Harri yang biasanya tenang dan pendiam berbicara sambil menahan marah. Tidak ada alat perekam yang mencatat persis apa yang dia katakan, saya hanya dapat mengandalkan ingatan atas peristiwa yang sudah lima belas tahun lewat ini. ”Kita kaum buruh mau merayakan tahun baru saja tidak boleh. Bandingkan dengan orang kaya yang merayakannya di hotel mewah.” Seingat saya itu yang dia katakan. Sesudah meneriakkan beberapa yel, kami meninggalkan lokasi.

 

Sambil memikirkan kemungkinan akan berakhir seperti perayaan tahun sebelumnya, kelompok buruh dari empat wilayah Bandung Raya, organisasi buruh beberapa kota, dan ornop perburuhan kembali berkumpul pada perayaan menyambut tahun baru 1995. Seperti tahun sebelumnya, kembali diselenggarakan di Lembang (lokasi berbeda). Seperti biasa, tentu ada diskusi serius yang cukup melelahkan. Tapi ada juga kegembiraan bertemu banyak kawan, makan enak, dan minum susu segar peternakan sapi Lembang. Malam harinya, Maryati dari Cimahi memandu acara hiburan. Utusan kelompok buruh berbagai kota bergantian menampilkan joget dan nyanyian. Di tengah keramaian diiringi dentam musik dangdut, Harri dipaksa berjoget. Joget yang jelek dan kaku. Agak sedikit aneh tapi melegakan, kali ini tidak ada pelarangan. Perhelatan berlangsung lancar dari awal hingga akhir.

 

***

 

Semenjak kejatuhan Soeharto Mei 1998, nama Harri tak banyak terdengar di arena perburuhan. Harri tidak pernah sangat dikenal luas. Dia bukanlah seorang –katakanlah- orator dalam aksi, pemimpin massa, atau pemimpin advokasi. Dia lebih seorang pendidik perburuhan yang dalam kenangan seorang buruh Majalaya mengajarkan kebiasaan ”membaca buku dan menghitung berapa banyak waktu yang hari ini kamu luangkan bagi orang lain.”

 

Keterlibatan Harri di bidang perburuhan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1990-an, dan menurun sesudahnya. Barangkali dia tidak lagi melihat ada kebutuhan untuk terlibat banyak, apalagi dalam kerja penanganan kasus. Sesudah reformasi 1998, peran ornop perburuhan jauh berkurang ketika buruh menikmati kebebasan mendirikan serikat-serikat buruh. Intervensi militer dalam hubungan industrial pun sudah jauh dibatasi. Namun demikian, semangat Harri terutama pada pendidikan perburuhan tidak pernah padam. Rumahnya (sekarang di Jalan Gumuruh, Turangga) senantiasa terbuka menerima kedatangan para aktivis buruh. Hingga tahun 2002, dia sempat memimpin Labour Education Center (LEC). Fakta kecil yang tidak diperhatikan banyak orang, namanya tercantum sebagai salah satu pendiri dalam akta pendirian Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), organisasi yang berdiri pada November 1996.

 

***

 

Saya tidak tahu persis sejak kapan Harri mengetahui bahwa tubuhnya mulai dijalari sel kanker. Harri yang pendiam menyimpan rahasia itu untuk dirinya. Dia membuat banyak kerabat terdekatnya marah, ketika mengetahui bahwa dia sakit dan sedang menjalani penyembuhan. Sepanjang 2006-2007, dia menjalani masa yang sulit selama menjalani penyembuhan tradisional di Sukabumi dan kemudian Garut. Harri yang sudah sakit-sakitan adalah Harri yang keras hati. Seingat saya, pertengahan 1997 saat masih dalam penyembuhan, Harri yang keras hati sudah muncul kembali dalam pertemuan pendidikan buruh di Cimahi. Akhir 2007, Harri kembali sakit-sakitan. Tanpa mengindikasikan perkembangan penyakitnya, dia menelpon meminta saya untuk menemuinya di rumah. Dia agak jengkel, karena saya baru datang sesudah dua kali ingkar janji.

 

Tapi sesudahnya dia memamerkan beberapa rekaman musik yang menarik. Pada kesempatan itu, dia meminta saya menyimpan beberapa benda pribadi, antara lain beberapa buku. Permintaan mudah yang sudah seharusnya saya sanggupi. Sesudah itu, keadaannya terus merosot dan merosot

 

Lebih setahun sepeninggal Harri, melalui telepon saya bertukar kabar dengan seorang bekas anak didiknya di Majalaya. Kawan ini bercerita tentang sistem kerja outsourcing dan PHK besar-besaran yang sedang marak di Majalaya. Dia sekarang tengah mendampingi buruh-buruh yang dipaksa untuk menerima pesangon yang sangat rendah, hanya Rp. 50 ribu s/d 100 ribu/tahun kerja. Orang bilang, cara paling baik mengenang mereka yang sudah mendahului kita adalah dengan meniru perbuatan-perbuatan baiknya.

--

MAJALAH ONLINE SEDANE, mengundang siapapun untuk mengirimkan tulisannya, ke perburuhan.sedane@gmail.com. Setiap tulisan yang dimuat akan mendapatkan bingkisan berupa Jurnal Kajian Perburuhan Sedane edisi terbaru.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

PERNYATAAN SIKAP HARI BURUH DPP KSN

PERNYATAAN SIKAP

Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional

(DPP KSN)

Nomor : 095/DPP-KSN/IV/2012

 

Lawan Ekonomi Politik Kapitalisme!

Tetapkan upah layak

Hapus kerja kontrak dan outsourcing

Nasionalisasi industri minyak,gas,tambang dan perusahaan vital lainnya di bawah kontrol rakyat.

 

Salam Solidaritas,

Hari ini kaum buruh seluruh dunia kembaliturunkejalanuntukmemperingatihariburuhseduniasebagaiharikemenanganbagikaumburuh.Lebihdari1abadyanglalu,kaumburuhdibelahanduniatelahberjuanguntukjamkerjayanglebihlayak,yaitu8jambekerjajamistirahat,8jamrekreasidenganmelakukanaksipemogokan.Sebelumnya,kaumburuhbekerjaselama12-16jam,bahkansampai18jam.Namun,perjuanganbelumselesai,karenasampaihariinikaumburuhmasihterusditindas,hak-haknyadirampasdandipinggirolehkaummodal,termasukjugakaumburuhIndonesia.Pemberlakuansistemkerjakontrakdanoutsourcing(perbudakanmoderen)yangsemakinmassifsemenjakditetapkannyaUUKetenagakerjaanNo.13tahun2003diIndonesiakianmemberikanketidakpastiankerjadanmasadepanbagikaumburuh.Dapatdipecatsewaktu-waktudandikontrakseumurhiduppunseolahmenjadinasibyangtakdapatditolak.MahkamahKonstitusipadaTanggal17Januari2012mengeluarkanPutusanbahwasistemkerjaoutsourcingbertentangandenganUUD1945,tidaksertamertamenghantikanpraktikkerjayangmemperbudakkaumburuhIndonesia.

 

Belumlagi,kebijakanupahmurahyangdikenalUpahMinimumProvinsi/UpahMinimumKabupaten/Kota(UMP/UMK)yangsetiaptahunditetapkandenganmengacupadaPermenakerNo.17tahun2005.Selainregulasiyangburuk,jugaseringkaliUMPatauUMKditetapkandenganperselingkuhanantaraPemerintahdenganPengusaha.AkhirnyasetiappenetapanUpahdihampirsemuakotaatauprovinsidiprotesbaikituaksiturunkejalan,penutupanJalanToltermasukdipusat-pusatpemerintahan.Apalagiditengahkrisis,semuakebutuhandasarsemakinmahal,denganUpahyangditerimakaumburuhtidaklahsebanding,sehinggauntukmenutupikebutuhantersebutkaumburuhharusmencarikerjasampingan,yangtentunyamembuatkaumburuhsemakinmenderita,karenamempergunakanwaktuistirahatnyauntukmenutupikebutuhandasarnya.Kaumburuhadalahmanusia,yangsemestinyakebutuhansepertisandang,pangandanpapan,termasukjugapendidikan,kesehatan,pergaulansosial,sertarekreasidantabungan,harusnyaterpenuhidalamsistempengupahandiIndonesiabarulahbisadisebutUpahLayakbagikaumburuh.

 

Penindasan kaum buruh tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga di berbagai bidang kehidupan sosial lainnya, misalnya rencana kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM, jelas akan menambah beban dan semakin menyengsarakan kaum buruh. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan harga-harga barang secara umum atau inflasi. Dan alasan pemerintah menaikkan harga BBM pun penuh dengan kepalsuan. Pemerintah mengatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia akan mempengaruhi APBN, sehingga dalam rencana penetapan APBN-P 2012 akan mengurangi subsidi BBM. Padahal, anggaran sektor migas kita selalu untung, karena Indonesia masih merupakan eksportir minyak mentah, sehingga kalau harga minyak dunia naik, pendapatan minyak pun meningkat. Jadi bohong besar pemerintah jika kenaikan harga minyak dunia mempengaruhi, apalagi jebol APBN. Buktinya beberapa jam setelah DPR RI menunda sementara SBY dalam konprensi persnya mengatakan APBN aman.

 

DPR melakukan penundaan bukan karena keinginan para anggota DPR tetapi karena perlawanan rakyat yang begitu luas (buruh, tani, mahasiswa, nelayan, perempuan, Adat, pemuda dll), turun kejalan hingga menelan korban di masyarakat termasuk berbagai fasilitas umum di rusak massa di berbagai daerah termasuk merobohkan pagar DPR. Itu pun berhasil hanya menunda kenaikan harga BBM. Tetapi, penundaan bukanlah pembatalan. Pasal 7 ayat 6 (a) dalam UU APBN-P 2012, tetapi justru membuka kemungkinan bagi kenaikan harga BBM yang dilarang dalam UU APBN 2012 yang sebelumnya, sekalipun dengan syarat ada kenaikan harga minyak dunia sebesar 15% di atas asumsi yang ada dalam APBN-P 2012. Artinya, pemerintah tetap bisa menaikkan harga BBM sekarang ini. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah menutup kemungkinan apapun bagi kenaikan harga BBM dengan menuntut pembatalan UU APBN-P 2012.

 

Pertanyaannya,apasebenarnyaakardariberbagaipersoalanburuhdiatas?Jawabannyaadalahsistemekonomipolitikkapitalisme.Apaituekonomipolitikkapitalisme?Sederhananya,ekonomipolitikkapitalismeyangmotifutamanyaadalahpengejarankeuntungandanbukankemaslahatanmanusia.Denganapapengejarankeuntungandilakukan?caranyamelakukanpenghisapandanpenindasanterhadapburuhdanrakyattertindaslainnya.Begitupula,ketikaterjadikrisisdantingkatkeuntunganmenurun,kapitalismeakanberusahamenyelamatkankeuntungannyadenganmenambahpenindasankepadakaumburuhdanrakyattertindaslainnya.Itulahkenapa,semakinkrisisterjadi,upahdibuatsemakinmurah,hubungankerjadibuatsefleksibelmungkinuntukmengurangiresikobagikapital,dansebagainya.

 

DengandemikiankamiDewanPimpinanPusatKonfederasiSerikatNasional(DPP-KSN)menyatakansikapdanmenuntut:

 

NasionalisasiIndustriminyak,gas,tambangdanperusahaanvitallainnyadibawahkontrolrakyatpekerja.

 

Hapuskan Sistem kerja Kontrak dan outsourcing

 

Batalkan Permenaker 17/2005 dan tetapkan Peraturan Upah Layak.

 

Efektifkan kinerja pengawasan pusat dan daerah

 

Lawan union busting.

 

Lawan PHK buruh

 

Lawan privatisasi asset strategis Bangsa

 

Lawan politik upah murah

 

Tolak kenaikan harga BBM

 

Bangun persatuan rakyat multi sektor

 

 

Jakarta,1Mei2012

Dewan Pimpinan Pusat

Konfederasi Serikat Nasional

(DPP KSN)

Presiden

(Ahmad Daryoko)

Wakil Presiden I Wakil Presiden II

(M. Irzan Zulpakar) (Mukhtar Guntur Kilat)

 

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

LEMAHNYA PROTEKSI PEMERINTAH TERHADAP BURUH NIKE INDONESIA | fitri baroroh touring the world

LEMAHNYA PROTEKSI PEMERINTAH TERHADAP BURUH NIKE INDONESIA | fitri baroroh touring the world | Artikel | Scoop.it

LEMAHNYA PROTEKSI PEMERINTAH TERHADAP BURUH NIKE INDONESIA

Posted by fitribaroroh on Feb 2, 2012 in class|Subscribe

by Chatarina Tri Hastuti, Fitri Baroroh, Try Reza, Muhammad Hanif

I. Pendahuluan

Dalam Industrialisasi, buruh mempunyai peran yang sangat penting sehingga secara tidak langsung buruh juga berperan penting dalam perdagangan internasional. Dalam WTO pun isu mengenai perlindungan buruh juga menjadi topik yang serius. Perlindungan buruh dalam konteksnya sebagai bentuk proteksionisme baru sering diperdebatkan. Hal ini berdasarkan banyak fakta mengejutkan dan memprihatinkan yang masih terjadi terhadap buruh tak terkecuali buruh Nike di Indonesia.

Nike. Inc merupakan perusahaan multinasional terkemuka yang menghasilkan produk sepatu dan perlengkapan olah raga ternama di dunia. Perusahaan ini menyerahkan semua pengerjaan produksinya ke pihak ketiga termasuk Indonesia.

Pada tahun 1970an Nike memusatkan produksinya di Jepang karena upah buruh di Jepang lebih murah dibanding di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1982, sebagian besar produk Nike dihasilkan di Korea dan Taiwan. Namun, karena upah buruh di kedua negara tersebut kian mahal, Nike merelokasi perusahaannya ke Indonesia, Cina, dan Vietnam.

Dalam kasus buruh Nike Indonesia, Nike telah membuat banyak pelanggaran yang berkaitan dengan kaum buruh. Nike telah mereduksi kekuatan kaum buruh sehingga kaum buruh amat rentan kehilangan pekerjaan mereka dengan aneka alasan pabrik mudah digeser ke tempat lain yang upah buruhnya lebih rendah. Buruh juga mudah kehilangan hak-haknya seperti dalam masalah pesangon, dalam hal berserikat dengan para pekerja lainnya, dalam hal upah dan jam kerja. Selain itu buruh juga sering mendapat kekerasan baik fisik maupun psikis.

II. Perumusan Masalah

1. Mengapa pemerintah Indonesia lemah dalam memproteksi buruh Nike Indonesia?

III. Pembahasan

Sebelum membahas mengenai lemahnya peran pemerintah dalam memproteksi buruh Nike di Indonesia, perlu diketahui mengenai Nike Indonesia lebih lanjut.

o Profil Nike Indonesia

Pada awal tahun 1990-an, Produk Nike di hasilkan oleh enam pabrik yang mempekerjakan 25.000 pekerja. Empat diantaranya milik suplier Nike Korea. Nike mempunyai standar panduan kebijakan pabrik perusahaan seperti yang dapat dilihat dalam kutipan berikut:

“The core standards are set forth below.

1. Forced Labor. The contractor does not use forced labor in any form — prison, indentured, bonded or otherwise.

2. Child Labor. The contractor does not employ any person below the age of 18 to produce footwear. The contractor does not employ any person below the age of 16 to produce apparel, accessories or equipment. If at the time Nike production begins, the contractor employs people of the legal working age who are at least 15, that employment may continue, but the contractor will not hire any person going forward who is younger than the Nike or legal age limit, whichever is higher. To further ensure these age standards are complied with, the contractor does not use any form of homework for Nike production.

3. Compensation. The contractor provides each employee at least the minimum wage, or the prevailing industry wage, whichever is higher; provides each employee a clear, written accounting for every pay period; and does not deduct from employee pay for disciplinary infractions.

4. Benefits. The contractor provides each employee all legally mandated benefits

5. Hours of Work/Overtime. The contractor complies with legally mandated work hours; uses overtime only when each employee is fully compensated according to local law; informs each employee at the time of hiring if mandatory overtime is a condition of employment; and on a regularly scheduled basis provides one day off in seven, and requires no more than 60 hours of work per week on a regularly scheduled basis, or complies with local limits if they are lower.

6. Environment, Safety and Health (ES&H). From suppliers to factories to distributors and to retailers, Nike considers every member of our supply chain as partners in our business. As such, we’ve worked with our Asian partners to achieve specific environmental, health and safety goals, beginning with a program called MESH (Management of Environment, Safety and Health).

7. Documentation and Inspection. The contractor maintains on file all documentation needed to demonstrate compliance with this Code of Conduct and required laws; agrees to make these documents available for Nike or its designated monitor; and agrees to submit to inspections with or without prior notice.”

Berdasarkan kutipan diatas terlihat jelas bahwa Nike membuat kesepakatan yang ideal mengenai buruh nya diantaranya Nike tidak akan mempekerjakan buruh dibawah umur, Nike akan memberikan upah yang layak, Nike akan memberikan banyak keuntungan, Nike akan memberikan hak buruh setiap kali melakukan lembur, dll.

Data yang diambil dari sumber yang berbeda juga menujukan hal yang hampir sama, mengenai pelanggaran kebijakan yang dibuat oleh Nike sendiri.

Standar Panduan Kebijakan Nike:

Karyawan kontraktor tidak bekerja lebih dari 60 jam per minggu, atau jam kerja reguler dan lembur yang diperbolehkan oleh undang-undang di negara produsen, pilih yang paling sedikit. Jam kerja lembur disetujui oleh kedua belah pihak dan mendapatkan kompensasi dengan bayaran premium. Karyawan berhak atas minimal 24 jam istirahat secara berturut-turut untuk setiap periode tujuh hari.

Fakta Jam kerja di Lapangan:

· 50% hingga 100% buruh Nike, jam kerja melebihi yang ditentukan oleh Code of Conduct.· 25% hingga 50% pabrik Nike, buruh bekerja selama 7 hari dalam seminggu.· 25% hingga 50% pabrik Nike, jam kerja buruh melebihi jam kerja yang diatur secara hokum.· 25% pabrik Nike, pekerja dihukum ketika menolak bekerja lembur.

Fakta lain yang mengejutkan adalah mengenai upah para buruh yang tidak sebanding dengan harga sepasang sepatu yang dibandrol oleh Nike. Gaji sebulan dari buruh pabrik HASI (tidak termasuk lembur) yang sudah bekerja selama 10 tahun sebesar Rp 900.000,- atau sama dengan $97,8 (dengan kurs Rp 9.200/ $1) yang berarti mereka hanya mendapatkan RP 30.000,-/harinya atau setara dengan $ 3,3. Dengan pendapatan harian sebesar $3,3 terebut mereka bisa membuat sejumlah sepatu Nike yang dijual oleh pabrik ke Nike di kisaran $11-$20. Sedangkan untuk satu pasang sepatu Nike bisa dibanderol seharga $60 (Rp 552.000,-). Berdasarkan gambaran tersebut, Nike sudah dipastikan tidak mengahargai buruh dengan sepantasnya. Mengingat dengan gaji Rp 900.000,-/bulan bagi buruh pabrik yang tinggal di Tangerang adalah jauh dari cukup karena harga kebutuhan maupun ongkos transportasi semakin meningkat.

Sepasang sepatu Nike bisa berharga lebih dari 100 dollar AS. Dengan posisi ini, Nike jelas mampu mengeruk uang dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan Nike mampu membayar Michael Jordan sebesar 20 juta dollar per tahun untuk membantu menciptakan citra Nike. Demikian pula Andre Agassi yang bisa memperoleh 100 juta dollar untuk kontrak iklan selama 10 tahun. Sementara itu bos dan dedengkot Nike Inc, Philip H. Knight, mengantongi gaji dan bonus sebesar 864.583 dollar dan 787.500 dollar pada tahun 1995. Jumlah ini belum termasuk stok Nike sebesar 4,5 biliun dollar. Dari harga sepatu sekitar 100 dollar AS tersebut, hanya sekitar 2,46 dollar per hari yang disisihkan untuk buruh di Indonesia. Itupun dihitung sebelum ada krisis moneter. Sementara buruh di Vietnam hanya menerima 1 dollar.

Fakta yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda dengan standar panduan kebijakan. Tidak ada fakta yang berpihak pada kaum buruh

o Usaha pemerintah

Sejauh ini pemerintah Indonesia belum melakukan hal yang signifikan terhadap buruh. Hari buruh yang ditandai dengan demo pun tampak sia sia belaka. Usaha proteksi yang dilakukan pemerintah sangat lemah.

Pemerintah Indonesia berusaha mengupayakan akan meningkatkan upah buruh Nike minimun terhadap tekanan yang dialami buruh Nike justru menjadi ancaman, karena Nike justru mengancam akan memindahkan investasi ke Vietnam. Hal inilah yang ditakuti oleh pemerintah Indonesia, karena pada dasarnya buruh Nike di indonesia yang berjumlah kurang lebih 14000 tersebut akan kehilangan pekerjaannya jika perpindahan investasi tersebut terlaksana. Hal tersebut tentunya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia yang jelas sudah relatif banyak, dan sampai saat ini belum ada tindakan dan upaya yang nyata untuk menanggulanginya.

Justru simpati banyak berdatangan dari aktivis buruh yang ada di Amerika, Sebagian masyarakat AS pun berduyun-duyun menggelar aksi protes, bahkan gerakan anti-Nike muncul sebagai dampak akan ketidaksetujuan mereka. Aksi protes dan gerakan anti-Nike ini tersebar di beberapa negara bagian AS, sampai di beberapa bagian di belahan dunia. Di Oregon, tempat kantor pusat Nike Inc, masyarakat tampak tak jenuh-jenuhnya menyatroni Nike Town di jantung kota Portland dan kantor pusat Nike di Beaverton, tak jauh dari Portland.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Pernyataan Sikap SEKBER Buruh

Pernyataan Sikap SEKBER Buruh | Artikel | Scoop.it

Press Release

Rezim Kapitalis SBY-BOEDINO telah gagal menyejahterakan rakyat

Bangun Pemerintahan Rakyat yang Anti Kapitalisme dan Imperialisme

Dalam beberapa tahun ini, pasca ditandatangainya Letter of Intent (LOI) dengan IMF, begitu banyaknya produk UU yang meliberalisasikan berbagai macam sektor di Indonesia. UU tersebut sesungguhnya lebih menguntungkan para tuan modal baik asing maupun dalam negeri. Keberadaan UU tersebut tidak melindungi sumber-sumber kekayaan alam dan sumber penghidupan rakyat Indonesia.

Liberalnya kebijakan yang disahkan rezim-rezim pasca Orde Baru membuat sumber-sumber kekayaan alam negeri dijarah dan dieksploitasi habis-habisan mulai dari hutan, pertambangan, pangan, energi, ketenagalistrikan, kelautan dan lain lain. Bahkan tidak hanya eksploitasi alam, eksploitasi terhadap manusia Indonesia pun dilakukan secara sistematis, mulai dari upah buruh yang sangat murah baik yang ada di dalam maupun diluar negeri (TKI) hingga menjadikan rakyat Indonesia hanya sebagai konsumen bagi produk-produk mereka.

Proses liberalisasi tersebut berjalan mulus. Melalui aparatus birokrasi pemerintahan yang berkuasa hingga partai-partai politik yang ada di parlemen, semua setia melayani kepentingan kaum modal di Indonesia.Dalam posisi negara sebagai alat kepentingan klas pemodal, berarti bahwa rezim yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan program-program liberalisasi. Hal ini terbukti hingga sekarang sejak berkuasanya elit-elit politik rezim borjuasi SBY-Boediono hanyalah menjadi alat yang tidak berbeda dengan boneka yang bisa dipermainkan, tidak berbeda pula seperti robot yang begitu mudah dikendalikan, tepatnya Indonesia menjadi negara terjajah yang tidak memiliki kedaulatan apapun kecuali hanya sebagai pelayan para tuan modal.

Pemerintahan ini bukanlah pemerintahan yang melindungi rakyatnya dari penjajahan korporasi asing, bahkan sebaliknya pemerintahan ini telah menjadi kaki tangan korporasi asing tersebut. Jalan keluar bagi kemiskinan dan kesengsaraan Rakyat Indonesia adalah mengganti rezim yang tunduk pada kekuatan kapitalis dan imperialis dan menggantinya dengan pemerintahan rakyat yang menjalankan program-program nyata, seperti:

1. Penghapusan Liberalisasi Pasar Tenaga Kerja

Prinsip-prinsip liberal, fleksibel dan terdesentralisasi dalam urusan ketenagakerjaan dijalankan dengan sistem yang dikenal sebagai Labor Market Flexibility (Sistem Pasar Kerja yang Lentur). Dengan sistem ini, diterapkanlah sistem kerja kontrak dan outsourcing. Hal ini diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Kaum buruh menjadi semakin mudah di PHK, semakin mudah dihisap dan semakin mudah dirampas hak-haknya. Kaum buruh menjadi tak lebih dari sehelai tisu yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan dibuang pada saat tidak dibutuhkan. Padahal kaum buruhlah sejatinya yang mengubah kapas menjadi benang, mengubah pasir dan semen menjadi pondasi beton yang kokoh.

2. Lawan Politik Upah Murah

Beberapa regulasi atau aturan-aturan yang dikeluarkan untuk melegitimasi politik upah murah beberapa diantaranya Permenaker No.17/2005 tentang 46 Komponen KHL yang sudah tidak lagi mampu memajukan peradaban klas buruh dengan kata lain sudah tidak relevan lagi menjawab kebutuhan hidup layak dalam arti sebenar-benarnya layak secara manusiawi, akan teapi semata-mata hanya menempatkan buruh sama seperti alat kerja lainnya: mesin, kendaraan, dll. Artinya hanya memenuhi kebutuhan agar buruh dapat bekerja kembali keesokan harinya. Bahkan untuk menarik investasi asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terang-terangan mempromosikan bahwa upah buruh di Indonesia adalah yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Lainnya.

3. Tolak Kenaikan Harga BBM

Memang harga BBM tidak jadi dinaikan pada tanggal 1 april yang lalu, tapi cepat atau lambat harga BBM pasti akan naik. Pemerintahan SBY-BOEDINO adalah pemerintahan yang tunduk pada kekuasaan sistem kapitalisme, maka harga BBM akan terus naik untuk melayani kerakusan kaum modal, sebab kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing karena harga jualnya makin tinggi. Pemerintah tidak mempedulikan kaum buruh dan keseluruhan rakyat bahwa kenaikan harga BBM hanya akan membuat kehidupan rakyat semakin sengsara.

4. Lawan perampasan tanah rakyat oleh negara dan korporasi

Sudah berapa ribu hektar tanah dirampas oleh negara dan korporasi, sudah berapa ribu orang yang terbunuh akibat mempertahankan tanah yang dirampas tersebut. Seringkali perampasan tanah tersebut melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Sedikitnya ada 106 konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan, lebih dari 535.197 hektar dan lebih dari 517.159 keluarga petani penggarap yang menjadi korban. Intensitas konflik tertinggi terjadi di sektor perkebunan besar sebanyak 45 kasus, konflik lahan korban pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, sebanyak 41 kasus. Sektor kehutanan sebanyak 13 kasus. Sektor pertambangan sebanyak 3 kasus, tambak 1 kasus, perairan 1 kasus, dan konflik lainnya sebanyak 2 kasus. Pada bulan Januari-Oktober 2011, sedikitnya ada 20 orang petani tewas ditembak aparat dan 57 petani luka-luka akibat konflik agraria.

5. Wujudkan Pendidikan Gratis

Pendidikan nasional hari ini telah dileberalisasikan sehingga berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak dapat di akses oleh rakyat. Rakyat miskin membutuhkan akses yang luas terhadap pendidikan nasional untuk memajukan tenaga produktif dan peradabannya. Dan yang terpenting pendidikan dapat membebaskan dari ketertindasan kaum pemilik modal. Maka pendidikan harus gratis, ilmiah dan bervisi kerakyatan.

6. Pencabutan segala produk Undang-undang anti-Demokrasi

Meskipun Rezim otoritarian Orde Baru telah tumbang dan digantikan oleh rezim baru, namun wataknya tidak pernah berganti, yaitu masih menjadi kaki tangan kapitalis/imperialis dan masih berwatak anti-demokrasi. Dari berbagai macam produk undang-undang yang telah dibuat, banyak sekali undang-undang yang anti terhadap demokrasi, diantaranya UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial, dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan, yaitu RUU Kamnas. Dalam perjuangan ini juga tujukan untuk melawan kembali menguatnya ancaman militerisme TNI yang mulai perlahan masuk dalam kehidupan sipil masyarakat Indonesia seperti penanganan aksi BBM beberapa waktu yang lalu, kemudian pembelian alat-alat persejataan militer yang menguras APBN yang sesungguhnya digunakan untuk memerangi rakyatnya sendiri.

Jakarta, 29 April 2012

Humas Presidium Sekber Buruh

1. Ilhamsyah : 0812-192-355-52

2. Sultoni : 087-87-87-25-873

3. John : 0813-884-625-34 / jon_merdeka@yahoo.com

4. Surya : 0815-743-043-91 / suryanta@gmail.com

5. Adhi W : adinesia@yahoo.fr

more...
No comment yet.
Scooped by Informasi Perburuhan Sedane
Scoop.it!

Buruh Kontrak Alih Daya Mengakan Putusan Pengadilan

 

Praktek Outsourcing dalam bentuk Labour Suplier yang Melawan Hukum

di PT. Iwata Indonesia, Kawasan Industri Sentul - Bogor

 

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam sidang putusannya tanggal 26 April 2012 MENOLAK gugatan yang dilakukan oleh perusahaan PMA PT. Iwata Indonesia yang berlokasi di kawasan industri Sentul - Bogor, terhadap Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnaker Kabupaten Bogor nomor 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang penetapan status hubungan kerja kontrak (PKWT) di PT. Kreatif Fortuna Bingkai (perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh) menjadi pekerja tetap (PKWTT) pada PT. Iwata Indonesia sejak pekerja mulai bekerja dan mewajibkan kepada PT. Iwata Indonesia untuk membayar kekurangan hak pekerja meliputi upah, THR, cuti tahunan dan premi jamsostek.

 

Dalam gugatannya PT. Iwata Indonesia mengklaim bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab atas masa kerja dan hak-hak pekerja subkontrak eks-PT. Kreatif Fortuna Bingkai sebagaimana tercantum dalam Penetapan Disnaker Kab. Bogor terkait status hubungan kerja dan tanggung jawab PT. Iwata Indonesia atas kekurangan pembayaran hak pekerja subkontrak tersebut. Majelis Hakim PTUN Bandung yang diketuai oleh Disiplin F. Manao, S.H., M.H., dalam sidang pembacaan Putusan menegaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PT. Iwata Indonesia maupun pekerja selaku Tergugat II Intervensi, secara yuridis pekerja kontrak/ outsourcing tersebut adalah Karyawan PT. Iwata Indonesia, dan karenanya berdasarkan pertimbangan hukum atas prosedur, kewenangan dan substansi Penetapan Disnaker Kab. Bogor, gugatan perusahaan dinyatakan ditolak.

 

Sukses ini dimulai dari perjuangan lebih dari 140 pekerja kontrak (PKWT) di PT. KFB, sebuah perusahaan dalam perusahaan PT. Iwata Indonesia yang melakukan praktek pemborongan akal-akalan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh sejak tahun 2003, yang didukung oleh lebih dari 100 orang pekerja tetap (PKWTT) dan bergabung dengan SP KAHUTINDO PT. Iwata Indonesia dengan melakukan upaya advokasinya mulai bulan April 2011.

“Fakta bahwa perusahaan melakukan praktek akal-akalan adalah PT. KFB tidak memiliki ijin untuk melakukan praktek labour supplier dan tidak melaporkan perjanjian kerjanya ke disnaker, bahkan direktur PT. KFB adalah juga karyawan PT. Iwata Indonesia dengan jabatan manajer yang di PHK dari PT. Iwata Indonesia pada saat kasus ini dalam proses pemeriksaan sekitar akhir Juli 2011” kata Poniman - Ketua PUK SP KAHUTINDO PT. Iwata Indonesia yang baru, dan diamini oleh puluhan pekerja yang menghadiri sidang di PTUN.

 

Karena permintaan untuk berunding dengan perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini terus-menerus tidak membuahkan hasil, lebih dari 200 pekerja tetap & kontrak yang tergabung dalam PUK SP KAHUTINDO PT. Iwata melakukan mogok kerja selama 3 (tiga) hari pada 30 Mei sampai 1 Juni 2011, hasilnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnaker Kabupaten Bogor menerbitkan Penetapan nomor: 566/3284/Wasnaker/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Penetapan karyawan PT. KFB selaku perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada PT. Iwata Indonesia selaku perusahaan penerima kerja.

 

Penetapan pegawai pengawas inipun tidak juga dilaksanakan oleh perusahaan secara utuh, bahkan secara diam-diam perusahaan melakukan pengakhiran PKWT dan pengangkatan PKWTT bertentangan dengan penetapan pegawai pengawas tersebut, perlakuan sepihak perusahaan ini ditolak oleh PUK SP KAHUTINDO dengan mengajukan permintaan tertulis untuk melakukan perundingan bipartit membahas pelaksanaannya, namun sama sekali tidak digubris oleh perusahaan. Buntutnya perusahaan mengeluarkan pengumuman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per tanggal 1 Juli 2011 dengan alasan efisiensi terhadap seluruh pekerja tetap (PKWTT) yang mogok kerja termasuk seluruh pengurus SP KAHUTINDO.

 

Proses PHK dengan alasan efisiensi ini tidak didahului oleh perundingan bipartit sebagaimana prosedur PHK yang diatur dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan, termasuk didalamnya PHK terhadap keseluruhan pengurus PUK SP KAHUTINDO, maka advokasi berikutnya dilakukan oleh DPP FSP KAHUTINDO dengan membuat pengaduan / perselisihan ke Dinsosnaker kabupaten Bogor. Dalam proses mediasi di Dinsosnaker kabupaten Bogor, perusahaan melakukan kecurangan lagi dengan memanggil pekerja satu-persatu pada malam hari (diluar jam kerja), dengan menawarkan pesangon dalam jumlah besar apabila pekerja mau menerima tawaran PHK, dan 98 pekerja tetap (PKWTT) yang di PHK pun satu-persatu menerima tawaran perusahaan.

 

Upaya advokasi yang dilakukan oleh DPP FSP KAHUTINDO tidak berhenti disini, dengan kuasa penuh dari pekerja eks kontrak (PKWTT) PT. KFB, setelah dilayangkan 2 kali somasi agar perusahaan bersedia merundingkan pelaksanaan penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan tanggal 1 Juni 2011, pada tanggal 24 Oktober 2011 dilakukan kembali pengaduan ke Dinsosker Kabupaten Bogor untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PT. Iwata Indonesia yang tetap tidak melaksanakan Penetapan tersebut.

 

Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker Kabupaten Bogor menerbitkan kembali Penetapan Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 yang memperkuat penetapan tanggal 1 Juni 2011. Pada saat mulai dilakukan penyidikan oleh PPNS Dinsosnaker Kabupaten Bogor karena pengusaha tidak juga melaksanakan penetapan tersebut setelah batas waktu 1 (satu) minggu, pada tanggal 15 Desember 2012 perusahaan memberitahukan bahwa mereka telah mendaftarkan gugatan terhadap Pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker Kabupaten Bogor atas penetapan yang dibuatnya di PTUN Bandung.

 

Atas gugatan yang dilakukan oleh perusahaan, PTUN Bandung menerbitkan Putusan Sela Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG tanggal 24 Januari 2012 yang mengabulkan permohonan penundaan penggugat. Selanjutnya 91 (sembilan puluh satu) pekerja ex-kontrak PT. KFB mengajukan sebagai pihak tergugat II Intervensi yang dikabulkan oleh PTUN pada tanggal 22 Februari 2012, sehingga upaya advokasi bisa dilakukan di PTUN dalam kapasitas sebagai pihak bersama dengan tergugat I Pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker Kabupaten Bogor.

 

“Pengusaha nakal memang selalu memiliki cara untuk memanipulasi pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang memang memiliki celah untuk dilanggar, ditambah lagi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran masih sangat lemah, sehingga praktek-praktek hubungan kerja kontrak (PKWT) dan outsourcing (dalam bentuk labour suplier) yang melawan hukum terus menjamur. Kunci untuk melawannya adalah pekerja harus kompak dan bersatu dalam serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan advokasi; menyimpan semua dokumentasi sejak mulai hubungan kerja (perjanjian kerja, slip gaji, saldo Jamsostek, SPT pajak penghasilan, dll); pekerja juga harus tahan terhadap intimidasi dan tekanan2 yang biasa dilakukan oleh manajemen perusahaan dan terlibat aktif dalam mengikuti seluruh proses advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang pada umumnya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, ini terkait dengan mekanisme dan prosedur penyelesaian masalah hubungan industrial di negara ini yang memang tidak mudah, tidak cepat dan tidak murah” kata Khoirul Anam - Presiden DPP FSP KAHUTINDO.

 

“Kami berkepentingan dengan perlindungan pekerjaan, perlindungan upah dan jaminan sosial dalam bentuk Long-Term Employment yang menjamin Decent Work seperti yang selalu digaungkan oleh pemerintah sebagai perwujudan dari UUD 45” tegasnya.

 

 

 
more...
No comment yet.